Penegasan tersebut disampaikan Chandra saat menghadiri acara Penyerahan Piagam Penghargaan Sekolah Adiwiyata Tahun 2025 di Pendopo Kabupaten Pati, Selasa (27/1). Kegiatan ini menjadi bentuk apresiasi Pemerintah Kabupaten Pati kepada sekolah-sekolah yang konsisten membangun budaya peduli lingkungan melalui pendidikan.

“Sehingga penerapannya tak hanya saat di sekolah saja tapi juga diterapkan saat di masyarakat,” tegas Chandra.

Dalam acara tersebut, penghargaan diberikan kepada sekolah dengan kategori Adiwiyata Mandiri, Nasional, Provinsi, dan Kabupaten. Chandra menyampaikan bahwa penghargaan Adiwiyata bukanlah tujuan akhir, melainkan penguat komitmen sekolah dalam membentuk karakter peserta didik yang berbudaya lingkungan.

“Penghargaan Adiwiyata ini bukan tujuan akhir. Justru menjadi penguat komitmen sekolah dalam membentuk karakter peserta didik yang peduli dan berbudaya lingkungan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pendidikan lingkungan hidup harus diterapkan secara nyata dan berkelanjutan. Sekolah dinilai memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran generasi muda terhadap isu lingkungan yang kian kompleks.

“Melalui kebijakan sederhana seperti menjaga kebersihan, mengelola sampah, memperhatikan sanitasi dan drainase, konservasi air dan energi, hingga menanam pohon, anak-anak kita dilatih peka terhadap persoalan lingkungan,” lanjut Chandra.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati Tulus Budiharjo mengatakan bahwa Program Sekolah Adiwiyata merupakan upaya sistematis untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di sekolah melalui keterlibatan seluruh warga sekolah.

“Program Adiwiyata bertujuan mewujudkan sekolah berkarakter lingkungan. Penilaiannya dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat kabupaten hingga mandiri,” jelas Tulus.

Adapun serah terima jabatan (Sertijab) tersebut berlangsung pada Senin (2/10/2023) di kantor Disdikbud kemarin. Penjabat (Pj) Bupati Pati Henggar Budi Anggoro memimpin langsung kegiatan penandatanganan berita acara sertijab ini.

Henggar dalam amanatnya mengatakan Plt Kepala Disdikbud baru dapat menjalankan kegiatan-kegiatan yang telah ada. Sehingga diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan serta infrastruktur pendidikan di Kabupaten Pati.

Menurutnya, Plt Kepala Disdikbud mempunyai pekerjaan yang cukup banyak. Pekerjaan itu, kata dia tak lepas dari perbaikan baik Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP) lebih berkualitas.

“Banyak yang harus dikerjakan perbaikan SD maupun SMP. Iya meskipun sebagian besar sudah baik, akan tetapi kita berharap ke depan semakin lebih baik lagi. Itu seperti perbaikan ruang kelas dan kualitas pendidikannya,” terang Henggar.

Dirinya menyebut Kepala Dinas lama telah melakukan upaya memajukan kualitas pendidikan di Kabupaten Pati. Namun, dunia pendidikan haruslah terus melakukan upaya terobosan dan menciptakan inovasi agar semakin maju.

“Kepala Dinas sebelumnya sudah melaksanakan banyak kegiatan. Maka harapannya mudah-mudahan yang belum terselesaikan dapat diteruskan oleh Bapak Plt,” harap Henggar.

Menurutnya, tambang galian harus sesuai dengan dokumen perizinan. Pasalnya tambang berdampak pada lingkungan, baik lingkungan hidup maupun masyarakat di sekitar tambang.

“Dalam izin pertambangan yang menjadi kewajiban adalah jaminan reklamasi ketika selesai melakukan aktivitasnya,” kata Tulus saat menerima Warga Perduli Sosial, Hukum, dan Lingkungan Hidup (Wali-SHL) Pati, kemarin.

Akan tetapi soal bagaimana secara teknis itu pihaknya tidak tahu pasti. Hanya saja yang jelas ini menjadi syarat izin tambang harus ada jaminan reklamasi pasca penambangan.

Sementara Ketua Wali-SHL Sutrisno menyatakan bahwa aktivitas tambang di wilayah Pegunungan Kendeng cukup banyak dengan jumlah yang cukup banyak. Berdasarkan informasi yang diterimanya di sepanjang Prawoto Sukolilo ada puluhan tambang, sementara hanya 1 yang berizin.

Sutrisno menyebut sesuai regulasi, diatur bahwa penambang harus mengantongi Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi (IUP OP). Dan di dalamnya dijelaskan ada kewajiban penambang berkewajiban melakukan reklamasi.

“Dalam regulasi tersebut mengatur bahwa pihak penambang mempunyai kewajiban memberikan jaminan reklamasi pasca tambang selesai. Tapi dari dulu kami lihat reklamasi tidak pernah dijalankan oleh pemilik tambang,” jelasnya.

