“Ada empat lokasi yang tidak diperbolehkan untuk tempat berjualan PKL. Keempat lokasi itu adalah mulai Jalan Pemuda, Alun-alun, Jalan Sudirman dan jalan Diponegoro,” kata dia kepada wartawan belum lama ini.

Menurutnya, sejumlah titik jalan tersebut merupakan zona merah yang harus steril. Hanya saja Sugiyono mengakui bahwa selama ini acap kali di tempat tersebut justru masih ditemukan PKL yang masih bandel berjualan.

Selaku OPD terkait penegakan peraturan daerah, Satpol PP kata dia telah melakukan upaya penertiban mulai upaya peringatan, edukasi, hingga sosialisasi. Pasalnya, di tempat-tempat itu adalah wilayah zona merah bukanlah untuk tempat PKL.

“Kami selalu memberitahukan pemahaman terhadap pelaku PKL. Ini kita beri peringatan dan sosialisasi terhadap mereka yang masih bandel membuka usahanya di situ. Tetapi yang kita lakukan tetap memperhatikan cara-cara humanis,” terang dia.

Lebih lanjut, Sugiyono menyebutkan selama bertugas pihaknya mengedepankan cara-cara kemanusiaan. Kendati tidak mudah, namun tetap ia lakukan untuk menertibkan kawasan bersih dari usaha PKL.

“Oleh karena itu, kami imbau agar PKL juga mempunyai kesadaran tidak menempati upaya itu karena memaafkan berada di zona-zona merah. Boleh aja, asal di tempat lain,” pungkasnya.

Warga menilai aktivitas tambang berdampak pada lingkungan. Selain itu, aktivitas tambang juga berpengaruh pada kesehatan masyarakat. Bahkan aktivitas tambang juga mengakibatkan kecelakaan.

Di Wegil, puluhan emak-emak pagi tadi menolak tambang dengan menghadang damp truck pengangkut hasil tambang. Ulfa, salah satu warga sekitar menyatakan damp truck pengangkut hasil tambang seharusnya beroperasi di jam-jam tertentu. Pasalnya ada anak sekolah mengalami kecelakaan.

“Satu anak sekolah pagi tadi saat pergi ke sekolah terserempet damp truck  (pengangkut tambang), cukup parah  (kondisinya),” ujarnya dikonfirmasi.

Seharusnya, kata dia damp truck beroperasinal selain jam sekolah. Meski para supir ini mencari nafkah, namun tetap harus memperhatikan dan saling menghargai.

Kapolsek Sukolilo, AKP Sahlan membenarkan bahwa di wilayahnya ada sejumlah emak-emak menghadang kendaraan penghasil tambang. “Benar tadi ada demo warga (di Wegil) buntut karena kecelakaan,” jelasnya.

Di sisi lain, sejumlah warga Desa Tanjungsekar juga mendemo dan mendatangi lokasi tambang. Warga geram, aktivitas tambang menimbulkan dampak pada kesehatan.

Kades Tanjungsekar, Irianto menyebut aktivitas tambang di wilayahnya itu alasannya karena hendak membuat kolam ikan. Kemudian tanah tersebut dikeruk, namun tanahnya diangkut keluar. Aktivis ini menimbulkan debu masuk ke pemukiman.

“Iku gawe kolam renang karo embung kok mas, berhubung dekat dengan pemukiman debu itu masuk ke pedukuhan dan kemarin ada anak yang tidak bisa nafas sehingga dibawa ke rumah sakit,” terangnya.

Menurut dia, aktivitas penggalian tersebut sudah berjalan hampir bulanan. Bahkan diri mengaku telah melaporkan aktivitas tambang kepada pihak berwenang. Tetapi urung ada tindaklanjut.

“Saya melaporkan kejadian ini ke Satpol PP, kecamatan, Polsek (tapi) tidak ada tindak lanjut,” ujar dia.

Kepala Satpol PP kabupaten Pati, Sugiyono menyatakan si jago merah melalap satu bangunan pabrik krupuk. Untuk memadamkan api yang membumbung tinggi di area pemukiman itu, pihaknya menerjunkan sejumlah mobil Damkar.

“Laporan diterima Pos Damkar Pati pada jam 20.50 WIB. Kemudian menurunkan tiga mobil truk pemadam kebakaran,” kata Sugiyono, Selasa (13/6/2023).

Kebakaran yang melanda pabrik krupuk milik Sudirman warga Sarirejo rt 3 rw 1 itu bahkan tidak cukup hanya menggunakan armada dari Damkar. Juga diterjunkan 2 mobil truk pemadam garuda, 1 tangki PMI, dan 1 milik BNPB.

