SAMIN-NEWS.com, PATI – Tidak bertanggung jawab dan tidak profesionalnya rekanan pemenang tender paket pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi D.I Keden, di Desa/Kecamatan Tambakromo, maka Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) harus memutus kontrak dengan rekanan yang bersangkutan. Tidak hanya cukup dengan itu, rekanan asal Pati ini juga di-blacklist atau masuk rekanan daftar hitam di Kabupaten Pati.

Untuk mengecek dan membuktikan dan mengecek kebenaran amburadulnya rekanan tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang sudah beberapa saat berada di Pati juga memerlukan untuk mengecek langsung ke sasaran. Hal tersebut juga diikuti dengan menghitung secara langsung, adanya unsur kerugian apa tidak, tapi dengan masuknya rekanan itu dalam ”blacklist” tentu sudah ada tahapan-tahapan dan konseukuensi logis yang harus dihadapi.

Salah seorang pengawas lapangan untuk paket pekerjaan dimaksud, dari Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Pati, Upadito ketika ditanya membenarkan hal itu, tapi sebelumnya dalam melakukan penawaran yang bersangkutan juga sempat memenangkan tender dua paket pekerjaan. ”Tapi kedua-duanya juga nyaris tak bisa dituntaskan, sehingga kami harus tetap setengah memaksa,”tandasnya.

Maksudnya, lanjut Upadito yang juga Kepala Seksi (Kasi) Pembangunan Pengairan itu menyebutkan,  bahwa paket pekerjaan di Bendung Mintorahayu dan di Bendung Tawangrejo, di Kecamatan Winong tersebut harus dilanjutkan meskipun hari kalendernya sudah berakhir. Konsekuensi atas terjadinya pengingkaran kontrak itu, maka pemberlakukan denda per hari per mil harus diberlakukan, sehingga akhirnya pekerjaan bisa dituntaskan.

Untuk dua paket pekerjaan tersebut anggarannya dari Dana Alokasi Khusus (DAK), tapi pada lelang paket pekerjaan rehabitasi jaringan irigasi D.I yang sumber dananya bantuan LOAN, ternyata memenangkan terder dua paket pekerjaan lagi. ”Masing-masing, adalah paket pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi di Bendung Koripan, Kecamatan Gabus, dan di Bendung Keden, Kecamatan Tambakromo.

Dari sisi lokasi, untuk dua paket pekerjaan itu bisa diakses langsung oleh kendaraan pengangkut material, sehingga tidak ada kendala saat melaksanakan pekerjaan. ”Akan tetapi, lagi-lagi rekanan tersebut juga mengabaikan tanggung jawabnya, dan juga mengabaikan kontrak pekerjaan yang sudah ditandatangani, sehingga sudah semestinya kontrak itu diputus, dan rekanan masuk ke dalam daftar hitam,”ujarnya.

SAMIN-NEWS.com, PATI – Rekanan pemenang tender paket pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi D.I Keden, di Desa/Kecamatan Tambakromo, dipastikan terkena pinalti. Sebab, sampai batas 120 hari kalender sejak Juli hingga Oktober 2021 lalu berakhir, kinerja rekanan yang bersangkutan wanprestasi.

Berdasarkan keterangan yang dihimpun menyebutkan, penyebabnya diduga keras karena faktor nonteknis. Sehingga tim terpadu baik dari DPUTR Kabupaten Pati, Inspektorat dan bahkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah mengecek langsung ke lokasi, sehingga dipastikan secepatnya akan ditentukan pemberian sanksi terhadap rekanan yang bersangkutan.

Sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021, papar sebuah sumber, terhadap rekanan tersebut berlaku ketentuan, yaitu sita uang jaminan dalam kontrak pekerjaan tersebut. Maksudnya, jika penawaran dan nilai kontrak mencapai 80 persen dari nilai pagu anggaran maka  sita jaminan yang diberlakukan adalah sebesar 5 persen kali nilai kontrak tersebut.

Akan tetapi, sebaliknya, jika penawaran sebesar 60 persen maka sita jaminan yang berlaku adalah 5 persen dari harga perkiraan sendiri (HPS). ”Dengan demikian, nilainya tentu lebih besar bila dibanding penawaran nyang mencapai 80 persen sita jaminannya sebesar 5 persen kali nilai kontrak yang konon disebut-sebut mencapai Rp 1,6 miliar,”ujar sumber tersebut.

Tidak hanya sanksi itu yang diberlakukan terhadap rekanan tersebut, lanjutnya, tapi juga masih akan ditetapkan pemberian sanksi lainnya. Yakni, memasukkan rekanan itu dalam daftar hitam (black list) dengan ketentuan bisa satu tahun lamanya, tapi juga bisa lebih dari itu tergantung penilaian kinerjanya, sehingga mengapa sampai terjadi wanprestasi.

