Kepala BPS Kudus Rahmadi Agus Santosa mengatakan, rakor bersama Bupati Kudus yang diwakilkan asisten setda dua, dan Forkopimda tersebut dibungkus dengan kolaborasi yang meliputi koordinasi dan komunikasi.

“Rakor ini fungsinya untuk melakukan kolaborasi. Jadi kita harus koordinasi dan komunikasi yang kita bungkus kolaborasi,” ungkap Kepala BPS Kudus saat ditemui di sela kegiatannya.

BPS Kudus wajib bekerja sama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Bappeda, dan Dinsos. Serta tetap meminta bantuan untuk menyosialisasikan ke daerah-daerah.

“Paling tidak Sosialisasi ke daerah-daerah untuk PMD. Karena memiliki pengaruh kuat, artinya berpengaruh untuk sosialisasi ke desa. Kalau BPS yang ngomong didenger. Tapi tidak sekuat PMD,” imbuhnya.

Selain itu, lanjut Agus sapaan akrabnya, pihaknya juga meminta dukungan ke pemkab antara lain surat edaran bupati tentang kegiatan sosialisasi Regsosek 2022. Selain itu ada juga beberapa surat edaran dari Sekda.

“Surat edaran dari Sekda berisi tentang pemberitahuan ke camat dan desa untuk masyarakat bahwa ada kegiatan Regsosek. Mereka biar tahu dulu. Kalau petugas datang agar tidak kaget,” jelasnya kepada Samin News.

Lebih lanjut, Kepala BPS menjelaskan, jika nantinya para petugas Regsosek terjadi kendala di lapangan maka akan melapor ke Dinas Sosial. Ia berharap untuk Forkopimda membantu turun lapangan jika ada kendala di lapangan.

Kegiatan yang dimulai pukul 08.00 itu dihadiri oleh Bupati Kudus yang diwakili asisten setda dua, Forkopimda, Dinas instansi terkait, Kepala Kecamatan, Kepala Desa, dan Kelurahan.

Kegiatan yang digelar oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus itu bertujuan untuk mensosialisasikan kepada seluruh jajaran terkait untuk membantu menyukseskan program Regsosek 2022.

Nantinya terkait pendataan Regsosek itu dilaksanakan selama satu bulan yang dimulai 15 Oktober hingga 15 November 2022. Untuk sasarannya meliputi seluruh penduduk dari provinsi, kabupaten, hingga kecamatan.

Program Regsosek 2022 itu untuk mengumpulkan informasi keberadaan keluarga mengenai ekonomi, kesehatan, aset, dan tingkat kesejahteraan penduduk. Serta menghasilkan satu sistem yang menyatukan satu data di Indonesia dalam hal ini di Kabupaten Kudus.

Disamping itu, hasilnya akan menjadi bahan evaluasi capaian pemerintah daerah untuk pembangunan terutama berkelanjutan dan rencana jangka panjang, serta nasional.