Di Lapas Pati, ikrar dipusatkan di Aula Ismail Saleh dan diikuti oleh seluruh WBP serta petugas. Langkah ini dilakukan sebagai upaya memperkuat pengawasan dan mencegah peredaran narkoba maupun penggunaan handphone ilegal di dalam lapas.

Kepala Lapas Kelas IIB Pati, Supriyadi, menjelaskan bahwa ikrar ini menjadi bentuk komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan lapas yang bersih dan tertib.

“Dengan ikrar ini, berarti kita sudah berjanji untuk tidak ada narkoba dan handphone untuk warga binaan maupun petugas,” ungkapnya saat memimpin pembacaan ikrar.

Supriyadi menambahkan bahwa lapas merupakan tempat sementara bagi warga binaan dalam menjalani proses hukum. Oleh karena itu, ia meminta seluruh WBP untuk menjaga sikap dan mematuhi aturan yang berlaku.

“Kalau sudah berikrar, maka semua harus berjanji jangan sampai warga binaan kembali melakukan pelanggaran,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi jika masih ditemukan pelanggaran setelah ikrar dilakukan. Sanksi akan diberikan kepada warga binaan yang melanggar, sementara petugas akan dievaluasi sesuai ketentuan.

“Jangan sampai kita temukan narkoba atau handphone, kalau itu terjadi pada WBP akan diberikan sanksi, tapi kalau petugas akan kita evaluasi,” tegasnya.

Melalui ikrar serentak ini, diharapkan tercipta komitmen kuat dari seluruh elemen di lapas untuk mewujudkan lingkungan pemasyarakatan yang bebas dari narkoba dan penggunaan handphone ilegal.

Acara itu dipimpin langsung oleh tim keperawatan Lapas Kelas IIB Pati dengan mengedepankan prinsip transparansi dan pendekatan humanis. Sejumlah WBP dipilih secara acak untuk menjalani pemeriksaan guna menjamin proses berjalan objektif dan akuntabel.

Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Lapas Kelas IIB Pati dalam mendukung program pemasyarakatan bebas narkoba serta menciptakan lingkungan pembinaan yang sehat dan aman.

Pemeriksaan dilakukan sesuai standar kesehatan, mulai dari pengambilan sampel hingga pencatatan hasil, dengan pengawasan petugas terkait. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung tertib dan mendapat kerja sama yang baik dari para WBP.

“Tes urine ini merupakan bentuk komitmen kami dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba di dalam lapas,” ujar Kepala Lapas Kelas IIB Pati, Suprihadi.

Kami ingin memastikan Lapas Kelas IIB Pati benar-benar bersih dari narkoba dan menjadi tempat pembinaan yang positif bagi warga binaan,” lanjut Suprihadi.

Melalui kegiatan ini, pihak lapas berharap kesadaran WBP terhadap pentingnya hidup sehat dan bebas narkoba terus meningkat, sekaligus memperkuat upaya mewujudkan lapas yang aman dan kondusif.

Eko Hari Djatmiko selaku Kepala Dukcapil Kabupaten Kudus mengatakan, dalam menindaklanjuti keluhan tersebut maka akan melakukan Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan III.

“Untuk itu, kami akan melakukan Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan III,” ujarnya.

Lebih lanjut, kemudian pihaknya akan berupaya menyelesaikan permasalahan NIK yang hilang milik warga binaan pemasyarakatan Rutan Kelas IIB atau yang tidak terdeteksi.

Hal itu dilakukan agar warga binaan pemasyarakatan dapat tetap mendapatkan hak sebagai warga Negara Indonesia dalam hal pemilihan umum meskipun sedang menjalani masa hukuman.

“Saya akan segera menindak lanjuti perihal NIK dari beberapa warga binaan yang hilang, Hari Rabu dan Minggu ini akan saya lakukan rekam KTP dengan basis biometri” ujar Eko Hari Djatmiko.

Selain itu, Kepala Dukcapil juga menyampaikan akan dilakukannya update data digital untuk seluruh pegawai Rutan Kelas IIB Kudus yang akan dilaksanakan pada bulan November.

Sementara itu, Suprihadi selaku Kepala Rutan Kelas IIB Kudus mengatakan, audiensi bersama Kepala Dukcapil itu dalam rangka mengoptimalkan kegiatan pemilu bagi warga binaan pemasyarakatan Rutan Kudus.

Kepala Disnakerperinkop dan UKM Kudus Rini Kartika Hadi Ahmawati mengatakan pelatihan itu nantinya akan diikuti oleh 16 orang peserta sepeda motor injeksi selama 22 hari kedepan.

Dalam teknis pemberian mata pelajaran, nantinya akan diberi materi mengenai pemeliharaan roda dua. Selain itu, ada juga beragam jenis pelatihan yang diberikan ke warga binaan rutan.

“Banyak jenis pelatihan yang diberikan warga binaan rutan. Bisa juga pelatihan itu bertambah, namun hal itu menyesuaikan ke warga rutan. Pelatihan itu bersumber dari DBHCHT,” jelasnya.

Lebih lanjut, nantinya Rutan Kudus kelas IIB akan mengajukan instruktur yang akan dibutuhkan. Selain itu, Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPSK) turut bekerja sama dengan pihak Disnaker.

Setelah para warga binaan selesai menjalani pelatihan. Nantinya akan diberikan Sertifikat dari Dinas Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).

“Setelah selesai ada uji kompetensi untuk mengetahui sejauh mana menyerap pembelajaran selama menjalani pelatihan,” ungkapnya.

Kepala Rutan kelas IIB Kudus, Suprihadi mengatakan, pihaknya telah bekerja sama dengan Disnaker terkait 32 warga binaan yang mengikuti pelatihan otomotif motor.

“Persyaratan yang ingin mengikuti pelatihan untuk kriterianya acak. Agar semuanya mendapatkan ilmu pelatihan,” ujarnya.

Dirinya berharap kegiatan tersebut bisa bermanfaat bagi warga binaan. Selain itu setelah keluar dari Rutan, pelatihan itu bisa menjadi bekal para napi dalam mencari kerja, mengingat pelatihan itu akan diberikan sertifikat.

Sementara itu, Zaenuri warga binaan Rutan Kelas IIB mengatakan, selain otomotif motor, didalam Rutan ia mengaku menerima berbagai pelatihan. Seperti, pembuatan miniatur kapal dan sepeda motor, yang lebih berfokus pada kerajinan tangan.

“Semoga hal tersebut bisa menjadi bekal warga binaan setelah keluar dari sini,” pungkasnya.