Pihak kepolisian memperhatikan keselamatan wisatawan dengan membagikan jaket pelampung kepada pemilik perahu.

Selain itu, mereka juga memberikan pengarahan kepada para pelaku usaha wisata perahu dan sukarelawan dalam mengedepankan SOP yang wajib dijalankan.

Ketua Paguyuban Pokja Perahu Marsidi mengapresiasi kegiatan tersebut dan memberikan himbauan agar para wisatawan yang datang ke Wisata Waduk Logung untuk tidak melebihi kapasitas dan tetap mengenakan jaket pelampung.

Polres Kudus juga tak hentinya membantu mengarahkan jika perahu yang ditumpangi wisatawan melebihi kapasitas agar tidak berjalan.

Kapolres Kudus AKBP Dydit Dwi Susanto mengungkapkan bahwa kegiatan tersebut dalam rangka menyerahkan 25 jaket pelampung bagi para pelaku usaha perahu di Wisata Waduk Logung. Selain itu, pihak kepolisian juga membagikan sembako kepada masyarakat sekitar sebagai bentuk kepedulian.

“Dengan pembagian jaket pelampung dan edukasi mengenai SOP yang wajib dijalankan, diharapkan dapat mencegah kecelakaan air serta tidak terulang kembali apa yang pernah terjadi di Kedungombo,” ungakapnya.

Kegiatan tersebut merupakan program dari Polda Jateng sebagai rasa prihatin atas terjadinya musibah kecelakaan laut atau air di wilayah jajaran Polda Jateng. Pembagian bantuan serentak di 35 lokasi wisata perairan dengan membagikan 3.700 buah jaket pelampung kepada masyarakat perairan.

Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Dinsos P3AP2KB Kudus Any Willianti mengatakan, sosialisasi SRA pada SD di Kudus untuk implementasi programnya saat ini sudah berjalan.

“Berjalannya SRA tersebut, namun ada hal yang harus diperhatikan kembali,” jelasnya.

Lebih lanjut kebanyakan Sekolah Dasar masih belum menjalankan mekanisme pengaduan. Dia berharap agar SRA tahun ini mempunyai mekanisme pengaduan dan juga Standar Operasional Prosedur.

“Selain itu, ada juga papan peringatan yang belum sesuai. Saat ini ada yang masih memakai banner. Sementara ketentuannya harus memakai papan,” terangnya.

Terkait hal itu, Any Willianti bersama dengan pihaknya akan menata kembali. Selain itu untuk mekanisme pengaduannya akan ditekankan lagi. Dengan adanya SRA, diharapkan hak-hak anak dapat terpenuhi.

“Perlindungan khusus anak segera dapat ditangani, kasus kekerasan di sekolah tidak ada lagi, kasusnya menurun tajam hingga bisa terhapuskan,” tuturnya

Maka dari itu, untuk mekanisme pengaduan sangat diperlukan agar kasus bisa cepat tertangani.

“Selama ini kan banyak kasus tapi belum maksimal penanganannya. Banyak faktor, seperti bingung pengaduannya bagaimana dan kemana, atau bisa juga anaknya takut dan malu,” ujarnya.

Kedepannya, SRA akan terus dipantau programnya dan terus adakan monev. Sehingga Kabupaten Kudus bisa menjadi kabupaten layak anak. Sebab, SRA menjadi salah satu penilaian kabupaten layak anak kluster 4, indikator ke 19.