Anggota Komisi D itu menyebut catatan pertama adalah bidang infrastruktur. Utamanya, infrastruktur jalan kondisinya banyak terjadi kerusakan. Segi, dirinya sering kali mendapat keluh kesah masyarakat atas persoalan tersebut.

“Kemudian pelayanan kesehatan di Pati masih perlu ditingkatkan. Karena ada beberapa kasus warga memakai BPJS baik di rumah sakit swasta maupun negeri itu ketika belum sembuh itu sudah disuruh pulang,” katanya Senin (25/7/2023).

Padahal, dia melanjutkan bahwa informasi dari BPJS Kesehatan tidak seperti itu. Tetapi terlepas mana yang benar dan sebaliknya, yang jelas seharusnya pemerintah daerah harus mempunyai konsen lebih terhadap pelayanan kesehatan masyarakat.

Selanjutnya, berkaitan dengan pemerintahan. Dia mengaku antara perencanaan dengan pelaksanaan kurang tepat waktu, ketika LPJ juga molor.

“Perencanaan dan pelaksanaan tidak tepat waktu. Ketika LPJ juga tidak tepat waktu. Misal ada bantuan juga saling lempar, misal infrastruktur itu dari dinas lempar ke desa, dari desa lempar dinas. Sehingga berdampak pada program selanjutnya. Maka itu perlu diperbaiki,” terangnya.

Hari jadi yang ke genap tujuh abad ini tentunya harus menjadi momen kebangkitan. Bagaimana menyikapi sesuatu untuk Kabupaten Pati lebih maju. Sebab, kata Roihan apapun progam dan kegiatannya adalah pada akhirnya kesejahteraan masyarakat yang ingin dicapai.

“Harapan kami sebagai wakil rakyat Pemda meningkatkan etos kerjanya, peningkatan pelayanan di semua bidang baik infrastruktur kesehatan pendidikan pemerintahan supaya bisa maksimal. Karena endingnya ini adalah kembali lagi pada kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.(Adv)

Menurutnya, peraturan pesantren yang saat ini baru berbentuk rancangan tersebut nantinya untuk mengcover kearifan lokal pesantren di daerah. Meski nantinya ada pendampingan, pembinaaan serta afirmasi terhadap pesantren.

Namun dia mengatakan pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan yang sudah tua ini mempunyai corak sistem operasional yang mandiri, baik itu menyangkut sistem pendidikan maupun pemberdayaan masyarakat.

“Raperda pesantren didesain memang untuk mengakomodir kearifan lokal apa yang selama ini sudah ada di pesantren. Kearifan lokal itu seperti pembelajarannya dan kelembagaan pesantrennya,” ucap Roihan, Kamis (3/11/2022).

Sehingga, meski terdapat intervensi dari pemerintah di dalamnya karena nanti mendapat pendanaan. Tetapi pesantren tetap mempertahankan kedudukannya dalam fungsi pendidikan, dakwah hingga pemberdayaan.

Lebih lanjut, politisi anggota fraksi Partai Nasdem itu optimis Raperda Pesantren tahun 2022 selesai. Untuk menyempurnakannya, selanjutnya akan dilakukan publik hearing menerima masukan-masukan dari para sesepuh pesantren.

“NA (Naskah Akademik) sudah terbentuk, tetapi masih bisa berubah, belum diparipurnakan masih ada waktu. Artinya memungkinkan pada saat publik hearing itu masukan yang relevan, atau mungkin yang dibahas kurang sesuai. Bisa ditambah atau pun dikurangi,” tandasnya.

“Santri termasuk insan yang telah berjasa dalam perjuangan di negeri ini. Tidak hanya ikut dalam berjuang merebut kemerdekaan Indonesia, melainkan juga pada bidang keagamaan pendidikan,” kata Roihan, Sabtu (22/10/2022).

Lebih lanjut dia menuturkan di hari santri tahun 2022 ini, dengan mengusung tema “Berdaya Menjaga Martabat Kemanusiaan”, sebagai cerminan yaitu di setiap fase perjalanan bangsa Indonesia selalu ada peran santri dalam sejarah bangsa di segala lini.

Apalagi di era perkembangan zaman saat ini, santri jangan hanya mendalami ilmu keagamaan semata. Sebab kondisi zaman yang sudah berubah harus mampu disesuaikan dengan meningkatkan sumber daya manusia (SDM).

Atas dasar itu, Roihan yang juga sebagai seorang pengajar di salah satu madrasah di Kecamatan Gunungwungkal itu menekankan sebagai santri jangan alergi terhadap perkembangan ilmu. Bahkan dia juga mendorong santri agar terlibat juga di perpolitikan, misalnya.

“Santri harus bisa menyelam serta berada di semua lini kehidupan, misalnya di bidang politik. Jangan ketinggalan juga dengan kemampuan teknologi jangan sampai santri gaptek,” jelasnya.

Pasalnya, santri termasuk sebagai seorang warga negara pada umumnya di pundaknya arah kebijakan pembangunan negara akan ditentukan. Sehingga apapun itu yang membawanya kebaikan harus diperjuangkan.

“Konsepnya yaitu dengan kaidah menjaga sesuatu dari yang lama yang baik serta mengambil hal baru yang lebih baik,” tutup Roihan.