Hingga sekarang ini, kata dia secara keseluruhan ST di Pati sudah mencapai 75 persen setelah melewati sejumlah tahapan. Meliputi pendataan di lapangan, editing hingga pengolahan data.

“Di lapangan sudah selesai kemarin, mulai Juni sampai-sampai Juli. Akhir Juli selesai (lapangan). ST melibatkan ada sekitar 190.000 (responden) usaha pertanian yang berbasis rumah tangga,” katanya kepada wartawan, belum lama ini.

Menurutnya, sejumlah pelaku usaha pertanian yang dilibatkan tersebut terdiri bergerak di bidang hortikultura, perikanan, pangan, pertanian, kehutanan serta bidang jasa pertanian.

Dirinya menjelaskan ST melibatkan ratusan tenaga sensus di dalamnya untuk mensukseskan kegiatan tersebut. Sebut saja bagian editing coding terdapat 180 orang. Belum lagi ditambah dengan personel yang ada di lapangan.

“Juli kemarin kita sudah mulai pengolahan (data) waktunya dua bulan hingga pertengahan September. Dan per 1 September sudah ada 75,69 persen. Jadi masih ada sekitar seminggu lebih. Kami berharap 15 September selesai,” beber dia.

Untuk diketahui ST 2023 di Kabupaten Pati ini, BPS melibatkan 1.173 petugas sensus. Sementara setelah pengolahan data sebagai tahap final. Dirinya menambahkan akan dilakukan proses evaluasi mengenai pelaksanaan ST.

Sesuai tag line sensus kali ini yaitu, mencatat pertanian Indonesia untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. Sehingga melalui serangkaian sensus itu outputnya nanti adalah terwujudnya swasembada pangan dan secara garis besar mampu mengangkat kesejahteraan petani.

Sensus pertanian di Pati sudah berlangsung sejak tanggal 1 Juni 2023 kemarin. Dan disosialisasikan pada Selasa (13/6/2023) pagi tadi di Pendopo Pati. Dalam kegiatan itu dihadiri oleh Penjabat (Pj) Bupati Pati Henggar Budi Anggoro, perwakilan DPRD, Kejari, hingga sejumlah OPD.

“Memang perlu data nantinya digunakan sebagai bahan pendukung pengambil kebijakan. Mudah-mudahan dilakukan bermanfaat dan data mendekati data yang ada,” ucap Henggar dalam pembukaan sosialisasi sensus pertanian di Pati.

Dirinya memaparkan di Pati mempunyai luas daratan total seluas 150 ribu hektar. Sehingga sensus pertanian itu mampu menggambarkan kondisi di lapangan, baik melingkupi pelaku, sumber daya, hingga geografis pertanian di daerah.

Kita total 150 ribu hektar daratan. Sehingga kebijakan yang kita ambil senantiasa mempertimbangkan geografis kewilayahan. Jumlah penduduk 136 sekian juta, data peternakan, pertanian semoga bermanfaat,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia berdoa agar petugas BPS saat bekerja mengambil data di lapangan selalu diberikan kemudahan. Karena itu merupakan untuk kepentingan bersama.

Sementara Kepala BPS Pati, Bob Setyabudi mengatakan bahwa kegiatan sensus pertanian ini tujuannya adalah mendukung data Satu Data Indonesia (SDI). Yakni sesuai Perpres nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Dalam hal ini, penyajian data di bidang pertanian.

“Kita melisting seluruh rumah tangga masyarakat yang bergerak di bidang pertanian. Dan itu bisa digunakan sebagai frame kegiatan survei, baik yang dilakukan oleh BPS maupun yang akan dilakukan kementerian, lembaga,” jelasnya.

Bupati Kudus Hartopo menjelaskan, pelaksanaan sosialisasi ST 2023 yang digelar di Hotel Hom ini menurutnya sangat bagus dan dapat memberikan pemahaman kepada semua petani.

“Harapan kami para petani di Kudus bisa memberikan data sebenar-benarnya ke petugas sensus. Jika tidak benar maka sensus atau BPS-nya yang salah,” ungkapnya kepada Samin News.

Sementara itu, terkait akurasi data kepemilikan lahan pertanian, kata dia, bahwa para petani jangan khawatir dalam memberikan data yang sebenar-benarnya ke petugas yang datang.

“Jangan sampai takut memberikan data yang sebenarnya karena takut pajak. Karena data tersebut akan dilindungi oleh UU No 16 tahun 1997 yang data iku akan dirahasiakan. Jadi tidak akan keluar kemana-mana,” terangnya seusai acara.

Ia meminta kepada Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kudus agar setelah sosialisasi ini bisa di break down untuk semua petani. Bahkan, Kantor Pertanahan Kudus juga bisa diajak investigasi langsung jika dirasa data tersebut tidak akurat.

“Sensus ini kan tugasnya merupakan mencari data asli dan akurat. Butuh juga kolaborasi antar elemen agar bisa efektif. Seharusnya, BPN juga harus diundang karena mengetahui lapangan. Ini bisa membantu keakuratan data yang dilapangan,” tukasnya.

Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Kudus Rahmadi Agus Santosa menjelaskan, bahwa ST ini dilaksanakan sepuluh tahun sekali. Pertama kali dimulai tahun 1963. Pelaksanaan tersebut sudah ke 7 kalinya.

“Tema diusung yakni mencatat pertanian Indonesia untuk kedaulatan petani. Tujuannya menyediakan data terkait sampai terkecil menuju ke terbesar,” ungkapnya.

Sebanyak 455 petugas Sensus Pertanian akan dikerahkan. Sebelumnya mereka telah dilatih selama tiga hari untuk persiapan penugasan.

Kepala BPS Kudus Rahmadi Agus Santosa mengatakan, nantinya di tahun 2023 ini akan ada program Sensus Pertanian (ST) yang menyasar seluruh masyarakat dan petani pangan di Kudus.

“Untuk Sensus Pertanian (ST) nantinya BPS akan mendata khususnya pada sektor pertanian untuk di Kudus,” jelasnya kepada Samin News.

Lebih lanjut, untuk sektor pertanian nantinya BPS akan mendata kepada petani tanaman pangan, petani holtikultura, petani perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan dan jasa.

“Dalam Sensus Pertanian, BPS mendata beberapa elemen yang terkait pertanian. Jadi semua akan kita data. Yang bukan petani juga akan kita data,” terangnya.

Rahmadi Agus Santosa melanjutkan, selain itu pihaknya akan mendata rumah tangga petani yang memiliki sawah dan tanah serta perorangan yang mempunyai perusahaan pertanian di suatu wilayah tertentu.

“BPS juga akan mendata rumah tangga petani yang memiliki sawah dan tanah,” ujar Agus sapaan akrabnya.

Ia menyebut, bagi yang tidak memiliki sawah nantinya BPS akan tetap mendata melalui listing. Selain itu bagi ASN yang memiliki sawah juga akan didata.

“Jika gak punya sawah akann tetap didata awal, namanya listing. Jika ASN yang punya sawah atau apa akan tetap didata. Intinya menyasar semua,” pungkasnya.