“Untuk memadamkan kobaran api melibatkan 9 anggota Damkar dibantu oleh masyarakat setempat, BNPB, PMI, Garuda, TNI & POLRI,” jelasnya.

Setelah dilakukan pemadaman menggunakan sejumlah mobil penyemprot itu, api dapat dipadamkan sekitar pukul 22.55 WIB. Atau kurang lebih membutuhkan sekitar 2 jam.

Dirinya menyebut dalam kejadian kebakaran ini tidak ada korban jiwa. Lantaran saat itu sudah tidak ada aktivitas penggorengan krupuk.

“Penyebab kebakaran itu api berasal dari tungku penggorengan krupuk. Tidak ada kerugian jiwa, tetapi kerugian material dari kebakaran ini mencapai RP 300.000.000,” tambah Sugiyono.

Pembongkaran paksa itu dilakukan lantaran surat peringatan (SP) pertama sampai ketiga yang diterbitkan oleh Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya (DPUBMCK) Provinsi Jawa Tengah tak diindahkan oleh pelaku atau pun pemilik warung.

Satpol PP Provinsi Jawa Tengah mengatakan setelah dilakukan pembongkaran, lokasi ini kondisinya akan dikembalikan lagi seperti semula. Yakni bersih dari bangunan liar tak berizin apalagi untuk ‘bisnis plesiran’.

“Sebenarnya normal hukumnya pelanggar harus mengembalikan kondisi seperti semula,” kata Kepala Bidang (Kabid) Penegakan Produk Hukum Daerah pada Satpol PP Jateng, Tubayanu.

Dirinya menjelaskan pembongkaran ini sudah melebihi batas waktu yang telah disepakati bersama. Di mana seharusnya dilakukan pada Jumat (9/6) kemarin. Tetapi, pemilik warung meminta kelonggaran waktu untuk dilakukan pembongkaran mandiri.

“Terkait dengan kemuduran waktu kami mempertimbangkan local wisdom terkait kemanusiaan. Mereka minta waktu kemunduran untuk dilakukan pembongkaran mandiri,” jelasnya.

Dirinya menambahkan pascapembongkaran ini tempat tersebut akan dikembalikan lagi fungsinya untuk kepentingan publik. Di samping itu, dari laporan yang diterimanya saluran air ketika ada bangunan di atasnya terganggu.

“Ada laporan masyarakat terkait saluran air yang terganggu karena bangunan, maka kita koordinasi kepada bina marga untuk dilakukan normalisasi saluran agar kembali lancar. pasca pembongkaran ini harus dimanfaatkan untuk publik nantinya,” tutupnya.

Di tempat itu, petugas membongkar sedikitnya 26 bangunan warung yang berada di sebelah kiri jalan (dari arah timur). Sementara warung di sisi kanan, tidak ada tindakan dari petugas.

Kepala Satpol PP Pemprov Jateng, Budi Santoso mengatakan pembongkaran warung di Margorejo sudah melalui serangkaian tahapan. Baik rapat koordinasi lintas sektor, sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha, penerbitan surat peringatan pertama hingga ketiga kalinya.

Bahkan dia mengaku petugas sudah memberikan kelonggaran waktu bagi pemilik. SP 1 – 3 itu berisi permintaan agar pemilik mau membongkar secara mandiri. Tetapi ada beberapa bangunan yang belum dibongkar oleh pemilik.

“Pembongkaran sempat mundur itu karena memberikan waktu kepada masyarakat, agar secara sadar mau membongkar,” terang Budi.

Lebih lanjut dia mengatakan, untuk membongkar warung di Margorejo petugas mengerahkan 50 personel gabungan dari jajaran TNI-Polri, bersama Satpol PP Kabupaten Pati, Satpol PP Orovinsi, dan Dinas Bina Marga.

Dalam kesempatan itu petugas mendatangkan 1 alat berat untuk merobohkan warung serta membersihkan puing-puing sisa bangunan.

Di singung pembongkaran warung di sebelah kanan jalan, pihaknya mengaku belum ada tindakan. Menurutnya, akan dilakukan evaluasi serta sosialisasi dahulu sesuai dengan prosedur untuk ditertibkan.

“Yang dibongkar hanya sebelah kiri jalan (dari arah timur). Yang kanan belum, ada 1-2 warung. Kita lihat perkembangan, kita akan sosialisasikan dulu,” pungkas Budi.