Sedangkan khusus masalah tersebut, untuk penarikan uang jaminan pelaksanaan sebesar 5 persen dari  nilai kontrak mapun HPS masuk ke kas daerah tentu akan disertai penghitungan, hasil pekerjaan yang dikerjakan. ”Dengan demikian, hal itu menjadi peringatan bagi semua rekanan, jika memang menghadapi kendala nonteknis, lebih baik tidak mengikuti lelang terbuka ketimbang akhirnya tidak bisa melaksanakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.”imbuh sumber itu menandaskan.

Sementara Kabag Lelang Pengadaan Barang/Jasa Setda Pati, Sujono, ketika diminta tanggapannya menyatakan, bahwa semua yang berkait kondisi itu sudah ada ketentuan yang mengaturnya. ”Hal itu termasuk jika rekanan yang kontraknya harus diputus karena wanprestasi, semua sudah ada ketentuan yang mengaturnya berdasarkan Perpres No 12 Tahun 2021,”imbuhnya.

Salah seorang tokoh masyarakat Desa/Kecamatan Tambakromo, Basuki sangat berterima kasih dengan penyikapan secara tegas dalam memutuskan rekanan yang tidak bisa menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. ”Untuk menentukan putusan itu, kami juga diajak untuk menyaksikan pengecekan di lapangan oleh semua pihak terkait,”ujarnya.

SAMIN-NEWS.com, PATI – Warga Desa/Kecamatan Tambakromo, Pati, mempertanyakan pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi D.I Keden di desa setempat yang ternyata tidak tuntas. Akan tetapi anehnya, pemborong yang mengerjakan pekerjaan tersebut sudah sekitar satu bulan ini tidak tampak lagi di lokasi pekerjaan, sehingga pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya kini dibiarkan terbengkalai.

Untuk bagian pekerjaan tersebut, papar sejumlah warga jika melihat papan proyek yang terpasang seharusnya sudah dimulai sejak akhir Juli s/d akhir Oktober 2021. Ternyata setelah sekitar bekerja satu bulan, tiba-tiba pemborong tersebut tidak lagi tampak di lokasi yang sampai sekarang sudah berlangsung satu bulan. di mana yang kali pertama dikerjakan adalah pasangan batu belah untuk sayap kanan hulu bendung.

Selain itu, ada pula pembronjongan syap kanan hilir bendung sepanjang lebih dari 30 meter yang juga tidak terselesaikan, meskipun lebih dari lima meter tanggul dan jalan di lokasi itu sudah dikeruk. Karena pekerjaan tidak berlanjut, maka ancaman yang sewaktu-waktu terjadi bila di kawasan hulu terjadi hujan deras, maka ancaman terjadinya gelontoran air limpas memasuki perkampungan warga tak bisa dihindari.

Tidak hanya itu, ancaman terjadinya tanggul dan jalan di hulu dan hilir kanan yang bobol dihantam gelontoran air juga tidak bisa dihindari. ”Sebab, untuk pelaksanaan pekerjaan yang tidak tuntas itu juga mengeruk tanggul dan jalan yang sebenarnya untuk urugan dan pemadatannya belum kuat,”ujar salah seorang di antara mereka, Rebo (55).

Selebihnya, papar warga yang lain, juga ada saluran pembawa yang di sisi hulu kanan bendung tersebut bernasib sama. Padahal panjang saluran tersebut untuk kepentingan pembagian air tidak hanya untuk warga Tambakromo semata, tapi ada juga yang untuk warga Desa Sitirejo, Karangmulyo, dan juga Desa Tambahagung.

Akan tetapi, pekerjaan saluran yang panjangnya sekitar satu kilometer itu belum selesai juga sudah ditinggalkan, sehingga tanah galiannya yang belum dikembalikan menjadi berserakan. Sedangkan dampak dari peleksanaan pekerjaan tersebut akses jalan ke persawahan mengalami kerusakan cukup parah, sehingga pihak desa terpaksa harus memperbaikinya.

Dengan kondisi hasil pekerjaan seperti itu, maka warga yang bertempat tinggal di sisi kanan hulu maupun kanan hilir merasa was-was, karena bila hujan deras tidak tertutup kemungkinan terjadinya ancaman air akan limpas. ”Jika hal itu terjadi, maka air akan menggenangi rumah dan pekarangan warga, dan jika sampai ada rumah yang roboh ke mana kami meminta ganti,”tanya salah seorang wanita sebut saja namanya, Sunti.

Ditanya dalam kesempatan terpisah berkait hal tersebut, Kepala Bidang (Kabid) Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Pati, H Darno membenarkan, bahwa rekanan pemenang tender dalam pelaksanaan paket pekerjaan tersebut sudah diputus kontraknya. ”Sebab, rekanan yang bersangkutan wanprestasi sehingga  sesuai ketentuan tinggal pemberlakuan sanksi,”tandasnya.