Tulus mengatakan ini berhubungan dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah. Meski demikian, pihaknya mengaku DLH akan berkomunikasi dengan bidang perencanaan daerah mengenai fasilitas penambahan TPA.

“Lokasinya belum ditentukan, karena ini kajiannya di Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah). Anggarannya juga belum tahu, apakah bisa dibangun di tahun ini juga belum bisa dipastikan,” kata Tulus.

Pemkab Pati saat ini sebenarnya sudah memiliki TPA yang berlokasi di TPA Sukoharjo, Kecamatan Margorejo. Jika di Pati selatan tersedia fasilitas tersebut, maka jarak tempuhnya juga semakin dekat utamanya dari akses di Pati selatan.

Selain jangkauan wilayah Pati selatan ke TPA Sukoharjo yang cukup jauh juga penting untuk dipertimbangkan membangun lagi TPA di sana. Karena sampah masih menjadi permasalahan atas meningkatnya jumlah penduduk.

“Wacana ini tetap kita upayakan, TPA di wilayah selatan dibutuhkan masyarakat. Memang sudah ada di Pati, namun kalau ada di selatan lebih mendekatkan fasilitas kepada mereka,” jelasnya.

Meskipun sudah diusulkan, namun harus juga dibarengi support sistem keuangan dari daerah. Karena jika anggaran yang dikelola dinas itu tidak memungkinkan, maka bagaimana seharusnya agar di tahun mendatang bisa terwujud.

Kepala DLH Pati, Tulus Budiharjo menyatakan penanaman olehnya itu dengan menggandeng Dinas Lingkungan Hidup Provinsi. Karena keterbatasan keuangan yang dimiliki, sehingga butuh kolaborasi jajaran terkait.

“Rencana di awal tahun 2023 kami merencanakan akan melakukan penghijauan di wilayah Pegunungan Kendeng. Karena memang anggaran terbatas kita mencari sumber dana dari DLH provinsi. Alhamdulillah nanti kita akan mengambil bibit dari Semarang,” ucap Tulus dalam rekaman yang ditulis, Rabu (4/1/2023).

Dia menyebut penanaman itu akan dipusatkan di Desa Prawoto, salah satu desa di wilayah Pegunungan Kendeng.

Lebih lanjut pihaknya mengungkapkan penanaman direncanakan akan dilakukan akhir Januari. Kalau pun nanti persiapan dan bibitnya belum bisa, paling tidak dilakukan awal Februari. Dengan jumlah sebanyak 10 ribu bibit.

Agar nantinya dijaga serta tidak ditebang masyarakat, bibit yang akan ditanam diupayakan tanaman buah-buahan. Ketika berbuah, hasilnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Di sisi lain juga bagus untuk menjaga ekosistem hutan agar tidak gundul.

“Semua bibit tanaman tegakan, dan kita upayakan tanaman buah-buahan. Diharapkan manfaatnya diambil buahnya oleh masyarakat bukan kayunya,” jelasnya.

Tulus menambahkan bahwa kegiatan ini dilakukan karena berdasarkan amatannta kondisi di wilayah Pegunungan Kendeng saat hujan sedikit kemudian ada banjir.

“Kondisinya memprihatinkan, gundul. Nanti kita akan koordinasi dengan Perhutani karena di sana wilayah Perhutani,” pungkasnya.

Kepala DLH, Tulus Budiharjo menyatakan sampah masih menjadi permasalahan atas meningkatnya jumlah penduduk. Di sisi lain, jangkauan wilayah Pati selatan ke TPA Sukoharjo yang cukup jauh juga penting untuk dipertimbangkan membangun lagi TPA di sana.

“Pati selatan belum ada TPA, akibatnya sampah di sana terjadi penumpukan yang tak terurus. Sehingga tempat sampah harus disediakan apalagi setiap tahun jumlah sampah mengalami peningkatan,” ujar Tulus dikonfirmasi Samin News, Selasa (1/11/2022).

Pihaknya menyebut tempat strategis TPA di Pati selatan lokasinya antara di Kecamatan Winong dengan Pucakwangi. Yang mana nantinya bakal menampung sampah dari wilayah tersebut dan sekitarnya.

Hanya saja, menurutnya ini masih rencana yang akan diusulkan. Karena, kemampuan anggaran yang belum tersedia. Akan tetapi dirinya tetap mengupayakan hal itu bisa terwujud. Sebab, dikatakan mengingat pertumbuhan penduduk semakin meningkat, otomatis sampah juga meningkat.

“Kami tetap berusaha untuk mewujudkan tempat sampah, karenat itu sangat penting. Meski dari kami tidak ada anggaran, kami mengusulkan ke anggota dewan, sehingga sampah bisa diatasi,” ungkapnya.

Selain mengusulkan ke anggota DPRD, dirinya mengaku juga akan mengusulkan pengadaan TPA di Pati selatan ini melalui APBD Kabupaten Pati. Dengan begitu, persoalan sampah yang dibuang sembarangan nantinya diharapkan lebih tertib dibuang pada TPA.