Terdapat 26 bangunan warung ilegal yang berdiri di bahu jalan. Puluhan warung ini ditertibkan petugas gabungan lantaran telah mendirikan warung tanpa izin dari pihak terkait dan digunakan sebagai warung penyedia transaksi prostitusi.

Saat membongkar warung, petugas mendapati sejumlah alat yang diduga untuk eksekusi. Seperti di dalam warung disediakan bilik atau kamar khusus, tissu bekas, hingga kondom bekas pakai.

Kepala Satpol PP Kabupaten Pati, Sugiyono menyatakan pihaknya mendampingi tim dari provinsi Jawa Tengah untuk melakukan pembongkaran warung prostitusi liar di Margorejo.

“kami temukan tadi kondom bekas sebagi bukti terjadinya transaksi, maka harapannya segera pembongkaran bisa berjalan baik dan bisa bersih lagi kondisinya,” katanya kepada wartawan di sela pembongkaran.

Selain telah melanggar peraturan mendirikan bangunan di atas bahu jalan milik provinsi, warung itu juga menyediakan fasilitas kamar bagi pengunjung yang hendak ‘jajan’.

“Warung remang-remang yang dipergunakan untuk prostitusi, dan kami temukan di dalamnya kamar-kamar yang sudah digunakan sebagai sarana transaksi prostitusi liar,” sambung Sugiyono.

Dia berharap lokasi tersebut bisa bersih dari aktivitas prostitusi. Jika tidak ditindak, akan memunculkan stigma negatif. Selanjutnya pihaknya berharap lokasi yang dimaksud bisa digunakan lagi sebagaimana mestinya.

Menanggapi hal ini Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pati Sugiyono, meminta agar semua pihak menaati aturan yang berlaku. Artinya diperoleh memasang gambar calon legislatif sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Terlebih, dia menyebut pemasangan spanduk itu tidak mempedulikan tempat-tempat yang diperbolehkan maupun dilarang. Dia melarang spanduk dipasang di pohon dan tempat zona merah. Hal tersebut guna menjaga ketertiban dalam pemasangannya.

“Prinsip pemasangan reklame atau spanduk itu ikutilah aturan yang berlaku. Pak Bupati sudah membuat aturan di mana saja yang diperbolehkan dan dilarang,” kata Sugiyono yang ditulis, Kamis (25/5/2023).

Sugiyono meminta partisipan partai peserta Pemilu agar tidak melakukan pemasangan spanduk di tempat-tempat terlarang. Pihaknya juga meminta agar aturan dipatuhi untuk terwujudnya lingkungan yang kondusif.

Satpol PP akan berkoordinasi dengan instansi terkait baik KPU maupun Bawaslu atas spanduk yang berisi gambar ajakan kampanye. Beda halnya dengan sebatas gambar tanpa mencantumkan visi-misi dan atau ajakan pihak yang di dalam gambar.

“Yang berisi visi misi itu yang tidak diperbolehkan soalnya belum waktu kampanye. ya nanti kita komunikasikan ke pihak terkait Bawaslu dan KPU untuk musyawarah biar tidak ada permasalahan, secepatnya,” jelasnya.

Sementara Ketua Bawaslu Pati Ahmadi, sebelumnya mengatakan saat proses pendaftaran caleg di KPU, bahwa tidak pas jika sudah memasang spanduk gambar-gambar tokoh. Lantaran saat ini baru tahapan sosialisasi, belum masuk kampanye. Berbeda halnya ketika sudah ditambah dengan visi misi, itu yang dilarang.

“Walaupun sudah mendaftar dan ditetapkan sebagai Caleg, belum boleh memasang gambar. Nanti akan kita jadikan evaluasi bersama dengan KPU untuk rekomendasi penertiban spanduk,” cetusnya kepada wartawan.

Pihaknya juga akan menggandeng penegak Perda di daerah dalam hal ini adalah Satpol PP untuk menertibkan spanduk. Kalaupun sudah ada penetapan caleg dan masih ada baliho atau spanduk yang bertebaran, menurutnya itu masuk unsur pelanggaran dan nanti akan ditertibkan.

Halaman SD 02 Dukuhseti itu ditanami pohon pisang oleh keluarga pemilik sertifikat pada 8 Mei 2023. Sebenarnya sebelumnya juga sudah menjadi sengketa dan sempat ada audiensi di kantor DPRD Pati untuk mengurai persoalan tersebut.

