Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pembenahan tata kelola pemerintahan desa, terutama setelah KPK melakukan penindakan di Kabupaten Pati pada 19 Januari 2026. Pemerintah daerah berharap proses pemilihan kepala desa dan perangkat desa mendatang dapat berlangsung sesuai aturan dan terhindar dari praktik korupsi.

Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, mengatakan koordinasi dengan KPK telah direncanakan sejak Agustus 2026 dan ditindaklanjuti melalui pertemuan daring pada September lalu.

“Untuk itu, kami selalu berkoordinasi dengan KPK untuk mendapatkan asistensi. Ada beberapa topik dan persoalan yang perlu dibahas, terutama terkait pemilihan perangkat desa dan kepala desa pada 2027 nanti,” ujarnya.

Menurut Candra, kegiatan asistensi tersebut dijadwalkan berlangsung selama beberapa hari dengan melibatkan sekitar 256 kepala desa. Pada hari pertama, sebanyak 150 kepala desa mengikuti kegiatan, sedangkan sekitar 106 kepala desa lainnya dijadwalkan hadir pada hari berikutnya.

Ia menegaskan, Pemkab Pati berkomitmen menjalankan pemerintahan secara transparan dan akuntabel. Setiap proses pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan serta dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Candra juga menepis anggapan bahwa kegiatan bersama KPK tersebut baru digelar karena berdekatan dengan agenda putusan perkara yang menjerat Sudewo.

“Agenda ini sudah lama, koordinasi dengan KPK telah direncanakan jauh-jauh hari,” ungkapnya.

Sementara itu, Plt Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah III KPK, Imam Turmudi, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari penegakan hukum yang telah dilakukan di Kabupaten Pati.

Menurut Imam, penguatan pencegahan perlu dilakukan sejak dini agar persoalan serupa tidak kembali terjadi, terutama dalam proses pemilihan kepala desa dan perangkat desa pada 2027.

KPK juga telah memberikan rekomendasi perbaikan terhadap aturan tata cara pemilihan perangkat desa. Rekomendasi tersebut menjadi salah satu langkah untuk memperbaiki sistem sekaligus mengurangi celah penyimpangan.

“Dari sistem, KPK sudah memberikan rekomendasi perbaikan terkait aturan-aturan yang berlaku dalam tata cara pemilihan perangkat desa,” kata Imam.

Ia berharap koordinasi antara KPK dan Pemkab Pati dapat menghasilkan perbaikan tata kelola yang mampu mencegah praktik korupsi, baik dalam proses pemilihan di tingkat desa maupun dalam penyelenggaraan pemerintahan secara lebih luas.