“Pertama, penyampaian hasil reses anggota DPRD Pati tahap I tahun 2022 masa keanggotaan 2019-2024,” kata Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin kepada wartawan usai sidang.

Dia berharap melalui laporan hasil reses oleh anggota DPRD dari aspirasi masyarakat ini bisa masuk dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2023 sebagai dokumen perencanaan daerah.

Agenda kedua sidang paripurna, lanjut Ali yakni terkait dengan laporan pertanggungjawaban Bupati Pati atas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021.

“Hari ini sudah klir dilaporkan saudara Bupati, dan sudah kami (anggota DPRD) terima pada forum paripurna, sudah sah,” terang Ali.

Kemudian, masih kata dia dari hasil sidang paripurna kali ini akan ditindaklanjuti pada Rabu 8 Juni 2022. Agenda tersebut dengan maksud rapat masing-masing fraksi DPRD Pati.

“Sikap masing-masing fraksi terhadap laporan pertanggungjawaban Bupati Pati atas penggunaan APBD tahun 2021, itu nanti akan disampaikan nesok Rabu,” pungkasnya.(adv)

Sidang Paripurna tersebut dilaksanakan di ruang Paripurna kantor DPRD setempat, Selasa (13/7/2021). Rapat tersebut sedianya diikuti para anggotanya untuk mendengarkan paparan dari Bupati Pati Haryanto.

“Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pati penyempurnaan hasil evaluasi gubernur. Dimana rapat penyempurnaan ini telah kita sepakati dalam rapat badan anggaran (Banggar),” terang ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin kepada wartawan.

Sebelumnya, Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Pati tahun 2020 telah disahkan pada tanggal 20 Juni 2021. Sehingga Raperda itu ditindaklanjuti dengan evaluasi pemerintah provinsi guna dilakukan evaluasi.

Sementara itu, Ali menyatakan sidang Paripurna kali ini merupakan penyempurnaan terhadap evaluasi oleh Gubernur Jawa Tengah.

“Ini merupakan penyempurnaan dari gubernur Jateng terhadap Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Pati tahun anggaran 2020,” jelasnya.

Menurutnya, terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD itu disampaikan dan telah dilalui tahapannya. Yakni mulai dari penyampaian Bupati kemudian dibahas di Banggar, lalu disampaikan ke komisi masing-masing sesuai tupoksinya, baik komisi A hingga D.

Prosedur itu, kata Ali agar mencermati atau membahas terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pati, dari Raperda menjadi Perda.

“Sebelum diperdakan itu, hasil kesepakatan ini kita sampaikan ke gubernur agar mendapat evaluasi. Dan tentunya sesuai hasil Badan Pemeriksa Keuangan,” pungkasnya.