Kasi PKB UPPD Samsat Kudus Sukatmo menyebut, berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) No 9 tahun 2023, terhitung mulai 26 April hingga 22 Desember 2023 telah diberlakukan pembebasan BBNKB II, Pajak Progresif, dan denda atau sanksi pajak kendaraan bermotor.

“Diketahui untuk pembebasan BBNKB II dan Pajak Progresif sudah dimulai sejak tanggal 26 April kemarin hingga 22 Desember 2023 mendatang,” ucapnya kepada Samin News.

Selain itu untuk pembebasan sanksi administrasi dimulai sejak 26 April sampai 21 Juni 2023 mendatang. Jadi untuk program pembebasan tersebut hanya berjalan dua bulan saja.

“Ayo untuk masyarakat agar dapat segera memanfaatkan program ini. Jangan sampai melewatkan program ini,” tandasnya Kamis (25/5/2023).

Lebih lanjut, dari awal program sampai saat ini sudah banyak masyarakat yang melakukan dan memanfaatkan program pembebasan pajak kendaraan.

“Itu juga termasuk pengurusan bea biaya balik nama baik lokal maupun mutasi dari luar daerah sudah banyak yang masuk,” kata dia.

Terkait hal tersebut, Sukatmo berharap untuk masyarakat dapat segera untuk memanfaatkannya dan jangan sampai ketinggalan.

Kasi PKB UPPD Samsat Kudus Sukatmo menyampaikan, Samsat Keliling dibentuk sejak tahun 2014 bertujuan untuk melayani masyarakat disetiap kecamatan yang jarak tempuhnya jauh dari Samsat. Ada enam kecamatan yang dilayani Samsat keliling.

Kemudian, kata dia, pada tahun 2017 pihaknya juga mengembangkan Samsat Siaga yang bermukim di suatu perusahaan di Kudus dan dilakukan secara terjadwal. Hal itu tergantung permintaan dari perusahaan.

“Jadi selain Samsat Keliling dan Siaga, ada juga Samsat Car Free Day (CFD) yang pelayanannya dilakukan setiap hari Minggu di Simpang Tujuh Kudus,” beber Sukatmo, Kamis (25/5/2023).

Samsat Keliling dan Siaga hanya melayani pajak tahunan dan pajak online untuk seluruh Jawa Tengah. Selain itu ada juga proses pengurusan merubah warna, ganti pemilik, dan mutasi. Namun itu semua harus dilakukan di Samsat Induk.

Selain itu Sukatmo menyebut, jika dirata-rata hampir 60 persen masyarakat membayar melalui Samsat Keliling dan Siaga

Sementara untuk perharinya, Samsat Keliling dan Siaga dapat mencapai puluhan orang dalam melayani wajib pajak. Namun untuk daerah Dawe dan Jekulo hampir mencapai ratusan

“Kalau Samsat Siaga jauh lebih banyak lagi. Karena banyak yang memanfaatkan hal itu dan juga dilakukan saat jam istirahat karyawan,” tuturnya.

Ia juga meminta untuk warga Kudus untuk dapat memanfaatkan Samsat keliling yang sudah disediakan.

“Karena prinsip kita pelayanan lebih dekat cepat dan mudah,” ungkapnya kepada Samin News.

Kepala Bidang (Kabid) PKB Samsat Kudus Sukatmo mengungkapkan bahwa total target pendapatan di tahun 2023 ini sebesar Rp 185.775.291.000. Selain itu untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) baru terealisasi sebesar Rp 30.042.819.500 atau 25,50 persen.

“Untuk BBNKB ditargetkan sebesar Rp 117.807.910.000, kendati demikian kami berupaya mencapai target yang telah ditetapkan tahun ini dan optimis,” katanya.

Agar mencapai target pihaknya akan mempermudah pelayanan pembayaran pajak kendaraan kepada wajib pajak yang mengalami keterlambatan. Untuk upayanya dengan membuka balai pelayanan di setiap kecamatan yang ada di Kudus.

“Kami juga membuka pelayanan di brak-brak pabrik, seperti Djarum, Pura, dan Politron. Sistemnya secara mobile setiap hari keliling untuk memberikan pelayanan ke masyarakat,” ungkapnya kepada Samin News, pada Rabu (10/5/2023).

Selain itu pihaknya juga membuka pelayanan pada saat car free day (CFD) di Alun-alun Simpang Tujuh. Ditambah mengadakan door to door ke masyarakat secara langsung.

