SAMIN-NEWS.com, PATI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati kembali menyelenggarakan sosialisasi pemberantasan cukai ilegal, kali ini diselenggarakan di Balaidesa Mojolujur, Kecamatan Jaken, Senin (29/8/2022).

Kegiatan sosialisasi pemberantasan cukai tembakau ilegal tersebut dengan menghadirkan narasumber dari pihak-pihak terkait, di antaranya dari Bea Cukai Kudus Sudiran, Kejaksaan Negeri Pati Indah Kurnianingsih, dan Bagian Perekonomian Setda Pati Bayu Adi Nugroho.

Barang kena cukai ilegal ini merupakan tindakan yang merugikan terhadap sumber potensi pendapatan negara. Sebab yang pada dasarnya barang kena pajak tersebut untuk negara dan kembali lagi untuk kepentingan pembangunan masyarakat.

Dalam kegiatan sosialisasi ini, masyarakat diberi pemahaman terkait dengan apa itu cukai, rokok ilegal dan kegiatan yang berhubungan dengan cukai. Dan Kantor Bea Cukai Kudus menekankan jika masyarakat mengetahui tentang cukai ilegal segera menghubungi pejabat terkait di daerah.

“Penting nya mengetahui apa itu cukai, ciri2 nya, Jenis-jenis rokok ilegal, kegiatan opsar yang dilakukan cukai dari home industri, laporkan bila menemukan peredaran rokok ilegal,” tegas Sudiran.

Karena penjualan tembakau dan rokok ilegal ini merupakan tindakan melanggar hukum, Kejari Pati sebagai APH yang terlibat di dalamnya meminta masyarakat jangan sekali-kali memperjualbelikan.

“Masyarakat diminta tidak berurusan dengan hukum melalui menjual, memakai dan atau menggunakan rokok ilegal tanpa cukai karena dalam UU tentang Cukai pelakunya akan mendapat sanksi,” terang Indah Kurniningsih.

Pajak yang dipungut negara dari cukai dan kembali lagi ke masyarakat ini dalam bentuk Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Dan penggunaannya dibagi ke sejumlah OPD untuk keperluan mendukung pembangunan serta kesejahteraan masyarakat khususnya petani tembakau.

“Aloksasi anggaran dan penggunaan sesuai dengan aturan yang sudah diterima oleh masing-masing OPD penerima,” ungkap Bayu Adi Nugroho.

Sosialisasi itu dimaksudkan mengurai dan mengenali ciri-ciri rokok dan cukai ilegal. Hal ini dilakukan agar masyarakat dan penjual rokok mengerti hukum dan sadar akan bahaya bagi kesehatan.

Djuharianto selaku Kabid PPHD pada Satpol PP mengatakan, pihaknya akan melakukan sosialisasi secara masif secara bersama-sama untuk mengenali rokok dan cukai ilegal dengan cara sederhana dan secara langsung.

“Salah satu ciri yang dapat dikenali yaitu rokok tanpa pita cukai, rokok dengan pita cukai palsu, rokok dengan cukai bekas dan rokok dengan cukai yang salah peruntukannya,” ujar Djuharianto.

Dirinya berharap agar masyarakat sadar akan bahaya menjual rokok ilegal serta untuk Desa Koripandriyo diharapkan nol kasus apabila diadakan operasi pasar atau razia sehingga tidak ada kasus hukum yang menjerat masyarakat.

Sedangkan Anang Yuli Purwoko dari Bea Cukai Kudus menegaskan sosialisasi ini penting untuk dilakukan. Sebab, menurutnya masyarakat harus mengetahui perbedaan antara rokok legal dan sebaliknya yang lebih lanjut disetop tidak dijual.

“Semoga kegiatan ini akan semakin banyak pihak dan masyarakat yang mengerti dan dapat membedakan mana rokok ilegal dan mana rokok legal serta tidak membeli, tidak menjual dan tidak mengedarkan rokok ilegal,” harapnya.

Dalam acara tersebut dihadiri oleh Dwi Prasetyo Rini dari Bea Cukai Kudus, Djuharianto dari Satpol PP, Bayu Adi mewakili sekretariat DBHCHT Kab Pati, Anik perwakilan dari BPKAD, Perangkat Desa Tamansari, Babinsa, BabinKamtibmas serta warga Desa Tamansari yang sehari-harinya menjual rokok atau pelaku usaha pemilik warung rokok.

Djuharianto selaku Kabid Penegakan Produk Hukum Daerah pada Satpol PP mengatakan sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan wawasan kepada masyarakat terutama bagi warga yang terlibat langsung dalam penjualan rokok sehingga dapat mengetahui secara jelas mana rokok legal dan mana rokok ilegal.

“Menurut Undang-undang tentang cukai, jangan sampai memperjualbelikan rokok ilegal atau cukai ilegal. Ketika dilakukan, maka rokok akan disita oleh tim gabungan penindakan yang nantinya akan dimusnahkan,” ujarnya usai kegiatan.

Oleh karena itu, dia berharap pelaku usaha mengerti tentang jenis rokok ilegal, jenis cukai ilegal dan sanksi yang dijatuhkan apabila melakukan pelanggaran.

Dalam kesempatan ini Bayu Adi dari Bagian Perekonomian Setda Pati menjelaskan bahwa cukai dan tembakau adalah salah satu pendapatan negara yang dipungut. Ini merujuk pada Pedoman dan Peraturan Menteri Keuangan, dimana dana yang didapatkan untuk keperluan pembangunan negara.

“Produksi rokok dan tembakau dari Kabupaten Pati sendiri dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dan inilah yang dikelola dan dipertanggungjawabkan sesuai prosentase yaitu untuk bidang kesejahteraan rakyat, bidang kesehatan dan bidang penegakan hukum,” ungkap Adi.

Sementara Dwi Prasetyo Rini mengurai poin terkait cukai dan tembakau ilegal berdasarkan Undang-undang Tindak 39 tahun 2007, memaparkan contoh cukai ilegal serta sanksi pidana yang dijatuhkan apabila ada pelanggaran.

“Bea cukai juga melakukan pengawasan dan penindakan terhadap produksi rumahan rokok ilegal, rokok yang disembunyikan diantara barang-barang, produsen rokok ilegal serta rokok ilegal secara online,” jelasnya.

Perlu diketahui bahwa rokok keluar dari pabrik dan apabila dijual harus dilengkapi dengan pita cukai asli. Artinya pabrik rokok tersebut telah membayar cukai kepada pemerintah.