Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Pati, Teguh Widyatmoko mengatakan kendaraan di Jalan Pantura Pati Juwana belakangan ini ramai lancar. Hal tersebut berbeda dengan kondisi sebelumnya dimana kendaraan besar mengekor di sepanjang jalan tersebut.

Penurunan volume kendaraan ini menurutnya disebabkan karena cuaca mulai panas. Berbeda halnya dengan bulan Februari kemarin terjadi hujan ekstrim yang turut serta memperlambat laju kendaraan.

“Lalu lintas di Juwana InsyaAllah lancar pantauan kita utamanya minggu ini bersama-sama Lantas dan Dishub provinsi siang sampai malam selama hujan berkurang itu kendaraan cukup lancar,” katanya saat menghadiri RKPD Kabupaten Pati 2024 di Pendopo, Senin (27/3/2023).

Kemudian pembangunan jembatan Juwana segera rampung dikerjakan disebut akan berpengaruh besar terhadap lalu lintas di Juwana. Dengan begitu lalu lintas bisa lancar untuk transportasi bulan ramadhan, lebaran dan seterusnya.

“Pembangunan jembatan Juwana ngaruh, InsyaAllah tanggal 1 April itu kan selesai, iya semoga mengurangi volume antrian kendaraan Juwana sampai jalan lingkar,” terangnya.

Sementara persiapan khusus untuk menyambut lebaran tahun ini belum ada koordinasi dengan Polresta Pati.
Sedangkan warga Jaken, Rohman menyatakan belakangan ini lalu lintas di Pantura Pati – Juwana mulai lancar. Berbeda dengan sebelumnya yang sangat memprihatinkan bahkan kendaraan sampai jalan lingkar.

“iya ini kendaraan ramai lancar beda dengan sebelumnya padat merayap. Dulu banyak bus lewat Sampang Jakenan, tetapi sekarang sudah enggak ada, jadi jalan di Pantura itu sudah bisa dinilai sudah lancar kan,” ungkapnya.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Pati, Teguh Widyatmoko menjelaskan sebelumnya pihaknya bersama dengan tim melakukan survei kondisi kelayakan jalan alternatif. Dikatakan kondisinya rusak parah akibat banyaknya kendaraan yang melintas ditambah lagi dengan curah hujan.

Hanya saja agar jalan alternatif itu bisa dilewati secara aman dan nyaman, dia mengatakan Penjabat (Pj) Bupati Pati sudah menginstruksikan dilakukan pengaspalan. Dan kini sudah selesai.

“Tanggal 8 Desember kita survei jalan alternatif antisipasi kemacetan di Pantura imbas dari perbaikan Jembatan Juwana,” kata Teguh dalam rekamannya yang ditulis Jumat (23/12/2022).

“Jalan Alternatif Glonggong, sebelumnya rusak parah alhamdulillah sekarang sudah nyaman dilewati. Jalan alternatif itu mulai Sampang Glonggong – Jakenan Batursari,” sambungnya.

Lebih lanjut dia menuturkan selain alternatif untuk mengurai kemacetan saat Nataru. Juga sebagai jalan alternatif imbas dari dibangunnya jembatan Juwana di jalur Pantura tersebut.

Menurutnya, ini langkah yang ditempuh pihak berwenang aar tidak macet di Pantura. Adapun yang dialihkan khusus kendaraan pribadi. Jalan alternatif ini tetap dibuka sampai pembangunan jembatan Juwana selesai dikerjakan yang diperkirakan hingga pertengahan April 2023 mendatang.

“Saat Nataru kita perkiraan normal saja, seperti hari-hari biasa enggak ada kenaikan volume kendaraan. Meski libur panjang, tapi berbeda dengan libur Idul Fitri,” terangnya.

Teguh menambahkan, Pemkab Pati juga membuka layanan Posko Nataru, yaitu di Alun-alun Pati dan di Juwana. Selain dari Dishub, juga bersama petugas Satlantas, Satpol dan instansi lain.

Hingga pekan pertama bulan November hampir sebulan ini belum direalisasikan. Pihak OPD terkait yaitu Dishub mengaku saat ini masih menunggu proses pencairan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

“BLT BBM untuk sopir itu sudah diproses dari Dishub, tetapi realisasinya masih menunggu BPKAD. BLT ini untuk sopir angkutan dan ojek pangkalan,” kata Kepala Dishub Pati, Teguh Widyatmoko yang ditulis Rabu (2/11/2022).

Bantuan tersebut didistribusikan sebagai bantuan pemerintah daerah dampak dari kenaikan harga BBM subsidi. Sedangkan di antaranya yang terpukul adalah bidang transportasi umum biaya operasionalnya melambung tinggi.

