Hal ini yang mendasari Watch Relation of Corruption (WRC) audiensi bersama dengan Komisi A DPRD Pati di Ruang Gabungan kantor setempat, Kamis (16/3/2023). Pertemuan itu juga dihadiri oleh Ketua DPRD Pati Ali Badrudin, Tata Pemerintahan, Camat Cluwak. Tetapi Kades Karangsari, Asrorudin tak memenuhi undangan.

Ali Badrudin menanyakan proses peralihan tanah negara menjadi hak milik terhadap Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pati. Karena sertifikat hak milik juga sudah dikeluarkan.

“Bagaimana itu tanah negara jadi hak milik dikuatkan BPN, malah yang memiliki hak milik (sertifikat) bukan orang setempat. Rata-rata 5 – 10 hektar, dari kalimantan dari Jakarta. BPN ngerti soalnya ini tanah negara,” tanya dia.

Sementara Supriyanto selaku Humas WRC mengatakan tanah terkait di Desa Karangsari sebelumnya disewa oleh PT Rumpun Sari Antan (RSA) sampai tahun 2025 mendatang. Namun, BPN telah mengeluarkan sertifikat hak milik sebelum masa HGU tersebut rampung.

“BPN menyangkal bukan masalah hukum, hanya aturan terkait masalah HGUnya. HGU melimpahkan pemohon pelepasan hak, itu statusnya masih HGU (PT) RSA sampai 2025. Nah seharusnya statusnya bukan jual-beli tapi HGU tetapi ini justru hak milik,” ungkapnya.

Lebih lanjut lanjut, tanah ratusan hektar itu saat ini sudah dikapling-kapling berupa sertifikat. Bahkan sudah dikeluarkan sebanyak 205 sertifikat hak milik. Menurutnya proses jual beli itu dilakukan sejalan 2021 secara bertahap.

“Tanah negara diperjualbelikan, atas dasar apa itu kok bisa diperjualbelikan. Kalaupun dimohonkan, mana dasarnya permohonan, enggak ada satu pun permohonan menjadi hak milik. Tapi nyatanya sertifikat sudah keluar 205 sertifikat hak milik,” ujarnya.

Pihaknya menambahkan akan melengkapi data yang dibutuhkan untuk proses gugatan di ranah hukum. Yang digugat dalam hal ini adalah PT RSA dan BPN.

Akan tetapi, ungkap Bambang Heru Sukamtono SH dari Kantor Hukum BHS & Patners Advokat & Konsultan Hukum yang tak lain kuasa hukum Sugino, bahwa peristiwa penebangan pohon jati itu sudah lewat cukup lama, sekitar awal September 2021. Selain itu, lahan milik kliennya juga diuruk dengan tanah sampai dengan  ketinggian dua meter.

Atas peristiwa itu, sudah semestinya jika kliennya sebagai pihak yang merasa dirugikan melaporkan hal tersebut ke Polres Pati, dan dampaknya pun  berkepanjangan hingga sekarang. ”Sebab, klien kami ganti balik dilaporkan telah melakukan penyerobotan tanah yang disebut-sebut milik Bidang Sumber Daya Air (SDA) DPUPR Kabupaten Pati,”ujarnya.

Masih berkait dengan hal tersebut, Bambang Heru Sukamtono, pihaknya mengucapkan terimakasih karena laporan pengaduan kliennya atas kejadian itu akhirnya mendapat respons dari penyidik. Dengan demikian, hal yang menurut tenggang waktu dinilai sangat lambat sudah mulai berjalan sesuai ketentuan dan independen.

Terbukti, mulai Senin (18/April) 2022 besok pihak penyidik Polres Pati mulai melakukan gelar perkara atas laporan yang disampaikan kliennya. Dengan digelarnya perkara itu, maka jika ditemukan adanya unsur yang memang benar mengandung tindak pidana, tentu akan ditindaklanjut dimulainya penyidikan.

Dari hasil penyidikan, pasti akan terungkap dan diketahui siapa saja yang nanti patut ditingkatkan sebagai tersangka, dan apa saja masing-masing perannya. ”Semisal, jika ada yang ikut membantu tentu yang bersangkutan sama saja sebagai turut serta dalam tindak pidana tersebut,”imbuh Bambang Heru Sukamtono.

