Salah satu warga Pati, N menyatakan gas melon mengalami kelangkaan. Dia menuturkan hal itu sudah terjadi mulai sekitar hari raya qurban beberapa waktu lalu sampai sekarang. Akibatnya, meski harganya melambung namun tetap dibeli masyarakat.

“Saat ini langka. Kadang ketika ada barangnya, tetapi harganya mahal sampai Rp 30 ribu. Enggak tahu apakah ini karena kuotanya dibatasi atau bagaimana,” ujarnya.

Dirinya juga menuturkan, beli gas melon harus menggunakan KTP. Ini memungkinkan agar distribusi gas subsidi itu tepat sasaran diperuntukkan bagi rumah tangga dan UMKM. Kendati begitu, N mengaku stoknya tidak selalu tersedia.

Terpisah, Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin), Kuswantoro menyebut gas melon diperuntukkan bagi rumah tangga dan usaha mikro. Dirinya berupaya distribusi gas melon tetap lancar.

“Kalau rumah tangga dan usaha mikro tidak (langka). yang ngomong langka adalah pengecer, karena sekarang sudah enggak ada quota pengecer,” ujarnya, Kamis (3/8/2023).

Dirinya menuturkan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat terhadap gas lpg itu, Disdagperin kata dia telah berkirim surat kepada Pertamina pada 31 Juli kemarin meminta penambahan alokasi lpg bagi Kabupaten Pati. Diharapkan kelangkaan tidak menjadi gejolak di masyarakat.

Lebih lanjut ia mengatakan Disdagperin selalu melakukan pengawasan terhadap distribusi lpg. Akan tetapi, tingginya harga lpg di pengecer Itu merupakan tanggung jawab pangkalan. Karena pengecer tidak punya lagi kuota.

“Semua distribusi lpg pengawasan dinas, klo terjadi harga mahal di pengecer tanggungjawab pangkalan, dan sekarang dah ada pengecer jadi titik serah akhir adalah pangkalan,” tutup Kuswantoro.

Sukarno menyatakan kebijakan itu perlu dilakukan sosialisasi dan tahap penyesuaian. Pasalnya di dalamnya ada keterhubungan dengan sistem digital yaitu pendataan dari distributor, agen, pangkalan, hingga pengecer. Sehingga ini akan menambah pekerjaan bagi mereka.

Dengan regulasi ini, pihaknya berharap persoalan mengenai kelangkaan gas melon subsidi tidak terjadi lagi di Pati. Karena aturan ini tujuannya sebagai upaya untuk mengontrol distribusi agar tepat sasaran.

“Penerapan pembelian gas bersubsidi tersebut jangan sampai menimbulkan masalah baru terkait kelangkaan gas melon 3 kg bersubsidi tersebut,” jelas dia, Senin (25/7/2023).

Lebih lanjut, kata dia penerapan NIK atau KTP tersebut diharap tidak menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Sebab dengan NIK yang tercantum di kolom KTP ini tentunya bagi masyarakat awam merasa ribet.

“Hal ini rawan terjadi kehilangan KTP karena KTP sering dibawa di saku atau dipegang. Sedangkan masyarakat bawah jarang membawa dompet di kantong sakunya,” ungkapnya.

Kendati demikian, menurutnya yang paling kentara adalah tujuan dari penerapan ini sebagai kontrol distribusi penjualan gas subsidi jauh lebih ketat. Sehingga bisa meminimalisir akan terjadinya penyelewengan.(Adv)

Hal itu disampaikan anggota Komisi B DPRD Pati, Nur Sukarno, Senin  (25/7/2023). Kebijakan ini terhitung masih awam di kalangan masyarakat, terlebih sebelumnya dilakukan sederhana ada barang masyarakat bisa membeli.

“Gagasan penggunaan NIK untuk pembelian gas melon 3 kg bersubsidi sudah setahun yang lalu,” terang Sukarno melalui pesan singkatnya (WA) kepada Samin News.

Dia menyatakan kebijakan yang terhitung masih hangat ini merupakan ketegasan pemerintah dalam rangka menjamin distribusi gas melon subsidi tepat sasaran.

“Penggunaan NIK tersebut bertujuan untuk kontrol supaya tidak terjadi penyelewengan dalam distribusi penjualan gas melon 3 kg bersubsidi,” terang Sukarno.

Ke depannya, dia berharap aturan tersebut membuat masyarakat semringah. Pasalnya distribusi gas melon subsidi dari pemerintah bakal tepat sasaran. Kasus seperti terjadinya penyelewengan atau masyarakat mampu tidak bisa membeli gas ini.

“Hal ini termasuk dalam pengetatan pengawasan dalam distribusi penjualan sehingga harapannya tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat yang berhak mendapatkan gas bersubsidi,” tutup dewan dari Golkar itu.(Adv)