Menurutnya, jika benar nantinya diterapkan CSR sebesar 2 persen dari keuntungan tahunan tidak akan berdampak banyak terhadap kelangsungan operasional perusahaan.

Akan tetapi, hal ini akan berpengaruh terhadap investasi di Kabupaten Pati. Pasalnya sejauh ini tidak ada aturan yang mengikat mengenai persentase. Begitu juga biasanya, perusahaan akan menyalurkan sendiri sesuai dengan konsep dan kebutuhan di lingkungan sekitar perusahaan.

“Seberapa korelasi langsung terhadap industri, memang tidak akan sampai membuat sempoyongan perusahaan. Tetapi itu bisa jadi pertimbangan, selama ini kan tidak dibebani, jadi berpengaruh,” ucap Riyoso di kantornya, ditulis Jumat (27/10/2023).

Dirinya menyebutkan Raperda CSR merupakan aturan yang masih dibahas dan menjadi hal baru bagi dunia perusahaan di Kabupaten Pati. Riyoso berharap Raperda CSR membawa manfaatkan bagi masyarakat serta daerah. Yaitu dengan mengacu peraturan di atasnya.

Pihaknya tidak bisa memukul rata masing-masing perusahaan di Kabupaten Pati. Lantaran punya beban serta permasalahan yang dihadapi berbeda. Riyoso mengungkap kemungkinan ada perusahaan perusahaan yang tidak akan mempermasalahkan dengan besaran 2 persen. Begitu juga sebaliknya ada perusahaan yang keberatan.

“CSR perusahaan kacang misalnya, pingin disalurkan ke lingkungan sendiri, disalurkan ke petani kacang. Karena selama ini kan mandiri ada yang untuk seperti kegiatan sosial sunatan masal, pengembangan umkm,” papar Riyoso.

Raperda yang kini masih dibahas antara legislatif dan eksekutif itu sejauh ini belum ada titik temu di antara keduanya mengenai besaran CSR.

Kendati demikian, jika diterapkan 2 persen terdapat aturan mengikat kewajiban perusahaan. Sehingga hal ini akan membuat perusahaan di Pati lebih tertib terhadap lingkungan sekitar, baik itu soal pengembangan UMKM maupun kegiatan sosial lain.

Pembahasan Raperda CSR itu mandek lantaran antara kedua instansi yaitu eksekutif dan legislatif belum menemui titik temu. Padahal menurutnya, peraturan itu dibuat salah satu fungsinya adalah untuk memberikan bantuan masyarakat.

“Kita panggil perusahaan melalui CSRnya guna bantuan air bersih. Tapi kejelasannya belum tahu dari eksekutif, namun Raperda CSR akan segera kita tindaklanjuti,” ucap Ali dalam rekaman yang ditulis Rabu (23/8/2023).

Ketua DPRD menyatakan musim kemarau saat ini sudah berdampak pada lingkungan kehidupan masyarakat. Khususnya Pati bagian selatan. Musim kemarau sudah terjadi sejak beberapa bulan lalu.

Puncak musim kemarau diprediksi bakal berlangsung Agustus hingga September 2023 mendatang. Kendati demikian puluhan desa di Pati sudah mengalah krisis air bersih untuk dikonsumsi masyarakat.

Dia membeberkan bahwa dari pihak eksekutif tidak sepaham dengan peraturan yang bakal diterapkan mengenai konsep penghitungan CSR. Sementara legislatif, kata dia mengendalikan CSR agar diatur besaran nominalnya yang diwajibkan disalurkan.

“Ini kan Perda CSR masih mentok, soalnya eksekutif tidak mau (diterapkan) batasan minimumnya. Eksekutif maunya tidak ada batasnya. Lha untuk apa Perda dibuat kalau tidak ada batasnya, tidak ada aturan yang mengatur,” pungkas Ali.(Adv)

Menurutnya, Raperda CSR berperan dalam hal pengaturan ruang lingkup penerima manfaat dari suatu perusahaan. CSR secara ideal digunakan perusahaan untuk mengakomodasi serta berperan dalam kegiatan sosial lingkungan.