SAMIN-NEWS.com, PATI – Dari hasil pengecekan pihak Bidang Sumber Daya Air (SDA) DPUPR ke lokasi lahan miliknya yang disebut-sebut telah terjadi penyerobotan oleh pihak pemilik tanah yang bersangkutan, ternyata hal tersebut tidak benar. Dengan kata lain, lahan atau tanah lambiran milik OPD itu di Desa Guyangan, Kecamatan Winong, sampai sekarang tetap utuh.

Hal itu ditegaskan Kepala Seksi (Kasie) Pembangunan Jaringan Sumber Air (PJSA) Bidang Sumber Daya Air (SDA) DPUPR Kabupaten Pati, Ari Yustifa, menjawab pertanyaan, Sabtu (16/April) 2022 hari ini. Sedangkan pihaknya turun ke lokasi lahan lambiran milik SDA, adalah atas surat yang dikirim pihak Kepala Desa Guyangan, Jakem.

Akan tetapi dalam surat tersebut, sama sekali tidak menyebut terjadinya penyerobotan tanah lambiran milik SDA kecuali Kades yang bersangkutan mohon agar dilakukan pengukuran ulang. Khusus yang disebut terakhir, tentu tidak perlu dijawab mengingat pihaknya tidak mempunyai wewenang untuk melakukan pengukuran ulang, karena lahan milik SDA sudah dilengkapi patok-patok batas.

Sedangkan yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengukuran ulang, tak lain adalah pihak Kantor Pertanahan atas permohonan pihak yang berkepentingan. ”Karena itu sekali lagi kami tegaskan, bahwa lahan  milik Bidang SDA di Desa Guyangan, Kecamatan Winong kondisinya tetap utuh, tak ada penyerobotan oleh pihak lain,”tandasnya.

Menjawab pertanyaan, lebih lanjut Ari Yustifa menyampaikan, bahwa pihaknya memang mendapat laporan adanya pihak yang bersengketa atau menyoal tanah yang dimiliki Sugino, warga Desa Guyangan. Karena itu, pihaknya pun turun ke lapangan melakukan pengecekan langsung dan juga melakukan konfirnasi atas tanah yang dalam status sertifikat hak milik (SHM) disebutkan sebagai tanah perumahan.

Sesuai data yang diperoleh berdasarkan SHM, tanah seluas 335 meter persegi itu dibeli oleh Sugino dari Suripan  Februari Tahun 2012 berdasarkan akta jual-beli di hadapan notaris. Dengan demikian, tanah yang dibeli oleh yang bersangkutan dari sebagian tanah milik Suripan itu dilakukan pemecahan, sehingga kedua-duanya memegang sertifikat hak milik.

Meningat hal tersebut, pihaknya tidak meragukan lagi, bahwa terjadinya jual-beli antara keduabelah pihak itu tidak bersangkut dengan tanah lambiran milik SDA. Karena itu, pihaknya tidak mencampuri urusan oleh pihak-pihak yang bermasalah, mengingat sudah jelas permasalahannya bahwa tanah SDA memang tidak ada masalah.

Berhubung ada yang menanyakan, tentang kebenaran terjadinya penyerobotan tanah SDA di Desa Guyangan, Kecamatan Winong oleh pihak lain, maka pihaknya harus menyampaikan hal sebenarnya. ”Yakni, bahwa hal itu tidak benar karena tanah tersebut memang masih utuh, sehingga bagi kami tidak ada masalah,’imbuhnya.

SAMIN-NEWS.com, PATI – Seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sugino, warga Desa Guyangan, Kecamatan Winong, dilaporkan oleh sejumlah warga setempat dan DPD Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Barisan Patriot Peduli Indonesia (BPPI) ke Polres Pati. Laporan tersebut berkait dengan dugaan,  penyerobotan tanah lambiran milik Sumber Daya Air (SDA) DPUPR Kabupaten Pati, seluas 335 meter persegi.

Akan tetapi, papar kuasa hukum Sugino dari Kantor Hukum BHS & Partners Advokat dan Konsultan Hukum, Bambang Heru Sukamtono SH, laporan yang juga sudah disiarkan media online itu sama sekali tidak benar. Bahkan pemberitaan itu juga dinilai sepihak, karena kliennya tidak pernah dimintai konfitrmasi atas permasalahan itu, sehingga sebagai kuasa hukum maka pihaknya pun bersiap-siap mencari penyelesaian permasalahan itu secara hukum, selain melakukan klarifikasi.

