Hingga akhir tahun 2025, masih terdapat puluhan desa di Kabupaten Pati yang terkendala persoalan ketersediaan lahan.

Kepala Dinkop UMKM Kabupaten Pati, Siti Subiati, menyampaikan bahwa Presiden telah menetapkan batas waktu penyelesaian pembangunan hingga awal 2026. Setelah itu, seluruh fasilitas diharapkan sudah bisa beroperasi.

“Target dari Bapak Presiden, per Februari 2026 semua harus selesai terbangun. Dan per Maret 2026 harus sudah operasional. Seperti itu,” katanya belum lama ini.

Ia mengungkapkan, saat ini terdapat 36 desa di Kabupaten Pati yang belum memiliki lahan dan telah terdata secara resmi di Dinkop UMKM. Pihaknya masih menunggu arahan dari kementerian terkait solusi yang akan diambil.

“Desa yang tidak memiliki lahan saat ini terdaftar di kami 36 desa. Sedang kami mintakan petunjuk dari kementerian, arahnya seperti apa. Ini juga belum ada jawaban. Termasuk Desa Semampir,” sebutnya.

Selain 36 desa tersebut, terdapat sejumlah desa lain yang telah mengajukan izin penggunaan lahan milik Pemerintah Kabupaten Pati. Permohonan itu kini sedang dalam proses penelitian dan kajian oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Menurutnya, salah satu opsi yang memungkinkan adalah penggunaan aset milik pemerintah kabupaten dengan skema pinjam pakai, selama hasil kajian menyatakan aset tersebut layak digunakan.

Langkah ini diharapkan dapat menjadi solusi agar seluruh desa tetap dapat memenuhi target pembangunan sesuai arahan pemerintah pusat.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Dinkop UMKM) Kabupaten Pati mencatat, dari total 244 titik Kopdes Merah Putih yang terdaftar dalam portal pembangunan gerai, sebanyak 175 titik saat ini sudah mulai berproses pembangunan.

“Data per 30 November kemarin itu sudah 244 titik masuk dalam portal pendaftaran pembangunan gerai merah putih. Kemudian sekitar 175 berproses pembangunannya,” tutur Kepala Dinkop UMKM Kabupaten Pati, Siti Subiati dalam rekaman yang ditulis Sabtu (3/1/2026).

Ia menjelaskan, percepatan pembangunan Kopdes Merah Putih merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2025. Dalam kebijakan tersebut, pemerintah pusat menugaskan PT Agrinas Pangan Nusantara untuk mengawal pembangunan di daerah dengan melibatkan unsur TNI.

“Untuk pembangunan Gerai Merah Putih sesuai Inpres 17 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan gerai maupun gedung Koperasi Merah Putih itu, kan yang diberi tugas oleh Bapak Presiden adalah PT Agrinas Pangan Nusantara untuk di daerah bekerjasama dengan Kodim,” ujarnya.

Meski demikian, masih terdapat sejumlah desa yang belum masuk dalam portal pendaftaran karena terkendala penentuan lokasi pembangunan. Untuk menghindari konflik di kemudian hari, pemerintah desa diminta menggelar Musyawarah Desa (Musdes) sebelum menetapkan titik pembangunan.

“Yang sisanya di luar 244 itu masih berproses mencari titik tempat untuk gerai merah putih. Berproses mencari titik itu dikawal oleh teman-teman pemerintah desa untuk Musdes,” ungkap Atik, sapaan akrabnya.

Selain itu, pendamping Kopdes Merah Putih juga diminta aktif mengingatkan pemerintah desa agar segera melakukan pembangunan jika lahan dan perizinan sudah siap.

“Kami sampaikan kepada teman-teman melalui pendamping koperasi yang ditunjuk oleh Kementerian Koperasi yang kebetulan harus dikoordinasikan dengan dinas kami. Silahkan dilakukan pembangunan terhadap lahan yang sudah siap bangun, yang masih dalam proses perizinan kita tunggu dulu,” pungkasnya.