“Dalam kapasitas beliau sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Jepara karena berhasil menekan prevalensi stunting hingga 18 persen. Itu angka terendah di eks-Karesidenan Pati. Beliau saya minta berbagi pengalaman praktik baik dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting dengan mengoptimalkan anggaran APBD dan Dana Desa” kata Kepala Perwakilan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Tengah, Eka Sulistija Ediningsih.

Saat menyampaikan best practice-nya, Edy Sujatmiko memberi materi Praktik Baik Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Kabupaten Jepara. Dia menyebut, pihaknya tidak berhenti pada keberhasilan menekan stunting hingga tinggal 18 persen.

Masing-masing perangkat daerah diintervensi pola penganggarannya untuk memastikan semua mendukung penurunan prevalensi stunting.
“Sedangkan di tingkat desa, kami tetapkan 60 desa di 5 kecamatan yang tahun ini harus zero stunting sebagai pilot project,” katanya.(CH/RD)

Hal itu disampaikan Penjabat (Pj) Bupati Jepara Edy Supriyanta pada Jumat (21/7/2023). Berdasarkan catatannya, kasus terhalangnya tumbuh kembang balita menunjukkan hasil yang positif untuk pengentasan stunting.

Pj Bupati merinci kasus stunting di Kabupaten Jepara tahun 2019 ada 19,61 persen. Tahun 2020 turun menjadi 13,78 persen. Lalu pada tahun 2021 ada 12,9 pesen. Kemudian selama 2022 terus turun menjadi 11,87 persen.

“Dasar perhitungan data e-PPGBM (Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Balita Berbasis Masyarakat),” ujarnya saat jumpa pers.

Dia mengaku jika penurunan kasus ini dicapai dari berbagai aksi konvergensi, yaitu sebuah upaya keroyokan program dari lintas instansi. Di antaranya mulai dari adanya pengorganisasian, tim pendamping keluarga, audit rutin, hingga alokasi anggaran untuk intervensi gizi.

Sementara Pelaksana tugas Kepala DP3AP2KB Muh Ali, mengungkapkan bahwa aksi konvergensi stunting Kabupaten Jepara masuk dalam peringkat tiga besar terbaik se-Jawa Tengah.(CH/RD)

Sebelumnya Ketua Tim Percepatan Penanganan Stunting (TPPS) Kabupaten Pati, Muchtar membeberkan bahwa faktor yang mempengaruhi tingginya stunting seperti nutrisi, sosial ekonomi serta pola asuh.

Aspek sosial pola asuh anak akan berpengaruh terhadap pada pertumbuhannya. Menurutnya hal itu seperti yang kerap terjadi pada kasus Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau Pekerja Migran Indonesia (PMI).

“Disebabkan seperti orang tuanya tugas di luar daerah. Bahkan kerja di luar negeri jadi TKI. Biasanya anaknya dititipkan ke saudara ke mbahnya. Itu bisa saja berdampak stunting karena kurangnya perhatian,” kata dia.

Sedangkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Pati mengungkap ada kenaikan jumlah calon Pekerja Migran Indonesia (PMI). Hal itu diketahui dari catatan yang dimiliki dinas sejak awal tahun sampai Juni 2023.

Kepala Bidang (Kabid) Penempatan dan Pengembangan Tenaga Kerja (PPTK) pada Disnakertrans Pati, Sri Mulyanto. Dia menyebut warga Pati di tahun ini banyak yang kerja ke luar negeri. Pihaknya telah melayani kartu Pencari Kerja atau surat kuning kepada seribuan lebih pemohon.

Kartu kuning itu dimaksudkan sebagai upaya pendataan Disnakertrans terhadap mereka pencari kerja baik tujuan dalam daerah hingga luar negeri.

“Data pemohon kartu pencari kerja /AK-1 bagi calon pekerja migran indonesia tahun 2023 terhitung dari Januari s/d Juni ada 1.357 pemohon,” ujar Mulyanto kepada Samin News yang ditulis Rabu (5/7/2023).

Mulyanto menyatakan data tersebut diambil dari calon PMI yang telah mengikuti proses interview di Disnakertrans. Setelah berakhirnya masa pandemi ada peningkatan jumlah calon PMI, baik melalui program mandiri, G to G maupun P to P.

“G to G itu government to government artinya program penempatan antar pemerintah. Dan Privat to privat itu program penempatan melalui perusahaan penempatan swasta atau P3MI,” dia menjelaskan.

Menurutnya warga Pati yang jadi tenaga kerja di luar negeri dengan negara tujuan banyak yang ke Taiwan, Korsel, Hongkong, Singapore, Malaysia, hingga Polandia.

Ia menjelaskan penyebab balita stunting dari faktor nutrisi berkaitan dengan konsumsi gizi yang kurang memadai bagi tumbuh kembang si anak. Selain itu, dia menyatakan konsumsi makanan instan juga tidak bagus buat balita.

