Hal ini dinilai krusial karena upaya pemberantasan korupsi tidak bisa hanya mengandalkan langkah dari pemerintah pusat atau daerah, melainkan harus didorong oleh kesadaran kolektif masyarakat luas di tingkat bawah.

Penjabat (Pj) Sekda Pati, Teguh Widyatmoko, menegaskan bahwa kolaborasi antara gerakan masyarakat dan respons pemerintah adalah kunci terciptanya tata kelola yang bersih.

Dukungan ini disampaikan usai dirinya menghadiri sosialisasi dan kampanye antikorupsi yang digelar komunitas Pati Ora Sepele bersama KPK di Aula Kecamatan Cluwak, Minggu (26/4/2026).

“Korupsi dengan KPK, sosialisasi, pencegahan korupsi mulai dari tingkat bawah. Kita support lah, itu yang bagus, nggih. Semoga ke depan nanti bisa berjalan di lokasi lain. Baik di kecamatan maupun eks-kawedanan,” katanya.

Menurut Teguh, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di tingkat kabupaten membuat pengawasan terhadap 401 desa dan 5 kelurahan di Pati tidak mungkin dilakukan secara sepihak oleh pemerintah.

“Masyarakat mungkin iya perlu, pasti kita dorong dari arus bawah, sehingga nanti semoga konek terhubung dari bawah gerak, dari atas juga respon,” terangnya.

Oleh karena itu, sinergi dengan masyarakat sangat diperlukan agar pencegahan korupsi lebih efektif dan menjangkau seluruh wilayah kecamatan hingga eks-kawedanan di Kabupaten Pati.

“Pencegahan dari bawah itu juga memang perlu, ya. Sangat-sangat diperlukan. Tidak mungkin kami bisa menjangkau, karena 401 desa, 5 kelurahan, dengan SDM yang ada di Kabupaten,” pungkasnya.

Dalam kesempatan itu, Pati Ora Sepele menghadirkan Penyuluh Anti Korupsi (Paksi) utama, Suharsi. Lalu ada juga dari akademisi serta jurnalis.