Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan berbagai tuntutan terkait penegakan hukum di Kabupaten Pati. Mereka menilai sejumlah kasus berjalan lambat dan belum memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

AMPB menyoroti penanganan kasus pembunuhan di Sukolilo pada 2024 yang disebut masih menyisakan tanda tanya karena pelaku dinilai belum tersentuh hukum. Selain itu, massa juga menyinggung putusan kasus pembunuhan di Talun, Kayen, yang dianggap terlalu ringan.

“Kenapa masyarakat Sukolilo masih mempertanyakan kasus pembunuhan yang sampai hari ini pelaku masih bebas. Kenapa kasus Talun masih menyisakan luka dan tanda tanya,” ujar Fajar Fajrullah mewakili AMPB.

Tak hanya itu, massa mempertanyakan perkembangan proses hukum kasus pembakaran rumah milik Teguh Istianto pascaaksi demonstrasi tahun 2025. Mereka juga menyoroti dugaan lambannya penanganan kasus pencabulan yang melibatkan oknum kiai di wilayah Tlogowungu.

“Kenapa banyak laporan masyarakat lamban ditangani. Rumah Pak Teguh dibakar kenapa belum ada kepastian. Kasus kiai cabul harus dihukum seberat-beratnya,” lanjut Fajar.

Dalam orasinya, AMPB turut menyinggung dugaan keterlibatan oknum aparat dalam proses alih fungsi lapangan Desa Tambahmulyo, Kecamatan Jakenan, yang disebut akan digunakan untuk pembangunan Rumah Sakit Bhayangkara.

Massa juga menyoroti aktivitas tambang ilegal di kawasan Pegunungan Kendeng Sukolilo yang dinilai merusak lingkungan.

“Hari ini yang kita perjuangkan bukan kepentingan pribadi ataupun organisasi, tetapi kepentingan masyarakat Pati agar hukum benar-benar ditegakkan,” tegasnya.

Koordinator aksi, Supriyono alias Botok, bahkan meminta Kapolresta Pati Kombes Pol Jaka Wahyudi mundur dari jabatannya. Ia menilai berbagai persoalan hukum yang mencuat menjadi bukti lemahnya penegakan hukum di wilayah Pati.

“Tuntutan kita untuk mencopot Kapolresta Pati karena tidak ada keadilan di Kabupaten Pati,” kata Botok.

Meski berlangsung dengan jumlah massa besar, aksi demonstrasi berjalan tertib dan kondusif. Hingga sore hari, massa masih menunggu perwakilan Polresta Pati untuk menemui peserta aksi.

Dalam aksi tersebut, aktivis Pati, Husaini, menyampaikan orasi yang memantik semangat massa. Ia mengulas sejumlah kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati di bawah kepemimpinan Bupati Sudewo yang dinilai bermasalah, mulai dari pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang dianggap kurang maksimal, program Liga Desa berhadiah snack, hingga sikap kepemimpinan yang dinilai arogan.

Selain itu, massa juga menyoroti kebijakan di sektor pertanian dan pariwisata, seperti pembagian jeruk pamelo, program 10 Ton Bisa, panitia zakat yang dinilai tidak transparan, serta keberadaan tim-tim khusus yang dianggap tidak jelas perannya. Aparat penegak hukum dan aktivitas intel yang mengawasi aksi juga turut menjadi sasaran kritik.

Di sela orasi, Husaini memandu massa menyanyikan lagu satire yang menyindir kepemimpinan Bupati Sudewo. Lagu tersebut diputar dengan keras menggunakan perangkat pengeras suara untuk menghangatkan suasana aksi.

“Di bawah kepemimpinan saya, jangan sekali-kali ada seseorang yang mencoba mengganggu pemerintahan saya. Bilamana ada orang yang mengganggu pemerintahan saya, urusannya lain,” sindirnya dalam lagu yang dinyanyikan AMPB.

Husaini menyebut kutipan tersebut sebagai pernyataan Bupati Sudewo yang sebelumnya sempat menuai kegaduhan di Kabupaten Pati.

“Saya memiliki karakter kepemimpinan tersendiri. Tidak bisa disamakan dengan kepemimpinan sebelumnya,” lanjutnya mengutip pernyataan Sudewo.

Tak hanya bernyanyi, massa juga melakukan aksi teatrikal dengan membawa replika keranda mayat sebagai simbol matinya keadilan. Aksi ini disebut sebagai bentuk kritik terhadap ancaman hukuman berat yang dinilai tidak adil.

“Kalau itu (hukuman 9 tahun) benar-benar dipraktikkan, maka pengadilan hukum di Pati sudah mati. Ini teatrikal membawa keranda menyatakan keadilan telah mati,” jelasnya.

Husaini kemudian membandingkan penanganan hukum atas aksi pemblokiran jalan yang pernah terjadi di Pati. Ia menyebut aksi pemblokiran jalan Pantura telah terjadi pada 2015 dan 2025, namun penanganannya dinilai berbeda.

“Ritual ini simbol keadilan sudah mati karena faktanya bahwa sudah berkali-kali blokir jalan, bahkan tahun 2015 dari pagi sampai sore gak ada yang ditangkap. Om Botok cuma 15 menit ditangkap diancam 9 tahun penjara. Ini bukan tanpa alasan, ini alasan, bahwa ada 2025 truk ODOL blokir Pantura,” terangnya.

Massa AMPB menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses persidangan tokoh-tokohnya. Mereka berharap penegakan hukum di Kabupaten Pati dapat berjalan adil dan berpihak kepada masyarakat.