Berikutnya, kasus stunting dipengaruhi dari faktor aspek sosial mengenai pola hidup dan pola asuh anak. Menurut Muchtar, jika anak kekurangan perhatian maka akan berdampak pada pertumbuhannya. Lantas ia mencontohkan orang tua menjadi TKI dan TKW berpengaruh pada pola asuh anak.

“Lalu pola asuh ini juga disebabkan misalnya ibu/bapaknya sedang tugas baik di dalam atau di luar daerah bahkan di luar negeri jadi TKI. anak dititipkan ke saudaranya, sehingga kurang perhatian cukup. Itu bisa saja berdampak pada stunting karena kurangnya perhatian tidak cukup,” kata Muchtar usai kegiatan Rembug Stunting di Pendopo Selasa (27/6/2023).

Disinggung mengenai jumlah tenaga kerja TKI dan TKW, pihaknya mengaku tak punya data pasti. Melainkan dia mengatakan orang tua yang menjadi TKI dan TKW di Kabupaten Pati jumlahnya banyak.

“Kalau data TKI/TKW belum punya, mungkin bisa konfirmasi ke dinas teknis Dinas Tenaga Kerja (Disnakertrans). ini kan faktor penyebab. Cuma berdasarkan pantauan kami Pati memang banyak TKI/TKW,” ucap Muchtar yang juga menjadi Kepala Bappeda.

Diketahui dari data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM) per Februari 2023, dari jumlah 72 ribu sekian balita di Pati di antaranya 4.185 mengalami hambatan pertumbuhan atau setara 5,78 persen.

“Pencegahan yang kita lakukan yang pertama itu mengeluarkan Perbub Nomer 11 Tahun 2020 tentang pencegahan dan penanggulangan stunting. Dan intervensinya disitu itu banyak sekali seperti pengadaan Desa Lokus atau Desa Lokasi Fokus sejak tahun 2020 lalu,” jelasnya.

Kasriatun menyebut, Desa Lokasi Fokus (Lokus) diadakan guna mengawal desa-desa yang masuk dalam daftar Desa Lokus untuk fokus dalam penanggulangan stunting.

Meski begitu, pihaknya mengaku tidak mengesampingkan desa yang lain karena masih banyak intervensi-intervensi lainnya seperti penguatan kelas ibu hamil balita, tindak lanjut dari penimbangan serentak dan pelayanan pola asuh di masing-masing posyandu.

Pihaknya mengakui pencegahan stunting bukanlah hal yang mudah semudah membalikkan telapak tangan.

“Yang penting itu intervensi stunting itu fokusnya bukan soal penanggulangan tapi fokusnya ke pencegahan,” terangnya

Untuk itu lanjutnya, ia mengatakan dalam pencegahan stunting perlu berkolaborasi dengan berbagai pihak khususnya pemerintah desa dan Dispermades agar memfasilitasi kebutuhan khususnya anggaran untuk mewujudkan posyandu yang layak. Semua itu diharapkan agar mendapat hasil yang maksimal dan penanganan yang tepat sasaran.

Aktifitas merokok hingga menyebabkan stunting pada anak, akhir-akhir ini juga menjadi perhatian di lingkup nasional. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, Kasriatun, Kamis (18/3/2021).

“Iya intinya kalau bapaknya merokok dekat dengan ibunya yang lagi hamil, menurut penelitian kan dapat menyebabkan berat badan bayi terlalu rendah. Kalau berat badan bayi terlalu rendah resiko stunting itu lebih tinggi,” katanya pada Samin News saat ditemui di meja kerjanya.

Stunting yang merupakan kondisi kekurangan gizi kronis yang terjadi pada masa awal pertumbuhan anak, tidak hanya menyebabkan tubuh pendek. Namun stunting juga berdampak pada masa depan anak karena mempengaruhi daya imun dan kecerdasan.

Kasriatun melanjutkan, Ia mengatakan perokok pasif seperti para bayi dan balita lebih lebih rentan terkena dampaknya. Hal itu karena mereka menghirup asap rokok secara langsung tanpa ada filter atau penghalang.

“Untuk mencegah stuntingnya ya jadi bapak-bapak tidak boleh merokok saat ibunya sedang hamil atau kalo merokok dia harus diluar rumah, pokoknya jangan sampai dekat ibunya yang lagi hamil,” tegasnya.

Selain itu, pihaknya mengatakan selama ini sudah mencoba melakukan pencegahan dan penanggulangan untuk mengurangi stunting di Kabupaten Pati.

“Pencegahan yang kita lakukan yang pertama itu mengeluarkan regulasi pencegahan dan penanggulangan Perbub Nomor 11 Tahun 2020 tentang pencegahan dan penanggulangan stunting. Intervensinya juga banyak seperti pengadaan Desa Lokus atau Desa Lokasi Fokus sejak tahun 2020 lalu,” jelasnya

Pihaknya mengungkapkan pencegahan stunting bukanlah hal yang mudah semudah membalikkan telapak tangan. Artinya intervensinya harus dilakukan secara terus menerus dan dikawal perkembangannya.