Sebab, lanjut dia, fakta yang sebenarnya pada tanggal 077 Februari 2012 kliennya membeli sebidang tanah dari Suripan yang resmi bersertifikat hak milik (SHM) No 213. Pembelian tersebut dilakukan di hadapan Notaris Dr H Djumadi Purwoatmodjo, dan di tahun yang sama kliennya mengajukan balik nama sertifikat berdasarkan akta jual beli itu.

Masih di tahun yang sama, sertifikat balik nama telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pati dengan  SHM No. 00280. ”Dengan demikian, kami tegaskan bahwa klien kami adalah pembeli yang baik dan berhak atas perlindungan hukum, serta pemberitaan yang beredar adalah tidak benar serta memihak kepentingan pihak-pihak tertentu,”tandasnya.

Selain itu, masih papar Bambang Heru Sukamtono SH, pihaknya juga menduga bahwa pemberitan tersebut adalah sebagai akibat pengaduan dari kliennya, Sugino ke Polres Pati, tanggal 22 September tahun lalu (2021). Laporan tersebut sudah ditindaklanjuti oleh Penyidik Unit Tipikor Satreskrim Poles Pati, menyangkut penebangan pohon jati kurang lebih sebanyak 50 batang tanpa izin oleh oknum pejabat Desa Guyangan.

Bahkan, tanah tempat tumbuhnya pohon jati itu juga diurug kurang lebih sampai 2 meter sehingga kliennya tidak bisa mengelola tanah tersebut, dan seluruh pohon lainnya menjadi rusak. Selebihnya, dia juga minta Polres Pati bertindak secara profesional dan independen atas pengaduan kliennya.

Apalagi, menurut pendapat kliennya, penanganan pengaduan tersebut berdasarkan tenggang waktunya dirasakan sangat lambat. ”Selain itu, berkait dengan pemberitaan sepihak baik oleh pihak yang memberitakan maupun pemberi informasi tidak mendasar tersebut kami tentu tetap akan menempuh jalur hukum,”ujarnya.

Terpisah, Ketua DPD LSM Barusan Patriot Peduli Indoensia (BPPI), Suyitno ketika dihubungi berkait hal itu tidak mengelak. ”Kami memang diminta mendamping warga untuk mengadukan penyerobotan tanah lambiran milik SDA, agar masalahnya menjadi jelas siapa yang salah dan yang benar ketahuan,”jelasnya.

Dengan demikian, anak-anak muda yang biasa bermain bola tentu menjadi kebingungan  karena lapangan tersebut sepengetahuan mereka adalah fasilitas umum yang memanfaatkan tanah milik desa. Sebab, sudah bertahun-tahun siapa pun warga setempat mengetahui bahwa lapangtan tersebut adalah milik desa.

Hal itu ketika ditanyakan Kepala Desa (Kades) setempat, Suyik juga membenarkan tapi belakangan ketika pihaknya masih menjabat kades periode sebelumnya, tiba-tiba ada warga yang mengklaim bahwa lapangan tersebut adalah tanah miliknya. ”Upaya untuk mempertahankan bahwa lapangan itu milik desa kami pernah memasang pemberitahuan,”ujarnya.

Pemberitahuan dimaksud, lanjutnya juga di bawah pengawasan kuasa hukum yang ditunjuk sampai akhirnya dia harus berhenti dari kades pada periode (2015 s/d 2021) karena masa jabatan sudah habis. Akan tetapi dia kembali mengikuti pemilihan kepala desa serentak April 2021 lalu, dan dalam kesempatan itu tejadi penanaman pohon pepaya.

Mengingat saat itu dia tidak mempuyai kewenangan, maka tidak ada cara lain kecuali memilih diam karena pihak yang menanam pohon pepaya juga menggunakan jasa pengacara. Akan tetapi dengan terpilihnya kembali dia sebagai kades periode 2021-2027, maka permasalahan tersebut tetap diagedakan lagi penyelesaiannya.

Berkait kondisi tersebut, pihaknya juga berupaya semaksimal mungkin untuk mengendalaikan anak-anak muda yang notabene memanfaatkan fasilitas tersebut. ”Yakni, agar  jangan terpancing emosi kemudian merusak tanaman pepaya itu, karena risikonya pasti dilaporkan ke polisi melakukan perusakan,”imbuhnya.