Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Pati, Teguh Widyatmoko menegaskan bahwa aturan ini dimungkinkan akan berlaku mulai tahun depan. Dirinya menyebut Uji KIR tetap jalan, hanya retribusinya yang dihapus. Sehingga akan berpengaruh terhadap pendapatan daerah.

“Uji KIR tetap wajib mas, tapi tidak lagi ditarik retribusi. Sekarang ini retribusi sebagai salah satu pendapatan daerah, jadi jelas berdampak,” ujar Teguh dalam keterangannya yang ditulis, Selasa (15/8/2023).

Pihaknya menekankan penyesuaian aturan ini merupakan amanat undang-undang. Maka sudah seharusnya daerah harus menyesuaikan aturan dari pusat tersebut. Aturan ini yang dimaksud adalah Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Akibat penyederhanaan retribusi serta melakukan efisiensi itu mau tidak mau pemerintah daerah harus segera menyesuaikan. Kematian kapas pastinya aturan itu diberlakukan secara resmi masih menunggu kepastian pemerintah.

Sedikitnya Rp 1,8 miliar terancam gagal masuk pendapatan daerah untuk tahun 2024. OPD terkait harus menyikapi efisiensi aturan itu agar tidak terlalu besar dampaknya.

“Iya baru proses, rencana diberlakukan 2024. Kalau dihapus otomatis pendapatan terdampak. Tetapi ini sudah aturan pemerintah pusat, wajib diikuti. Padahal pendapatan dari Uji KIR cukup besar, tahun kemarin sekitar Rp 1,8 miliar,” tandasnya.

Permintaan itu tertuang saat penyampaian laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pati tentang rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD Kabupaten Pati tahun anggaran 2024.

Komisi DPRD Pati telah melaksanakan pembahasan materi KUA dan PPAS tahun anggaran 2024 dengan OPD terkait untuk memberikan masukan atas program dan kegiatan kepada Banggar.

Salah satu masukan pembahasan dari Komisi C dan OPD terkait kepada Banggar yaitu kaitannya retribusi pengujian kendaraan bermotor agar tidak dihapus.

“Retribusi pengujian kendaraan bermotor diharapkan agar tidak dihapus dan tetap menjadi sumber pendapatan di Kabupaten Pati,” kata Ketua Banggar, Ali Badrudin yang diwakili Muslihan saat penyampaian laporan.

Jika retribusi pengujian kendaraan itu dihapus maka akan berdampak pada hilangnya salah satu dari pendapatan daerah. Sehingga hal ini dinilai masih perlu adanya retribusi.

Banggar juga meminta Dishub soal target retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum agar pendapatannya dioptimalkan kembali pada tahun 2024.

Di samping itu, Dinas Perhubungan diminta melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk menangani pemanfaatan jalan yang dilalui kendaraan yang tidak sesuai dengan kelas jalannya.

Sebagai informasi, permintaan Banggar itu menanggapi soal wacana pemerintah pusat akan menghapus retribusi pengujian kendaraan tahun 2024.(Adv)