Dirinya mengatakan rencananya BLT BBM akan disalurkan sesuai dengan pendataannya yaitu sekitar 650 sopir angkutan dan ojek pangkalan yang terdata sebagai warga Kabupaten Pati. Masing-masing akan mendapatkan bantuan dengan nominal Rp 450.

“Bantuan diberikan Rp 150 ribu per bulan selama tiga bulan, mulai Oktober s/d Desember, disalurkan langsung ke rekeningnya penerima sopir angkot dan ojek pangkalan itu dengan total anggaran sekitar Rp 300 juta,” terangnya.

Anggaran tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar 2 persen dari Dana Transfer Umum (DTU). Sehingga diharapkan bantuan ini segera disalurkan bagi masyarakat guna membantu mereka meringankan beban akibat kenaikan harga BBM.

Kesepakatan itu muncul setelah Paguyupan Sopir Pati (PSP) yang tergabung dalam Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) audiensi dengan Dinas Perhubungan (Dishub), Rabu (25/10/2022).

“Pertemuan ini difasilitasi oleh Dishub, audiensi bersama termasuk dengan pemilik garasi Budi Jaya. Kami sepakat nantinya PSP akan menggunakan lokasi itu untuk parkir sementara,” kata ketua Sarbumusi, Husaini usai audiensi.

Dia menyatakan meski bekas garasi Budi Jaya itu rencananya dijual oleh pemilik, namun tidak mengapa digunakan sementara waktu untuk parkir truk-truk besar. Pihaknya mengatakan bahwa sopir disitu hanya sementara sambil mencari alternatif lain.

Menurutnya, para sopir ini nantinya ketika menempati lahan bekas garasi tersebut, pihak pemilik meminta untuk menyewa keamanan. Selain itu, para sopir juga akan ditarik retribusi sejumlah Rp 15 ribu tiap parkir.

“Sudah disepakati bersama retribusi Rp 15 ribu, kemudian disepakati PSP minta mencarikan menyediakan pengamanan. Sementara biayanya akan diambilkan dari uang retribusi itu,” jelasnya.

Di sisi lain, Kepala Dishub Pati, Teguh Widyatmoko menyampaikan bahwa pertemuan kali ini merupakan tindak lanjut dari audiensi sebelumnya termasuk dengan Penjabat (Pj) Bupati Pati. Yang mana Dishub diminta untuk menyediakan parkir bagi sopir truk besar.

“Lokasi yang kita survei bekas garasi (Budi Jaya) memungkinkan untuk parkir. Di sana cukup luas dan memungkinkan juga ditempati truk besar karena tanahnya keras,” ujar Teguh.

Dengan bakal ditempatinya bekas garasi Budi Jaya ini, nantinya sopir tak perlu khawatir lagi. Sebab, yang sebelumnya mereka kesulitan kini sudah tersedia. Apalagi terkadang para sopir ini tak jarang parkir sembarangan di pinggir jalan yang mana jelas akan mengganggu keselamatan pengguna jalan lain.

Teguh Widyatmoko, selaku Kepala Dishub Kabupaten Pati mengatakan banyaknya kendaraan yang parkir di pinggiran jalan ini mengganggu pengendara dan pengguna jalan.

Menurut Teguh, Dishub mempunyai tugas untuk mengakomodir kepentingan pedagang pinggir jalan atau disebut juga dengan PKL. Namun demikian, akibat pedagang itu juga membuat persoalan baru yakni arus lalu lintas tersendat dan mengakibatkan kemacetan.

“Di satu sisi kita mengakomodir pedagang, PKL, di sisi lain ada permasalahan parkir kemudian pengguna jalan terganggu. Ini perlu koordinasi lintas sektor antar OPD tidak hanya Dishub,” ucap Teguh belum lama ini.

Dia menyebut persoalan parkir yang membuat kemacetan bisa dijumpai di beberapa titik di Kabupaten. Dia mencontohkan, misalnya di depan SD jalan Sudirman.

“(jalan Sudirman) banyak juga kepolisian yang parkir, masak kita menyurati Polres. Kemudian Pasar Rogowongso, Swalayan Luwes,” papar Teguh sambil tertawa.

Selain itu, pihaknya mengaku bahwa Dishub Pati sering bersitegang dengan tukang parkir di depan Luwes. Tak hanya itu, pengelola parkir di perempatan bangjo, pihaknya menyatakan juga sudah seringkali menyurati mereka. Namun, Dishub tak mempunyai kewenangan untuk menindak untuk menilang, lantaran yang mempunyai kewenangan adalah dari Satlantas.

