Kepala Disdagperin, Hadi Santosa mengatakan target pendapatan yang dibebankan kepada dinasnya itu sebesar Rp9.223.132.000. Menurutnya, sumber pemasukan pendapatan Disdagperin dibagi ke dalam dua sektor, yakni pemasukan dari sektor pasar dan UPT Metrologi.

“Pemasukan pendapatan dari sektor pasar, meliputi retribusi pelayanan persampahan Rp592.576.600, retribusi pelataran Rp526.820.000, retribusi los Rp3.014.703.300, retribusi kios Rp2.420.906.400,” ujar Hadi Santosa, Rabu (6/4/2022).

Kemudian, retribusi pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya Rp750.000.000, retribusi penyewaan tanah dan bangunan sejumlah Rp602.400.000.

Selain itu, kata dia terdapat masih terdapat retribusi penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang yang dikontrakkan Rp1.295.505.700, retribusi pelayanan tempat khusus parkir Rp8.220.000 dan hasil dari bangun guna serah Rp12.000.000.

Dia menuturkan, target pendapatan tersebut terbilang cukup besar. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan Disdagperin, kata dia dari sisi kompetensi tidak masuk karena di atas kertas cukup sulit untuk direalisasikan.

Menurutnya, terdapat kendala sehingga target yang ditetapkan tidak mampu dipenuhi. Misalnya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) selama pandemi Covid-19 memberikan dampak pada target pendapatan yang tidak dapat tercapai.

Selain kebijakan PPKM, pandemi Covid-19 juga telah menyebabkan perekonomian masyarakat terpukul yang berdampak pada ekonomi menengah ke bawah yang notabenenya bekerja di sektor pasar.(adv)

SAMIN-NEWS.com, PATI – Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) Kabupaten Pati, Hadi Santosa mengatakan akan melakukan langkah penyesuaian merespon target pendapatan yang dibebankan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Pasalnya dari tahun ke tahun target pendapatan yang dibebankan TAPD Kabupaten Pati kepada Disdagperin itu selalu meningkat.

Misalnya mulai di tahun 2020 sebesar Rp6 miliar, kemudian target pendapatan tahun 2021 Rp7.564.888.000 dengan realisasi sebesar Rp6.867.377.698 atau capaian realisasi pendapatan itu setara dengan 90.78 persen.

Sedangkan target pendapatan di tahun 2022 sebesar Rp9.223.132.000. Tetapi target pendapatan yang dibebankan kepada Disdagperin itu dinilai cukup berat lantaran perhitungan yang dilakukan hanya mampu sekitar Rp8 miliar.

Beberapa permasalahan yang menghambat merealisasikan target itu lantaran pandemi Covid-19 termasuk penerapan kebijakan PPKM.

Oleh sebab itu, Disdagperin akan membidik peluang yang bisa dimaksimalkan dengan melakukan langkah penyesuaian merespon target pendapatan yang dibebankan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tersebut. Hadi menyebut, akan menaikkan tarif retribusi.

“Intensifikasi per sektor pendapatan akan kami tingkatkan. Juga kami berupaya mencari sumber pendapatan yang lain, misal retribusi sewa/ pemakaian ruangan/kios/lapak di plaza pragolo dan Alun-alun Kembangjoyo,” katanya, Rabu (6/4/2022).

Tarif retribusi itu tidak disebutkan pasti angkanya. Juga disinggung terkait dengan berapa rencana tarif kenaikan retribusi itu pihaknya masih melakukan pendataan perhitungan oleh timnya. Hanya saja, kenaikan retribusi tersebut akan mengacu pada Perda.

“Baru pendataan, nanti berdasarkan luasan yang dipakai dan berdasarkan tarif sesuai Perda,” imbuhnya.(adv)