“Karena itulah mulai sekarang ini perlu adanya dana cadangan atau dana yang disisihkan dari setiap satu tahun anggaran,” bunyi pandangan fraksi NKRI yang dikutip Samin News, Jumat (22/7/2022).

Kendati demikian, fraksi NKRI dalam materinya menyatakan harus ada tahapan-tahapan administrasi yang harus ditempuh normatif oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang selanjutnya harus disusun dan dirancang perencanaannya secara matang.

Hal itu dilakukan agar perumusan anggaran untuk dana cadangan dapat sesuai dengan kebutuhan pada pelaksanaannya nanti.

Selain itu, fraksi NKRI menekankan jumlah yang dianggarkan sudah memadai kebutuhan riil yang mana nantinya tidak menimbulkan beban terhadap APBD pada tahun berkenanaan.

“Dan mohon diperjelas mekanisme pembentukan dana cadangan tersebut untuk menghindari adanya gangguan program dan kegiatan lain yang sudah direncanakan sebelumnya oleh pemerintah daerah,” imbuh fraksi NKRI.

Dengan ditetapkannya rancangan peraturan daerah ini diharapkan akan berpengaruh baik terhadap kualitas Pilkada mendatang berasaskan prinsip Langsung, Umum, Bebas, Rahasia Jujur dan Adil (Luberjurdil).

Selanjutnya mengingat raperda ini memang perlu untuk segera dipersiapkan, fraksi NKRI pada prinsipnya setuju dan beharap agar raperda ini segera ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku.(adv)

“Pandangan umum fraksi Partai Demokrat dalam penyampaian Bupati Pati terhadap Raperda pembentukan dana cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati tahun 2024 pada prinsipnya setuju,” ungkap fraksi Demokrat dalam laporannya yang disampaikan anggota Komisi B, Yeti Kristianti.

Dalam laporannya itu dijelaskan, Raperda ini cukup vital karena dengan disiapkannya dana cadangan dalam pelaksanaan pilkada Kabupaten Pati 2024 nanti mudah-mudahan terlaksana dengan baik sesuai yang direncanakan.

Fraksi Demokrat bisa memahami serta mendukung tapi pembentukannya harus didasarkan pada peraturan daerah. Sedangkan hal lain yang bersifat teknis bisa disampaikan dalam rapat-rapat panitia khusus yang membahas tentang Raperda dana cadangan ini.

“Dengan harapan seluruh tahapan pelaksanaan Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Pati berjalan aman, lancar, sukses dan kondusif,” imbuhnya.(adv)

Pemerintah Kabupaten Pati telah mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati tahun 2024.

Usulan dana cadangan untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Pati 2024 nanti sebesar Rp70 miliar. Dengan rincian sumber dana APBD perubahan 2022 Rp10 miliar, tahun 2023 Rp35 miliar serta sisanya akan dialokasikan pada tahun berkenaan.

Setelah mendengarkan penjelasan Bupati Pati terkait Raperda tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati tahun 2024 pada rapat paripurna pekan lalu, fraksi PDI Perjuangan menyetujui Raperda tersebut untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah diatur dalam perundang-undangan.

Fraksi PDI Perjuangan mengaku akan mengawal Raperda ini hingga tuntas. Termasuk ketika ada catatan akan disampaikan dalam rapat-rapat pembahasan Raperda ini melalui perwakilan anggota fraksi PDI.

“Fraksi PDI Perjuangan akan mengikuti dan akan bersikap proaktif dalam pembahasan Raperda tersebut, termasuk pencermatan besaran dan sumber dana cadangan hingga rancangan atau rincian kegiatannya serta pertanggungjawaban,” pendapat pandangan umum fraksi PDI Perjuangan dalam laporan tertulisnya.(adv)