“Sengketa lahan ini udah cukup lama sejak tahun 2022. Di sini kita bersama-sama mencari jalan keluar, atas persoalan itu, jangan sampai ke depan anak-anak yang sekolah di situ terganggu,” kata Sugiyono, Jumat (19/5/2023).

Pertemuan tersebut dihadiri oleh sejumlah pihak mulai dari Kepala SD 02 Dukuhseti, Camat Dukuhseti, serta perwakilan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Pati. Hanya saja, keluarga pemilik sertifikat tidak terlihat hadir.

Pihaknya menyebut pertemuan ini baru rapat koordinasi dari pihak-pihak yang dirugikan. Sementara setelah ini, dia memastikan akan memanggil keluarga pemilik sertifikat untuk mencari titik tengah.

Sebab, menurut mantan Kepala DPMPTSP tersebut penanaman pohon pisang di halaman SD 02 Dukuhseti itu mengganggu terhadap kegiatan belajar mengajar di sekolah.

“Berdampak pada proses pembelajaran ya, selain itu dari anak-anak sendiri itu pun terganggu. Secara psikis anak-anak sangat terganggu adanya penanaman pohon pisang,” ungkapnya.

Terlepas dari pelaku penanam pohon pisang di sekolah itu yang mengganggu pembelajaran. Dirinya mengaku kepingin menindak tegas. Karena kata dia sekolah merupakan fasilitas umum dan ruang publik.

Kasatpol PP Pati, Sugiyono mengatakan pihaknya akan menerjunkan anggotanya membantu menjaga ketertiban masyarakat. Hal itu dilakukan bersama dengan tim bersama personel Polresta Pati.

Menurut mantan Kepala Dinas Penanaman Modal (DPMPTSP) Kabupaten Pati tersebut, akan memaksimalkan sumber daya yang dimilikinya dengan membantu penjagaan di pos pam yang dibangun.

“Untuk sementara, penjagaan saat momen lebaran yang dilakukan personel Satpol itu ditempatkan di pos pam. Ada 4 titik yang ditempatkan di pam. Itu di (depan) PT Dua Kelinci, di perempatan Puri, Terminal Kembangjoyo dan terakhir di Juwana,” kata Sugiyono, Jumat (14/4/2023).

Dia menjelaskan bahwa nantinya personel Satpol PP akan dibagi ke dalam 3 sif. Adapun tiap sifnya ada 16 personel yang ikut berjaga yang disebar keempat pos pam yang dibangun. Adapun saat ini pos pam sudah mulai dibangun.

Dia menambahkan, hingga saat ini pihaknya belum menerima instruksi dari pemerintah kaitannya penjagaan di tempat-tempat keramaian maupun tempat pariwisata. Menurutnya kondisi sekarang ini sudah lebih longgar dibanding tahun sebelumnya.

“Untuk sejauh ini penjagaan seperti di tempat pariwisata tempat keramaian belum ada seperti itu. Benar karena kondisinya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, saat ini sudah ada kelonggaran tidak ada Covid-19,” pungkasnya.

Kepala Satpol PP Pati, Sugiono mengatakan, diminta pengelola tempat hiburan untuk tidak buka saat bulan ramadhan nanti. Olehnya semua pihak diharapkan bisa memahami aturan yang ada. Karena hal itu sudah ada Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur.

“Minggu ini kita akan buat surat dan berikutnya segera kita kirimkan. Surat itu berisikan untuk penertiban dan imbauan penutupan terhadap tempat-tempat hiburan malam,” katanya kemarin kepada wartawan.

Menurut mantan kepala DPMPTSP Kabupaten Pati itu pengelola hiburan malam harus menaati peraturan yang berlaku. Sebab hal itu mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan.

“Mengacu pada Perda tersebut, pengelola hiburan malam dimohon untuk menghormati bulan suci Ramadhan. Itu sudah diatur di dalamnya, tentang kepariwisataan di daerah,” jelasnya.

Sebelumnya, Penjabat Bupati Pati Henggar Budi Anggoro telah berkomunikasi dengan pihak penegak Perda untuk menertibkan tempat hiburan malam yang masih ngeyel selama bulan ramadhan. Untuk menjaga ketertiban masyarakat.

“Permintaan penutupan tempat hiburan malam ini dilakukan dengan harapan dapat menjaga keamanan dan kondusivitas di Pati selama bulan ramadhan berlangsung. Kita ingin ciptakan kondisi yang terjaga dan jangan sampai ada permasalahan yang terjadi,” ungkapnya.

Langkah penertiban tempat hiburan malam selama bulan puasa ini untuk menjaga lingkungan yang aman dan kondusif.