Tri Hariyama mengatakan, pemeriksaan berlangsung di Polsek Sumber dan dirinya hadir dengan status sebagai saksi. Ia menegaskan, materi pemeriksaan hanya berkaitan dengan pengisian perangkat desa.

“Benar, kemarin saya diundang oleh penyidik KPK. Saya diperiksa sebagai saksi dan ditanya terkait pengisian perangkat desa,” ujar Tri Hariyama di kantornya, Selasa (20/01/2025).

Ia menjelaskan, hingga saat ini belum ada regulasi resmi yang mengatur pengisian perangkat desa untuk tahun 2026. Oleh karena itu, Dispermades Kabupaten Pati belum memproses tahapan apa pun terkait hal tersebut.

“Untuk pengisian perangkat desa tahun 2026 sampai sekarang belum ada aturan atau regulasi yang mengatur. Jadi dari Dispermades belum ada yang diproses,” jelasnya.

Tri Hariyama juga membantah keterlibatannya dalam kasus OTT yang ramai diberitakan. Ia menegaskan, seluruh pekerjaan Dispermades dilakukan sesuai prosedur administrasi yang berlaku.

“Sepanjang belum ada desa yang mengajukan melalui camat ke Bupati, maka kami di Dispermades tidak memproses apa pun. Sampai tanggal 20 Januari ini, belum ada pengajuan,” tegasnya.

Saat dimintai keterangan oleh penyidik KPK, Tri Hariyama mengaku tidak mengetahui secara pasti pihak-pihak lain yang turut diperiksa. Ia menyebut posisinya murni sebagai saksi.

“Soal siapa saja yang diperiksa, itu bukan ranah saya. Saya hanya memenuhi panggilan sebagai saksi,” katanya.

Meski demikian, ia mengungkapkan sempat melihat sejumlah camat yang hadir, di antaranya Camat Margorejo, Camat Jaken, Camat Jakenan, dan Camat Batangan. Selain itu, terlihat pula beberapa kepala desa dari wilayah Jaken dan Jakenan.

“Kalau kepala desa saya tidak hafal satu per satu, tapi yang terlihat ada beberapa dari Jaken dan Jakenan,” ungkapnya.

Tri Hariyama menambahkan, proses pemeriksaan berlangsung cukup lama dan seluruh pertanyaan yang diajukan penyidik masih seputar pengisian perangkat desa.

“Selama kurang lebih lima jam ya ditanya perihal pengisian perangkat desa itu saja, Mas,” pungkasnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Kabupaten Pati, Tri Haryama, menjelaskan bahwa pada tahun 2025 lalu Dana Desa yang diterima Pati mencapai sekitar Rp380 miliar. Dengan penurunan tersebut, dana yang diterima desa-desa kini hanya sekitar 40 persen dari pagu sebelumnya.

“Dibanding tahun kemarin, Kabupaten Pati memang mengalami penurunan kurang lebih di kisaran 60 miliar se-Kabupaten Pati,” kata Tri Haryama saat ditemui awak media, kemarin.

Ia menegaskan bahwa besaran Dana Desa di setiap desa sepenuhnya ditentukan oleh pemerintah pusat. Pemerintah kabupaten maupun pemerintah desa tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan tambahan atau perubahan pagu anggaran.

“Pagu di masing-masing desa ini yang menentukan langsung dari pusat. Jadi pemkab apalagi pemerintah desa tidak bisa mengusulkan atau meminta,” tegasnya.

Ia juga memastikan bahwa pagu Dana Desa sebenarnya sudah ditetapkan dan jelas. Namun, secara resmi Dispermades belum menyampaikan informasi tersebut ke pemerintah desa karena masih menunggu disposisi dari Bupati Pati.

Saat ini, nota dinas terkait Dana Desa sudah disampaikan kepada Bupati. Setelah mendapat persetujuan, informasi resmi akan diteruskan ke desa-desa melalui camat masing-masing.

Meski belum diumumkan secara resmi, Tri mengakui bahwa sebagian desa sudah mengetahui besaran Dana Desa yang akan diterima. Setelah dicek, data yang beredar tersebut dinilai sesuai dengan angka yang ditetapkan.

Dispermades baru akan menyampaikan perbandingan data Dana Desa tahun ini dan tahun sebelumnya secara lengkap setelah mendapat persetujuan Bupati, agar informasi yang disampaikan tetap akurat dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Juara liga tersebut adalah tim sepakbola Desa Wonorejo, Kecamatan Tlogowungu. Hadiah yang diterima dinilai kontras jika dibandingkan dengan daerah lain. Di Kabupaten Kudus, misalnya, juara liga antardesa memperoleh uang pembinaan sebesar Rp 5 juta yang diserahkan langsung oleh bupati dan wakil bupati setempat.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Kabupaten Pati, Tri Haryama, enggan membeberkan secara rinci hadiah yang diberikan kepada pemenang. Ia menilai esensi liga sepakbola bukan terletak pada besaran hadiah, melainkan pada semangat kebersamaan dan antusiasme masyarakat.

“Hadiahnya tidak perlu kami sampaikan yang penting semangatnya dan animo masyarakat,” ujarnya.

Pertandingan final liga antardesa itu sendiri digelar di Stadion Joyokusumo, Selasa (30/12/2025). Dalam laga tersebut, Desa Wonorejo berhasil menaklukkan Desa Pohgading dari Kecamatan Gembong dengan skor tipis 1-0.

Tri Haryama menambahkan, kemenangan tersebut membuat Desa Wonorejo berhak melaju ke tingkat selanjutnya dan mewakili Kabupaten Pati di ajang Liga Sepakbola Antardesa se-Karesidenan Pati.

“Pemenangnya nanti maju ke tingkat karesidenan, kalau tidak salah tanggal 5 Januari di Stadion Safin Trangkil. Nanti panitia tidak di kabupaten, tapi di provinsi,” ungkapnya.

Pengadaan gabah itu, kata dia melalui Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan Badan Usaha Milik Petani (BUMP) yang sudah dibentuk sebelumnya. Hal tersebut berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena pengadaan bisa didatangkan dari sumber mana saja.

Langkah yang ditempuhnya ini diharapkan agar petani tidak selalu merugi. Yakni dengan memprioritaskan pembelian gabah dari produk lokal.

“Bersama dengan Bulog kami diskusi, kami ingin beli beras atau gabah dari Gapoktan. kemarin Bulog belinya bisa dari berbagai macam. Tapi untuk tahun ini kami inginkan prioritas dari Gapoktan,” ujar Tri di ruangannya, Rabu (1/2/2023).

Hanya saja terkait dengan kuota yang ditetapkan untuk dibeli masih akan dikaji bersama dengan Bulog. Sebab menurutnya perlu dipahami mengenai berapa kadar air dalam gabah dan kadar keringnya.

Kebijakan baru yang diambilnya ini juga sesuai dengan program gubernur Jawa Tengah. Yaitu harus mengutamakan produk lokal. Sebab, sebelumnya Bulog membeli dari mitra yang notabenenya dari kalangan menengah ke atas.

“Kemarin difasilitasi juga dari Disketapang provinsi, instruksi gubernur produk lokal harus diutamakan. Kemarin Bulog jika mengambilnya dari mitra, mestinya kelasnya menengah ke atas. Nah ini melalui Gapoktan atau BUMP dari gabungan Gapoktan,” terangnya.

“Harapannya nanti petani jangan hanya menekuni profesi pertaniannya saja. Tapi juga harus bisa melihat dengan berwirausaha,” pungkasnya.