Halaman SD 02 Dukuhseti itu ditanami pohon pisang oleh keluarga pemilik sertifikat pada 8 Mei 2023. Sebenarnya sebelumnya juga sudah menjadi sengketa dan sempat ada audiensi di kantor DPRD Pati untuk mengurai persoalan tersebut.

“Sengketa lahan ini udah cukup lama sejak tahun 2022. Di sini kita bersama-sama mencari jalan keluar, atas persoalan itu, jangan sampai ke depan anak-anak yang sekolah di situ terganggu,” kata Sugiyono, Jumat (19/5/2023).

Pertemuan tersebut dihadiri oleh sejumlah pihak mulai dari Kepala SD 02 Dukuhseti, Camat Dukuhseti, serta perwakilan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Pati. Hanya saja, keluarga pemilik sertifikat tidak terlihat hadir.

Pihaknya menyebut pertemuan ini baru rapat koordinasi dari pihak-pihak yang dirugikan. Sementara setelah ini, dia memastikan akan memanggil keluarga pemilik sertifikat untuk mencari titik tengah.

Sebab, menurut mantan Kepala DPMPTSP tersebut penanaman pohon pisang di halaman SD 02 Dukuhseti itu mengganggu terhadap kegiatan belajar mengajar di sekolah.

“Berdampak pada proses pembelajaran ya, selain itu dari anak-anak sendiri itu pun terganggu. Secara psikis anak-anak sangat terganggu adanya penanaman pohon pisang,” ungkapnya.

Terlepas dari pelaku penanam pohon pisang di sekolah itu yang mengganggu pembelajaran. Dirinya mengaku kepingin menindak tegas. Karena kata dia sekolah merupakan fasilitas umum dan ruang publik.

Sebelumnya, jajaran Satpol PP telah menggrebek karaoke Morsalino pada tanggal 28 Juni kemarin. Satpol PP memperoleh informasi dari masyarakat terkait aduan buka operasional karaoke Morsalino di tengah penerapan PPKM.

“Kami Satpol PP didampingi Dinas perizinan yang mewakili, Dinporapar yang mewakili, Kapolsek Pati serta Danramil datang ke sini untuk menutup karaoke Morsalino,” ujar Kepala Satpol PP, Sugiyono kepada awak media.

Selain itu, pihaknya menyatakan penutupan karaoke Morsalino selama ini belum mengantongi perpanjangan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP). Pasalnya TDUP merupakan bukti tanda daftar yang wajib dimiliki oleh berbagai jenis usaha yang berkaitan dengan sektor pariwisata, termasuk karaoke.

Kemudian, kewajiban mempunyai tanda bukti TDUP oleh pelaku usaha merupakan ketentuan pemerintah daerah. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pati Nomor 8 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan.

Menurutnya, penutupan karaoke Morsalino akan terus berlanjut hingga dari pihak pengelola memperpanjang dokumen TDUP. Apalagi sekarang ini, kata Sugiyono pemerintah sedang menerapkan PPKM darurat. Meski demikian, jika ppkm jika dicabut dan belum memiliki TDUP maka jangan buka operasional.

“Jika di tengah jalan ditemukan usaha serupa yang belum menaati itu, mari kita lihat bagaimana aturan yang berlaku,” tegas Sugiyono.

Pihaknya menjelaskan, selain  menertibkan usaha Kepariwisataan di Kabupaten Pati, hal itu adalah upaya bersama-sama dalam mencegah dan menekan penyebaran Covid-19.