Padahal gedung tersebut baru genap berusia setahun dibangun. Sehingga dia yang berasal dari wilayah Winong tersebut mempertanyakan bagaimana bisa konstruksi atap gedung Puskesmas Winong 2 ambrol.

“Baru setahun sudah ambrol tentunya ya memprihatinkan. Kecuali ada faktor bencana alam, seperti angin, gempa itu memang berbeda. Ketika gak ada ya konstruksinya yang tidak bagus. Ini perlu diteliti dan menjadi catatan,” kata Suwarno dalam rekamannya, Kamis (24/11/2022).

“Saya kira jika hanya angin biasa tidak puting beliung sudah menyebabkan atap ambrol nglebat semua ya, itu karena memang konstruksinya,” imbuh Suwarno.

Jika pemicunya adalah faktor bencana alam, maka hal itu tidak bisa diatur lantaran bukan menyangkut persoalan teknis. Namun, beda halnya kalau itu kesalahan konstruksi dan kesalahan bangunannya, maka jelas itu menurutnya kebangetan.

“Jika sudah diperbaiki tidak perlu kita panggil DKK, hanya saja nantinya kita pertanyakan saat ada pertemuan,” tegas Suwarno.

Sebelumnya, Kepala Puskesmas Winong 2 Agus Sugiri mengungkapkan ambrolnya atap tersebut dikarenakan konstruksi yang tidak mampu menahan beban genteng berbahan tanah.

Dia juga mengatakan gedung tersebut digunakan sebagai aula pertemuan, penyimpanan obat-obatan hingga penyimpanan barang-barang. Akibatnya, untuk sementara waktu barang-barang beserta obat-obatan tersebut dipindahkan ke ruang lainnya.

“Dampaknya karena gedung ini satu-satunya untuk tempat pertemuan, setiap pagi ada kegiatan vaksin, tempat penyimpanan barang dan alat, jelas ngaruh pada pelayanan,” terangnya.

Menurut Suwarno, urungnya ditindaklanjuti Raperda CSR tersebut lantaran antara pihak legislatif dan eksekutif belum sepakat mengenai mekanisme penyaluran CSR yaitu soal besaran nominal yang bakal dikeluarkan.

“Raperda CSR masih mandek dalam tingkatan pansus karena belum ada kesepakatan antara eksekutif dan legislatif soal minimal besaran CSR. Asalkan eksekutif bisa kompromi, itu sudah clear,” kata politisi asal PDIP ini, Kamis (15/9/2022).

Pihaknya menjelaskan, ketika masih dipimpin Bupati Pati Haryanto, daerah tidak sepakat soal CSR ada batasan minimal yang harus dikeluarkan perusahaan. Di sisi lain, DPRD menghendaki CSR terdapat patokan.

Suwarno menyatakan bahwa dewan menginginkan CSR yang bakal dikeluarkan perusahaan dengan nominal sebesar 1,5 persen dari penghasilan bersih perusahaan.

Saat ini Pemkab Pati yang dipegang Penjabat (Pj) Henggar Budi Anggoro, Suwarno mengungkapkan semoga segera kembali dilanjutkan. Sebab pembahasannya sudah sampai tingkat Pansus, maka diharapkan bulan depan segera dijadwalkan untuk pembahasan.

“Dengan adanya pergantian kepemimpinan (bupati) supaya bisa di banmuskan lagi. Jadi perlu di jadwal ulang untuk pembahasan pansus bersama dengan pemkab,” ungkap Suwarno.

Raperda CSR ini dinilai sangat penting ditetapkan karena kemanfaatanna bagi masyarakat secara luas. Terlebih, Raperda ini ia mengaku sudah diajukan sejak tahun lalu.

“Semoga dalam pembahasan ke depan Pemkab sepakat dan sepaham. Dengan demikian CSR itu segera bisa dijalankan dan bisa bermanfaat untuk masyarakat banyak,” pungkasnya.(adv)