Sukatmo menerangkan, adanya keterlambatan pembayaran pajak kendaraan oleh masyarakat biasanya dikarenakan lupa. Ada juga kendaraan yang hilang atau mengalami kerusakan.

“Terlambat melakukan pembayaran biasanya karena lupa, hilang, rusak atau bagaimana. Maka, dengan adanya door to door secara langsung, nanti wajib pajak dimintai keterangan akan itu,” pungkasnya.

Terkait hal itu, Kasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Samsat Kudus Sukatmo menuturkan, bahwa jelang lebaran pihaknya menerima kurang lebih 1200 pengunjung yang datang di Kantor Samsat.

“Tidak seperti hari biasa, saat ini kurang lebih mencapai 1200 pengunjung yang datang kesini terkait mengurus keperluan administrasi pajak kendaraan bermotor dan sebagainya,” ungkapnya kepada Samin News.

Lebih lanjut, tentunya ribuan pengunjung tersebut datang, karena menjelang lebaran Kantor Samsat Kudus yang beralamat di Jalan Mejobo No.63, Area Sawah, Mlati Lor, Kecamatan Kota itu akan libur mulai 19 April hingga 26 April 2023.

“Terkait pelayanan jelang lebaran Samsat Kudus libur mulai 19-26 April 2023. Bahkan kami juga sudah menyediakan layanan antrian tambahan untuk mengantisipasi tingkatan volume pembayaran wajib pajak di Samsat Kudus,” tandasnya.

Terkait hal itu, Sukatmo menyebut bahwa seandainya tingkat volume keramaian pelayanan meningkat, ia akan menarik kembali mobil layanan siaga yang biasanya keliling ke suatu tempat untuk membantu dalam melayani masyarakat di Kantor Samsat.

“Untuk hari ini pelayanan mencapai kurang lebih 1200 pengunjung. Tidak seperti hari biasa hanya 800 pengunjung,” kata dia.

Dirinya juga memberikan himbauan kepada masyarakat yang memiliki tanggungan pajak dan jatuh temponya dihari libur, maka segeralah untuk melakukan pembayaran. Hal itu meminimalisir terjadinya kepadatan pengunjung seusai libur lebaran.

“Di Triwulan pertama selama tiga bulan, yakni Januari hingga 31 Maret 2023, pajak kendaraan yang telah dibayarkan oleh warga Kudus diketahui mencapai Rp 42,9 milliar,” tutur Kasi Pajak Kendaraan Bermotor Samsat Kudus Sukatmo, Kamis (6/4/2023) kemarin.

Lebih lanjut, adapun untuk rincian total hasil pembayaran pajak kendaraan roda dua sebanyak 76.962 unit dan roda empat 12.765. Sementara itu pembayaran pajak di Triwulan pertama 2023 yakni setara dengan 22,11 persen dari target tahun ini.

“Tentunya dalam rentang waktu yang sama di tahun sebelumnya, jumlah pajak ini meningkat sebanyak 7 persen,” kata dia.

Selain itu menurut Sukatmo, dari hasil tersebut masyarakat Kudus saat ini memiliki kesadaran dalam melaksanakan pembayaran pajak kendaraan bermotor sudah cukup bagus. Untuk kedepan diharapkan ada peningkatan.

Untuk tahun 2023 target pencapaian pajak bermotor kurang lebih sebesar Rp 186 miliar. Target tersebut, dikatakan Sukatmo, naik sekitar Rp 15 miliar dari tahun 2022 kemarin yang pada sebelumnya kurang lebih sebesar Rp 171 miliar

“Tentu setiap tahun target dalam pencapaian pembayaran pajak bermotor di Samsat Kudus selalu ada peningkatan,” ucapnya kepada Samin News.

Sementara itu agar mencapai target, pihaknya juga berupaya bekerjasama dengan organisasi Radio Amatir Penduduk Indonesia (RAPI) dalam memberikan surat tagihan pajak motor ketika ada wajib pajak menunggak.

“Kami sangat optimistis bisa mencapai target tersebut di akhir tahun. Bahkan kami juga bekerja sama dengan Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) di seluruh Kudus,” tandasnya.

Selain itu dapat juga dengan memaksimalkan titik layanan di wilayah Kabupaten Kudus. Seperti brak-brak pabrik rokok atau Djarum dan juga Samsat keliling yang ada di kecamatan.

Samsat keliling hadir dalam melayani masyarakat. Selain itu adapun tujuannya yakni agar mempermudah masyarakat yang ingin mengurus kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Samsat Kudus yang beralamat di Jalan Mejobo nomor 63, Area Sawah, Mlati Lor, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus itu merilis jadwal keliling mulai 1 April hingga 29 April 2023.

