Transaksi ini biasanya menggunakan aplikasi digital. Pemakai dan penyedia jasa servis berkomunikasi serta bertransaksi melalui chating aplikasi online. Aktivitas prostitusi menggunakan aplikasi digital cenderung akan lebih susah diawasi serta dikendalikan.

Ketua Tanfidziyah MWC NU Margorejo, Mahfud menyatakan bahwa aktivitas prostitusi dilakukan di beberapa titik. Tidak hanya di warung pinggir jalan raya Pati-Kudus itu. Namun, menurutnya ada juga aktivitas serupa di kampung baru.

Untuk merespon hal tersebut, kata dia bahwa MWC NU Margorejo akan berkomunikasi serta berupaya lebih lanjut bersama pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama. Intinya agar ada tindakan semua prostitusi ditertibkan.

“Temuan kami itu ada di Kampung Baru. Sementara yang BO itu kita tidak bisa kontrol karena hubungannya dengan aplikasi, susah,” kata Mahfud saat mengikuti pembongkaran warung prostitusi di Margorejo, Senin (12/6/2023) kemarin.

Aktivitas prostitusi di suatu tempat khusus misalnya, akan jauh lebih mudah dikendalikan. Berbeda halnya dengan prostitusi via aplikasi. Tetapi, berdasarkan penelusuran beserta informasi yang masuk, prostitusi open bo dilakukan di tempat kos-kosan wilayah kampus STAIP Pati.

“Menurut teman-teman Ansor di Margorejo, istilahnya rikhlah di sebelah kampus STAIP itu banyak sekali ditempati wanita-wanita yang memberikan jasa open bo,” jelas Mahfud.

“Secara agama jelas melanggar, itu masuk perzinaan. NU juga sudah memikirkannya bagaimana penyelesaiannya. Nanti dikasih modal Lazisnu,” pungkasnya.

Salah satu pelaku usaha Siti mengatakan, bahwa pihaknya menyewa lokasi dan bangunan untuk membuka warung. Untuk mendirikan usaha seperti ini pihaknya menyewa dari penyedia jasa warga setempat.

“Karena mau dibongkar selanjutnya ya mau kukut (membereskan) warung, balik ke rumah lagi,” ujarnya.

Siti yang mengaku berasal dari Purwodadi Kabupaten Grobogan itu menyebut sebelum membuka usaha di pinggir jalan Pati-Kudus sebelumnya juga sudah bekerja di Kampung Baru (KB). Dia mengatakan belum genap sebulan ini pindah dari tempat awal.

Apakah yang bersangkutan memang benar-benar pindah lokasi atau justru membuka cabang usaha, akan tetapi Siti membuka warung yang di dalamnya terdapat fasilitas bilik kamar itu menyewa dari penyedia jasa warga sekitar.

“Kami nyewa dari Heru orang Margorejo. Nyewa Rp 2 juta ini sebulan, saat ini hasilnya belum nutup modal,” jelasnya.

Pelaku usaha lainnya berasal dari Batangan yang tidak mau menyebutkan namanya menyatakan bahwa seharusnya pihak berwenang mempunyai solusi yang ditawarkan. Sebab, membuka warung tidak gratis ada jasa sewanya.

“Sebelumnya kami sudah ngerti kalau mau ada pembongkaran udah nerima ST1. Maunya ada ganti rugi karena ini menyewa Rp 10 juta setahun. Kerja di sini sudah sekitar 4 tahun,” jelasnya.

Kendati demikian, pihaknya hanya bisa pasrah atas kebijakan dari pemerintah tersebut. Mengingat lahan yang ditempati bukan miliknya. Emak-emak ini mengaku akan balik ke kampungnya dan akan membuka usaha jualan mie ayam.

Kepala Satpol PP Pati, Sugiono mengatakan, pihaknya melakukan operasi miras dalam rangka untuk mengakomodir penegakan peraturan daerah. Teranyar, kata dia Satpol PP merazia tempat karaoke dan menjual miras berkedok warung kopi di wilayah Kecamatan Jakenan.

“Kegiatan ini dalam rangka penegakan Perda. Terlebih saat ini menjelang bulan Ramadhan,” kata Sugiyono saat dikonfirmasi, Rabu (1/3/2023).

Pihaknya menjelaskan operasi dilakukan selain menjelang Ramadhan, hal ini juga dilakukan atas aduan dari masyarakat yang masuk. Bahwa, disebutkan tempat karaoke yang berkedok warkop itu telah membuat warga resah.

“Laporan yang kami terima terdapat tempat karaoke dan warung penjual miras berkedok warung kopi di wilayah Kecamatan Jakenan yang meresahkan masyarakat,” ungkapnya.

Dari operasi tersebut, Satpol PP menyita puluhan botol miras. Dia menjelaskan petugas menemukan barang bukti miras dengan kadar alkohol diatas 5 persen berbagai merk sebanyak 48 botol. Barang haram tersebut selanjutnya dibawa dan dia ankh ke kantor Satpol PP.

