Kepala Dinas Sosial melalui Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Tri Haryumi menjelaskan bahwa sebelum dibagikan, terlebih dahulu dimasak di dapur umum depan kantor setempat.

Bersama dengan tim bahan makanan dimasak skala besar. Selanjutnya proses pembungkusan hingga siang, kemudian didistribusikan kepada warga terdampak banjir ke sejumlah desa di Pati.

“1.015 bungkus makanan siap saji dikirim ke Biteng Desa Banjarsari, Sinoman, Widorokandang, Sugihrejo, Ngastorejo, Mustokoharjo, dan Gajahmati,” ujarnya, Senin (6/3/2023).

Hujan yang mengguyur sejumlah wilayah di Kabupaten Pati belakangan ini menyebabkan banjir. Sungai tak mampu menampung volume air lalu meluap ke pemukiman warga.

Pendistribusian bantuan itu petugas terpaksa harus menaiki perahu. Sebab jalan tidak bisa dilintasi dengan membawa beban bungkusan makanan. Seperti di Banjarsari banjir masih cukup tinggi.

Jangan sampai warga yang terdampak banjir, ditambah pula dengan kesusahan makan. Meski aktivitas terganggu, namun kebutuhan pokok tetap harus terpenuhi.

“Dengan bantuan yang kami salurkan itu semoga membantu saudara kita yang terendam banjir yang tidak bisa masak, biar semua bisa makan,” Tri berharap.

Diharapkan juga banjir segera surut kembali, masyarakat bisa beraktivitas sedia kala. Jika cuaca berkata lain, pihaknya juga akan menyalurkan bantuan serupa membantu warga yang tengah dilanda musibah.

Salah satu operator SIKS-NG di Pati, Z mengatakan pihaknya sudah dua tahun tak menerima gaji. Dia terpaksa melakukan ini lantaran tuntutan dari pemerintah desa mengenai pendataan keluarga miskin.

“Jadi operator sudah 2 tahun tidak digaji. mau jadi OP karena tugas desa untuk up date data Kemensos. Iya seharusnya ada perhatian yang diberikan oleh pemerintah kepada kami selaku operator yang di bawah,” kata Z, Jumat (24/2/2023).

Menurutnya, tugas operator cukup berat lantaran tiap hari pihaknya mengaku harus melakukan perbaikan data. Di tambah, perbaikan data kemiskinan yang digarap di desanya itu justru penerima Bansos masih mengacu pada data tahun 2013. Z menilai perbaikan data tak ada gunanya.

“Harapannya Bansos diberikan bagi keluarga miskin yang benar-benar membutuhkan bisa tercer. Karena selama input data belum ada data miskin baru yang tercover,” pinta Z.

Terpisah, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Pati, Tri Haryumi membenarkan bahwa operator SIKS-NG tidak digaji.

“Operator khusus SIKS-NG tidak digaji memang tidak ada apa-apanya. Kami mohon dengan desa, karena menjadi tumpuan masyarakat untuk mendapatkan Bansos PKH BPNT, kesehatan seperti PB JK, KIP, kami mohon desa bisa memikirkan tali asih atau perhatian apalah untuk memacu semangat operator,” ucapnya.

Haryumi mengungkapkan peran operator SIKS-NG selaku di desa sangat krusial. Mengingat calon keluarga penerima manfaat (KPM) berawal dan usulan dari desa. Mulai pendataan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), perbaikan, verifikasi validasi.

Apalagi, kata dia mulai tahun 2023 ini ada perubahan namanya aplikasi kelayakan. Ini harus ditakedown ke bawah. Mau tidak mau operator desa harus menyesuaikan. Menurutnya, jika tidak disesuaikan maka akan ketinggalan dengan pusat.

Disinggung apakah operator SIKS-NG diusulkan akan mendapat gaji dari APBD, pihaknya menyatakan bahwa di desa sudah ada anggaran kebijakan yang bisa digunakan untuk keperluanmu perbaikan data kemiskinan.

“Regulasi desa sebenarnya sudah ada terkait dengan perbaikan data terkait kemiskinan barangkali melalui DD. Desa bisa berkoordinasi dengan Dispermades, karena sudah ada sebenarnya tinggal desa ini mau apa enggak. Karena, terus terang di Dinas Sosial tidak ada anggarannya,” jawabnya.

Pihaknya menduga mengenai aturan operator tidak digaji di masing-masing daerah sama, lantaran skupnya nasional.