“Luas lahan yang dibutuhkan untuk membangun TPA paling sedikit sekitar 5 (lima). Lahan TPA menampung sampah harus melihat kondisi tanahnya juga,” pungkasnya.

Tulus menyebut TPA Sukoharjo dibangun pada tahun 2017 yang lalu dengan proyeksi usia mampu menampung hingga 10 tahun. Tetapi, dirinya menegaskan akan mengupayakan agar lebih dari itu.

“Kita menggunakan metode sanitary landfill dibangun pada 2017, diproyeksi usia sampai 10 tahun atau sampai 2027. Hingga kini sudah berumur lima tahun sudah 50 persen ada. Kita tetap berupaya agar tidak hanya 10 tahun saja, tetapi supaya bisa lebih,” ucap Tulus, Rabu (5/10/2022).

Dia mengungkapkan bahwa TPA Sukoharjo menerapkan sistem sanitary landfill, di mana sistem ini sampah dibuang pada tempat yang cekung lalu ditimbun dan dipadatkan.

“Diuruk, karena sistem sanitary landfill itu dikasih lapisan geomembran sehingga cairan di situ tidak langsung ke tanah. Kemudian ipal juga ada di sana. Kemudian agar tidak menimbulkan bau itu memang ditimbun dengan tanah sebab metodenya seperti itu,” paparnya.

Lebih lanjut dia mengatakan jika TPA Sukoharjo terjadi overload, nantinya DLH akan membuka tempat baru di sisi sebelah timur. Pasalnya di situ masih memungkinkan dimanfaatkan dibuat timbunan sampah.

Pihaknya menuturkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) mempunyai sanitary landfill TPA Sukoharjo dulunya berkat bantuan dari Kementerian PUPR. Saat itu biaya yang dibutuhkan pembuatannya sekitar Rp 14 miliar.

Pembuatan TPA yang membutuhkan anggaran sebesar itu, karenanya dirinya memikirkan agar tempat tersebut bisa digunakan dalam jangka waktu panjang. Di sisi lain, dia menuturkan DLH juga menekan volume sampah melalui sumbernya dan membentuk bank sampah.

“Makanya kita berupaya agar tidak kebingungan pada saat sanitary landfill di TPA Sukoharjo sudah penuh. Kita sudah berkoordinasi dengan Bappeda terkait teknisnya sudah ada tempat yang dimanfaatkan,” jelasnya.

Sebagai informasi luas lahan TPA Sukoharjo itu menempati di atas tanah 12 hektar. Adapun sampah tiap hari yang masuk ke TPA tersebut antara 80 s/d 100 ton.

Kepala DLH Pati, Tulus Budiharjo, mengatakan bahwa dimana saja sampah menjadi isu persoalan yang harus dihadapi. Sebab berbicara terkait adanya sampah itu berhubungan erat dengan penduduk. Dengan begitu pihaknya berkonsentrasi mengurangi sampah dari sumbernya.

“Melakukan penanganan sampah di TPA, berkonsentrasi untuk mengurangi sampah dari sumbernya. Sehingga bank sampah dirasa mampu mengatasi persoalan tersebut,” ucap Tulus, Selasa (4/10/2022).

Lebih lanjut dia mengatakan bank sampah yang dibentuk itu tujuannya untuk menampung sampah-sampah yang memiliki nilai jual. Sebagai contoh, sampah plastik itu hampir semuanya laku, kemudian bungkus deterjen sekarang juga laku.

Sebab, menurut Tulus, sampah yang sudah sampai di TPA semestinya sampah yang sudah tidak bisa dimanfaatkan atau didaur ulang. Sehingga program pilah sampah dari sumbernya itu untuk mendukung bank sampah mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA.

Jika tidak dikurangi dari sumbernya, maka produksi sampah akan jauh lebih besar. Pasalnya saat ini saja dirinya menyebut hampir 100 ton sampah masuk ke TPA Sukoharjo.

“Sampah yang masuk ke TPA Sukoharjo setiap harinya mencapai 80 ton hingga 100 ton. Jumlah tersebut bersumber dari seluruh sampah di Kabupaten Pati. Meskipun ada beberapa yang tampung di perdesaan,” jelasnya.

Pemilahan di bank sampah supaya volumenya dapat ditekan. Laju pertambahan sampah memang berbanding lurus dengan pertumbuhan manusia. Untuk itu kita membuat beberapa bank sampah itu, yang sekarang sudah ada di beberapa pojok desa,” tandasnya.

Di sisi lain, Tulus mengungkapkan bahwa TPA Sukoharjo yang dibangun pada 2017 itu mampu bertahan menampung sampah hingga 10 tahun yakni hingga tahun 2027.

Adapun DLH Pati sampai saat ini telah mempunyai 182 unit bank sampah yang tersebar di Kabupaten Pati. Sementara induk bank sampah terletak di Desa Kutoharjo, Kecamatan Pati.