Diketahui pada Sabtu (1/4/2023) kemarin Samsat Kudus berada di Pasar Kliwon. Senin (3/4/2023) berada di dua tempat yakni di wilayah Pura Terban dan MPP. Untuk Selasa (4/4/2023) berada di Djarum Pusat dan Djarum Blolo.

Rabu, 5 April:
1. Djarum Sidorekso
2. Polytron Sidorekso
3. Djarum Sudimoro

Kamis, 6 April
1. Djarum Krapyak
2. Djarum Garung
3. GLT Kaliwungu

Jum’at, 7 April
*LIBUR*

Sabtu, 8 April
1. Pasar Kliwon

Senin, 10 April
1. Terminal Colo
2. MPP

Selasa, 11 April
1. Djarum Pengkol
2. Djarum Besito

Rabu, 12 April
1. Djarum OASIS
2. Djarum BL 53

Kamis, 13 April
1. Djarum Gribig
2. Djarum Pladen
3. Djarum Terban

Jum’at, 14 April
1. Djarum Tanjung1
2. MPP

Sabtu, 15 April
1. Pasar Kliwon

Senin, 17 April
1. Pura Jati
2. MPP

Selasa, 18 April
1. PT. Maju Abadi Sidorekso
2. PT. Kudos
3. Djarum Tanjung 2

Rabu, 19 April
*LIBUR*

Kamis, 20 April
*LIBUR*

Jum’at, 21 April
*LIBUR*

Sabtu, 22 April
*LIBUR*

Senin, 24 April
*LIBUR*

Selasa, 25 April
*LIBUR*

Rabu, 26 April
1. Prima Bulung
2. Djarum Megawon

Kamis, 27 April
1. Djarum Karang Bener
2. Polytron Krapyak

Jum’at, 28 April
1. Djarum SKT Jetak
2. MPP

Sabtu, 29 April
1. Pasar Kliwon

Program kegiatan itu sangat ditunggu oleh masyarakat, sebab dalam tiga hari ini sudah ada pendaftar seribu lebih, yang memiliki keterlambatan selama kurang lebih empat tahun.

Kepala Bidang PKB Samsat Kabupaten Kudus Sukatmo menjelaskan, untuk program wajib pajak kendaraan bermotor Provinsi Jawa Tengah itu dimulai dari tanggal 7 September hingga 22 November 2022.

“Pemutihan pemberian intensif itu berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) 23 tahun 2022. Tentang pemberian intensif pada wajib pajak kendaraan bermotor untuk yang pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor,” kata Sukatmo kepada Samin News.

Sementara untuk program Bebas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) II dalam provinsi dan luar provinsi dimulai 7 September hingga 22 Desember 2022.

“Untuk sanksi PKB dibebaskan semua kemudian pokoknya PKB. Kemarin pengenaan maksimal 5 tahun sekarang 4 tahun. Satu tahunnya dibebaskan pokok PKB-nya. Ada pemotongan satu tahun,” terangnya.

Sukatmo menerangkan, program BBNKB II yang berlaku untuk kendaraan dalam Kudus ataupun luar daerah dan luar provinsi biaya balik namanya dibebaskan. Hal tersebut sangat bermanfaat bagi pemilik kendaraan yang belum atas nama sendiri.

“Untuk yang balik nama II berlaku untuk kendaraan dalam daerah dalam arti Kudus atau luar daerah, dan luar provinsi biaya balik namanya dibebaskan. Ini kesempatan bagi kendaraan yang belum atas nama sendiri,” jelasnya saat ditemui di Kantor Samsat.

Lebih lanjut, untuk pajak kendaraan bermotor tidak diterapkan denda. Pemutihan itu agar meringankan beban masyarakat berdasarkan UU No 22 tahun 2009 Pasal 74 ayat 2.

“Isinya, bagi pelanggar yang lalai untuk memperpanjang STNK kendaraan bermotor akan dikenai sanksi jika masa berlaku STNK telah melebihi dua tahun, nomor kendaraan akan di hapus oleh pihak regident kendaraan bermotor jika tidak dilakukan registrasi,” ungkapnya.

Rata rata tunggakan 3-4 tahun, yang 5 tahun keatas baru sedikit. Karena informasi mungkin belum diketahui oleh masyarakat

“Dengan adanya pemutihan ini saya harap masyarakat segera memanfaatkannya, yang bisa meningkatkan pendapat daerah,” pungkasnya.

Penulis
Adam Naufaldo