Pihaknya menegaskan, jika Dishub mempunyai kendaraan derek, maka ia tak segan mwnderek kendaraan di pinggiran jalan yang menyebabkan kemacetan tersebut.

“Misalnya kita punya mobil derek, sudah tak derek itu. Tapi masalahnya kita gak punya. Usulan pengadaan mobil derek sudah tinggal realisasinya kapan,” pungkasnya.

Kepala Dishub, Teguh Widyatmoko menyampaikan pihaknya akan segera mendistribusikan bantuan sosial bagi para sopir di daerah. Karena salah satu sektor yang terpukul dari naiknya BBM adalah transportasi.

Namun demikian, dia belum bisa menjelaskan rinci berapa anggaran yang dialokasikan untuk Bansos supir tersebut. Teguh mengakui saat ini Dishub baru mengusulkan dan menunggu persetujuan dari pemerintah daerah.

“Ada bantuan untuk transportasi umum, insyaallah dialokasikan sementara untuk nominalnya masih menunggu persetujuan daerah, tapi ada alokasi,” kata Teguh.

Menurutnya, Bansos yang bakal dibagikan rencananya disalurkan hingga tiga bulan. Dimulai bulan Oktober s/d Desember. Hal ini dilakukan guna membantu mereka meringankan beban akibat kenaikan harga BBM.

Anggaran yang akan disalurkan itu merupakan bagian dari 2 persen belanja APBD dari Dana Transfer Umum (DTU). Selain itu, dirinya mengungkapkan tidak hanya Dishub yang mengelola Bansos tersebut. Karena ada beberapa OPD lain.

“Karena ada beberapa OPD tidak hanya Dishub, yang penting ketentuan dari pemerintah pusat berapa persen itu 2 persen dari dana transfer umum (DTU) untuk Bansos, Dishub hanya seperberapanya saja,” ungkapnya.

Berdasarkan data yang dimiliki Dishub, dia memperkirakan jumlah supir di bawah kewenangannya di Kabupaten Pati sekitar 560 lebih.

Kepala Dishub Pati, Teguh Widyatmoko, pihaknya mengatakan meski ada kenaikan harga BBM sejak tanggal 3 September kemarin. Akan tetapi, operasional Angkudes masih terbilang standar.

Kenaikan BBM tidak berpengaruh signifikan pada angkutan. Memang untuk Angkudes ada kenaikan, tetapi masih dalam batas aman, naik hanya Rp 2 ribu,” kata Teguh di Pendopo kabupaten usai mengikuti audiensi dengan Paguyuban Sopir Pati (PSP), Rabu (5/10/2022).

Dikatakan, sejauh ini sudah banyak angkudes yang gulung tikar, namun ini bukan dampak dari kenaikan BBM, tapi sudah lama terjadi.

“Saat ini kan banyak orang yang punya kendaraan sendiri, jadi banyak angkutdes yang gulung tikar, dan kita lihat di terminal juga masih beberapa unit yang masih beroperasional,” singkatnya.

Tarif harga Angkudes tersebut dikatakan masih mengacu pada Peraturan Bupati (Perbup) lama. Menurutnya, menggunakan tarif jarak batas atas dan batas bawah. Adapun aturan itu berdasarkan Perbup nomor 62 tahun 2019.

Setiap trayek tarif jarak batas atas dan batas bawah itu masing-masing trayek berbeda. Mengacu pada Perbup tersebut paling rendah mulai Rp3600 s/d sekitar Rp12.000 an.

Melihat kondisi naiknya tarif Angkudes akibat naiknya harga BBM itu, dirinya cukup memaklumi hal demikian. Pasalnya, dirinya mengakui bahwa kenaikan ini tidak ada masalah, karena masih standar.

Saat dikonfirmasi terdapat Angkudes gulung tikar dan menutup perusahaan atas imbas BBM, Teguh mengklaim bahwa ini memang benar adanya. Akan tetapi, faktornya tidak hanya lantaran kebijakan naiknya BBM.

Menurutnya, jika Angkudes itu gulung tikar juga disebabkan lantaran masyarakat sekarang ini sudah banyak dan dipastikan sudah mempunyai kendaraan sendiri. Ini yang juga memengaruhi operasional Angkudes.

“Sejauh ini sudah banyak angkudes yang gulung tikar, namun ini bukan dampak dari kenaikan BBM, tapi sudah lama terjadi. Saat ini kan banyak orang yang punya kendaraan sendiri, jadi banyak angkutdes yang gulung tikar, dan kita lihat di terminal juga masih beberapa unit yang masih beroperasional,” terangnya.