“CSR ini kan siapa yang berhak menerima, diserahkan ke siapa, kemudian berapa minimum dari keuntungan bersih. Kan begitu, biar ada rasa tanggung jawab dari perusahaan,” kata Ali Badrudin, Rabu (23/8/2023).

Lebih lanjut, program CSR merupakan salah satu bentuk upaya suatu perusahaan guna membantu serta menyelesaikan persoalan baik sosial serta persoalan lingkungan yang ada di sekitarnya.

Dengan diaturnya mengenai dana wajib tersebut, maka ada mekanisme administrasi. Sehingga ke depannya pemerintah, stakeholder terkait serta masyarakat umum bisa tahu. Ini merupakan upaya membentuk transparansi.

Di samping itu, diketahui juga kegiatan apa saja yang telah dilakukan perusahaan dari pembiayaan CSR. Dirinya menyebut jangan sampai CSR hanya digunakan sebatas kegiatan seremoni semata tanpa mempunyai dampak manfaat besar bagi masyarakat.

“Sekarang perusahaan mana di Pati yang ngasih CSR?, kita ndak tahu. Jangan-jangan CSR bukan untuk kepentingan masyarakat yang mendesak, tapi malah hanya untuk satu kegiatan apa yang kurang begitu jelas. Makanya Raperda CSR saya berharap segera diselesaikan jadi Perda,” paparnya.

Politisi dari PDI Perjuangan itu menjelaskan bahwa eksekutif belum menyetujui soal aturan CSR. Ketidakmauan itu adalah terkait dengan batas minimal CSR yang harus disalurkan.

“Misal dari keuntungan bersih 1 persen atau ½ persen harus disepakati. Sebelum Raperda dibahas, mengundang perusahaan, tokoh masyarakat, tim ahli, tim pakar sudah diundang, untuk menyepakati itu,” tandasnya.(Adv)

Menurut Suwarno, urungnya ditindaklanjuti Raperda CSR tersebut lantaran antara pihak legislatif dan eksekutif belum sepakat mengenai mekanisme penyaluran CSR yaitu soal besaran nominal yang bakal dikeluarkan.

“Raperda CSR masih mandek dalam tingkatan pansus karena belum ada kesepakatan antara eksekutif dan legislatif soal minimal besaran CSR. Asalkan eksekutif bisa kompromi, itu sudah clear,” kata politisi asal PDIP ini, Kamis (15/9/2022).

Pihaknya menjelaskan, ketika masih dipimpin Bupati Pati Haryanto, daerah tidak sepakat soal CSR ada batasan minimal yang harus dikeluarkan perusahaan. Di sisi lain, DPRD menghendaki CSR terdapat patokan.

Suwarno menyatakan bahwa dewan menginginkan CSR yang bakal dikeluarkan perusahaan dengan nominal sebesar 1,5 persen dari penghasilan bersih perusahaan.

Saat ini Pemkab Pati yang dipegang Penjabat (Pj) Henggar Budi Anggoro, Suwarno mengungkapkan semoga segera kembali dilanjutkan. Sebab pembahasannya sudah sampai tingkat Pansus, maka diharapkan bulan depan segera dijadwalkan untuk pembahasan.

“Dengan adanya pergantian kepemimpinan (bupati) supaya bisa di banmuskan lagi. Jadi perlu di jadwal ulang untuk pembahasan pansus bersama dengan pemkab,” ungkap Suwarno.

Raperda CSR ini dinilai sangat penting ditetapkan karena kemanfaatanna bagi masyarakat secara luas. Terlebih, Raperda ini ia mengaku sudah diajukan sejak tahun lalu.

“Semoga dalam pembahasan ke depan Pemkab sepakat dan sepaham. Dengan demikian CSR itu segera bisa dijalankan dan bisa bermanfaat untuk masyarakat banyak,” pungkasnya.(adv)