Kendati demikian, pengelola warung tersebut hanya diberikan sanksi ringan. Yaitu berupa sanksi pembinaan serta pengarahan. Tujuannya adalah untuk memberikan edukasi kepada yang bersangkutan agar tidak mengulangi perbuatannya lagi.

“Akan tetapi apabila di kemudian hari jika ditemukan lagi oleh petugas maka pengelola atau penjual miras akan diproses secara hukum yang berlaku,” pungkasnya.

SAMIN-NEWS.com, PATI – Sebuah warung yang selama ini untuk berjualan makanan tapi sudah beberapa saat dibiarkan pemiliknya tutup, akhirnya Kamis (23/September) tadi pagi, dibongkar tiga pekerja yang mengaku suruhan dari Satpol PP Kabupaten Pati. Dengan demikian, pekerja yang bersangkutan tidak mengetahui secara pasti, sejak kapan tutupnya warung yang terbuat dari konstruksi baja ringan itu.

Demikian pula, material bekas dinding dan juga kerangka baja ringan dan material lainnya yang sudah berhasil dilepas, langsung dimasukkan ke dalam boks truk Pol PP itu yang diparkir dan yang juga menunggu tak jauh dari lokasi warung tersebut. Yakni, tak jauh dari ujung lorong masuk ke kompleks KB akses ruas jalannya juga bisa sampai ke lokasi Ngemblok, dan bila terus melewati jalan berbatu itu bisa sampai juga di kompleks pelacuran Lorong Indah (LI) yang semuanya sudah ditutup pihak yang berkompeten beberapa waktu lalu.

Seiring berjalannya waktu, maka baner berisi imbauan kepada masyarakat agar jangan mendatangi tempat prostitusi dan juga agar warga mendukung sepenuhnya penutupan tempat prostitusi, mulai ada yang terlepas dari tempat pemasangannya. Hal itu salah satunya yang terpasang di gerbang masuk dalam lingkungan kompleks Kampung Baru yang selama ini juga tampak tertutup rapat pintunya dengan diawasi oleh petugas dari Pospam tenda pasukan di depannya.

Ditanya berkait hal itu Kepala Satpol PP Kabupaten Pati, Sugiyono AP MSi membenarkan bahwa pihaknya bersama kepolisian sepakat untuk membongkar warung yang sudah tidak lagi digunakan berjualan. Selanjutnya, di bekas lokasi warung depan KB itu akan didirikan Pospam penanganan prostitusi yang selama ini menggunakan postenda pasukan digantikan pos semipermanen.

Untuk kepentingan tersebut, pihaknya juga sudah menyampaikan pembongkaran warung yang berdiri di bahu jalan nasional itu kepada pemiliknya. Selain itu pihaknya juga sudah menyampaikan pemberitahuan kepada pihak pengelola jalan nasional, bahwa bekas lokasi warung tersebut akan didirikan pospam.

Dengan demikian, dibongkarnya warung tersebut tidak berkait dengan terjadinya pelanggaran yang dilakukan pemiliknya, melainkan lokasinya akan dimanfaatkan pihaknya untuk pendirian pos. ”Semisalnya berdirinya warung di bahu jalan itu melanggar, maka penertibannya tentu menjadi tanggung jawab pihak pengelola jalan nasional,”imbuhnya.

Sebelumnya, jajaran Satpol PP telah menggrebek karaoke Morsalino pada tanggal 28 Juni kemarin. Satpol PP memperoleh informasi dari masyarakat terkait aduan buka operasional karaoke Morsalino di tengah penerapan PPKM.

“Kami Satpol PP didampingi Dinas perizinan yang mewakili, Dinporapar yang mewakili, Kapolsek Pati serta Danramil datang ke sini untuk menutup karaoke Morsalino,” ujar Kepala Satpol PP, Sugiyono kepada awak media.

Selain itu, pihaknya menyatakan penutupan karaoke Morsalino selama ini belum mengantongi perpanjangan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP). Pasalnya TDUP merupakan bukti tanda daftar yang wajib dimiliki oleh berbagai jenis usaha yang berkaitan dengan sektor pariwisata, termasuk karaoke.

Kemudian, kewajiban mempunyai tanda bukti TDUP oleh pelaku usaha merupakan ketentuan pemerintah daerah. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pati Nomor 8 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan.

Menurutnya, penutupan karaoke Morsalino akan terus berlanjut hingga dari pihak pengelola memperpanjang dokumen TDUP. Apalagi sekarang ini, kata Sugiyono pemerintah sedang menerapkan PPKM darurat. Meski demikian, jika ppkm jika dicabut dan belum memiliki TDUP maka jangan buka operasional.

“Jika di tengah jalan ditemukan usaha serupa yang belum menaati itu, mari kita lihat bagaimana aturan yang berlaku,” tegas Sugiyono.

Pihaknya menjelaskan, selain  menertibkan usaha Kepariwisataan di Kabupaten Pati, hal itu adalah upaya bersama-sama dalam mencegah dan menekan penyebaran Covid-19.