HGB PT LPI tersebut akan berakhir pada tahun 2024 mendatang. Sementara masyarakat Pundenrejo menolak adanya perpanjangan HGB PT LPI. Seperti yang dilakukan sebelumnya pada 21 Maret kemarin, masyarakat mendatangi kantor Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kabupaten Pati dengan maksud memberikan surat keberatan.

Akan tetapi saat dimintai keterangan awak media, pihak perusahaan bungkam tidak memberikan keterangan detail seputar keberatan masyarakat Pundenrejo, juga tak memberikan keterangan terhadap rencana perpanjang HGB.

“Mohon maaf pimpinan saat ini sedang rapat, tidak bisa menemui. Tetapi saya diberi pesan, mengenai hal itu (perpanjangan HGB) tidak berkomentar apa-apa, termasuk soal keberatan masyarakat Pundenrejo,” kata Sutrisno Kepala keamanan PT LPI PG Pakis, Kamis (30/3/2023).

Sementara sebelumnya sekitar 100-an lebih petani Pundenrejo rombongan ke BPN Pati yang didampingi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang untuk mendorong stakeholder terkait tidak memberi perpanjangan izin. Lantaran HGB tersebut Tidak digunakan sebagaimana mestinya oleh pemegang izin.

Perwakilan LBH Semarang, Fajar M Andhika mengatakan, tanah seluas sekitar 7,3 hektar di Desa Pundenrejo tidak digunakan sesuai peraturan oleh pemegang izin.

“Sejak tahun 2000 PT LPI tidak menggunakan tanah HGB sebagaimana mestinya sesuai peraturan, PT LPI menggunakan tanah itu untuk tanam tebu. Sementara itu di saat yang sama warga Pundenrejo mengelola dan menguasai lahan itu,” jelasnya.

Andika mengatakan jika warga Pundenrejo berharap BPN selaku stakeholder di bawah mempunyai keberpihakan yang jelas kepada masyarakat, karena secara faktual tanah HGB yang digunakan PT LPI tidak digunakan sebagaimana mestinya. Dan masyarakat lebih membutuhkan itu.

Lahan tersebut sebenarnya dimiliki oleh Saudara Sunari. Namun, Sunari tak mempersoalkan jika lahan itu dipakai untuk SD dan Desa Dukuhseti. Kemudian SD dan Pemerintah Desa (Pemdes), hingga Dinas Pendidikan setempat melakukan musyawarah yang akhirnya menyepakati untuk dilakukan pemagaran sebagai batas kantornya masing-masing.

“Apakah Camat waktu itu meminta untuk melakukan pemagaran di tanah tersebut?,” tanya Wisnu dalam audiensi.

Lantaran tak segera dijawab, kemudian Wisnu membentak dan mempertegas apakah Camat meminta untuk dilakukan pemagaran. Wisnu juga meminta agar sebelum audiensi ini seharusnya Camat menyiapkan data materi yang diperlukan.

“Seharusnya sebelum ke sini (DPRD) menyiapkan data,” bentak Wisnu.
Setelah permintaan dengan nada tegas itu, baru lah kemudian Camat menjawab pertanyaan. Menurutnya, kecamatan tidak pernah meminta tanah yang ditempati Desa dan SD dipagari.

“Kecamatan tidak merekomendasikan untuk memagari,” kata Camat Dukuhseti, Agus Sunarko menjawab pertanyaan pimpinan audiensi, Wisnu Wijayanto.

Wisnu menyatakan bahwa lahan yang ditempati baik oleh SD maupun Desa Dukuhseti bukan milik keduanya. Lantas mengapa harus dipagari. Oleh karena itu, dirinya menyarankan agar lahan tersebut dimanfaatkan bersama.

“Lahan itu mbok yo dienggo bareng, sesuai izinnya Sunari karena yg punya sertifikat, meski Sunari merasa gak memiliki itu,” ucapnya.

Sebagai informasi, audiensi ini adalah membahas persoalan lahan di Dukuhseti yang diatasnya didirikan bangunan Pemdes dan SD. Sementara di sisi lain, warga juga menghendaki dibuka untuk lapangan sepak takraw.(adv)

Ketua Komisi D DPRD Pati, Wisnu Wijayanto menjelaskan lahan sengketa yang digunakan perluasan Balaidesa Dukuhseti itu, pihak Pemdes menginginkan lapangan dialihkan ke tempat lain.

Di sisi lain, berdasarkan informasi saat audiensi berjalan ternyata lahan tersebut bukan milik SDN maupun Pemdes Dukuhseti, tetapi milik Saudara. Sunari.

“Kalau dari Komisi D, kami kepingin lahan itu digunakan bersama. Katakanlah mau parkir di situ, sepak takraw di situ ndak masalah. Tetapi desa yang belum siap,” ucap Wisnu.

Dia menuturkan di Desa Dukuhseti banyak atlet sepak takraw, karena ada bangunan pembatas untuk keperluan perluasan Balaidesa Dukuhseti itu yang menghilangkan atau (menyebabkan) tidak berfungsinya dua lapangan sepak takraw ini, akhirnya dari pengurus sepak takraw meminta audiensi.

Akan tetapi, lantaran jalannya audiensi di ruang gabungan DPRD Pati itu alot, belum ada titik temu. Kemudian Komidi D meminta pihak-pihak terkait untuk mencari jalan keluar secara internal.

“Hasilnya belum selesai, kita minta OPD terkait serta pihak-pihak yang terkait menyelesaikan dulu secara internal mencari solusinya,” ujarnya.

Di sisi lain, Kades Dukuhseti, Ahmad Rifai menyatakan bahwa apa yang dilakukannya itu merupakan bagian dari memperjuangkan warganya. Mengenai sengketa lahan ini, ia mengaku tidak punya tendensi.

“Saya sebagai Kades sejak awal berupaya yang terbaik bagi semua masyarakat, tidak ada tendensi kepentingan apa-apa. Ini salah satu menjadi perjuangan kami untuk masyarakat,” paparnya.(adv)