“Jika memang terdapat siswa di sekolah minim tidak terpenuhi, maka harapan kami bisa didorong untuk dilakukan regrouping  (penggabungan),” ujar Muntamah belum lama ini usai menghadiri rapat dewan.

Regrouping, menurutnya bisa dilakukan dengan syarat jarak di antara masing-masing sekolah tidak terlalu jauh dan aksesnya tidak terisolir. Sehingga sekolah yang kekurangan siswa itu bisa menginduk ke sekolah lain.

Dia menjelaskan anggaran kelembagaan pendidikan yang diberikan pemerintah bisa menjadikannya maksimal terhadap proses kegiatan belajar mengajar (KBM). Beda halnya ketika sekolah terkait kekurangan siswa, maka akan berpengaruh terhadap kelancaran pembelajaran.

“Ini bisa menjadi solusi bagi pemerintah. Tetapi ini jika sekolah dasar satu dan dua itu (jaraknya) dekat, supaya regrouping agar anggaran pemerintah tidak sia-sia,” ujar wakil rakyat dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Sekolah kekurangan siswa misalnya dialami oleh SD di Bermi, Kecamatan Gembong. Lalu dua tingkat pertama yaitu SMP N 3 Tambakromo dan SMP N 6 Pati. Masing-masing sekolah itu siswanya minim.

Terpisah, Kepala Bidang (Kabid) SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Pati, Fauzin Futiarso menyatakan minimnya siswa jenjang SMP di Pati lantaran jumlah lulusan SD yang sedikit.

“Ada dua yang kekurangan murid, SMP 3 Tambakromo dan SMP 6 Pati. Kekurangan ini dikarenakan memang lulusan SD di tempat tersebut sedikit jadi berpengaruh pada siswa yang masuk ke SMP,” ungkapnya.

Pihaknya merinci jumlah siswa di SMP N 3 Tambakromo sejumlah 174 siswa, lalu SMP N 6 Pati terdapat 126 siswa. Biasanya sekolah itu menerima lebih dari jumlah murid saat ini.

Kendati meski kekurangan siswa, tapi proses KBM sekolah tersebut masih tetap berjalan dengan porsi murid yang mungil itu.(Adv)