Korlap Aliansi Masyarakat Sitiluhur Peduli Lingkungan Zamroni mengatakan aktivitas tambang selain merusak lingkungan, juga meresahkan masyarakat. Di musim panas timbul debu, sementara musim hujan jalannya licin. Bahkan sudah banyak warga yang jatuh.

“Sudah banyak korban sudah ada puluhan korban yang jatuh akibat adanya tambang, sehingga warga protes kami meminta agar aktivitas tambang ditutup karena berdampak lingkungan,” ucap Zamroni kepada wartawan, Senin (27/3/2023).

Dia menyatakan bahwa tambang di atas Waduk Rowo itu selain memicu kerusakan jalan dan lingkungan, aktivitas penambangan itu juga berpotensi membuat kerusakan aliran listrik. Pasalnya tiang listrik PLN hampir roboh karena tanah penyangga di sekitarnya sudah dikeruk.

Sedangkan Kapolsek Gembong, Iptu Lilik Supardi mengatakan pihaknya tidak bisa memberikan toleransi terkait aktivitas tambang ilegal di wilayahnya tersebut. Pasalnya telah menyalahi aturan tidak mempunyai perizinan.

Kalau ada penambangan ilegal kita tidak bisa toleransi. Untuk saat ini kita akan membantu masyarakat terkait jalan ini,” ungkapnya.

Sementara Kepala Desa Sitiluhur Suyuti, menambahkan Pemdes tidak memperbolehkan aktivitas tambang ilegal, tambang yang dipersoalkan warganya tersebut tidak mengantongi izin dan sudah beroperasi sekitar tiga pekan.

Koordinator Kelompok Usaha Bersama (KUB) Bino Makmur Desa Keboromo Zarokhim mengatakan guna mengatakan pendangkalan di Sungai Silugonggo, pihaknya bersama rekan lainnya melakukan kerja bakti.

“Minggu kemarin tanggal 5 kerja bakti bersama dari beberapa desa, mulai Desain Keboromo, Sambiroto, Dororejo dan Tayu Wetan. Ini sangat mendesak agar bisa melaut untuk menyukupi kebutuhan keluarga,” jelasnya, Sabtu (11/3/2023).

“Kerja bakti ini kami lakukan karena ada pendangkalan, pendangkalan akibat dari atas lantaran ada tambang ilegal lalu pasir terbawa arus ke muara sungai,” sambung Rokhim.

Kemudian, dia melanjutkan selain terkait tambang ilegal, pendangkalan juga disebabkan karena ombak laut. Menurutnya, nelayan tradisional setempat sebelumnya tidak bisa melaut selama 1 minggu beberapa hari kemarin.

Pihaknya mengungkapkan atas kejadian ini sudah berkirim surat kepada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Pati. Akan tetapi, nelayan hanya dijanjikan segera dilakukan upaya normalisasi.

“Kami sudah memberi surat ke dinas, tapi responnya bukan ranahnya. Kali Silugonggo itu kewenangan provinsi (BBWS). Jawabnya dijanjikan nanti akan diupayakan. Hari ini ada peninjauan dari dinas dan BBWS, kami berharap supaya segera ada pengerukan dan nelayan bisa beraktivitas lagi,” jelasnya.

Rokhim menjelaskan pendangkalan yang terjadi di Sungai Silugonggo sepanjang kurang lebih 400 meter. Dan dulu sudah pernah dilakukan pengerukan, namun waktunya sudah lama sekitar 10 tahun lebih.