Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pati Jumani mengatakan defisit anggaran itu nilainya cukup besar hampir menyentuh di angka Rp 70 miliar. Untuk menambal lubang yang besar itu, akhirnya dilakukan penyesuaian anggaran di tubuh internal OPD Kabupaten Pati.

“Di RAPBD ada selisih rencana belanja dengan rencana pendapatan. Selisihnya itu sekitar Rp 69 sekian miliar,” kata Jumani kemarin.

“Untuk menutupi itu ada penyesuaian, penyesuaian anggaran OPD istilahnya untuk menutup defisit rencana belanja yang besar dibanding dengan pendapatan,” imbuhnya.

Dirinya menjelaskan pemangkasasan anggaran yang dilakukannya itu hanya untuk program kegiatan tertentu. Karena ada anggaran yang sifatnya wajib tidak bisa dilakukan pengurangan. Melalui upaya tersebut, sehingga nantinya seimbang antara anggaran belanja dengan pendapatan yang dimiliki.

“Program kegiatan dipangkas, betul annggaran dipangkas. Anggaran sifatnya wajib, misalnya mandatory, gaji pegawai, gaji THL, pembayaran asuransi. Anggaran kegiatan yang boleh dikurangi di luar itu. Dengan anggaran di OPD dipangkas itu, insyaallah bisa menutup defisit,” jelasnya.

Sementara itu, Senin (28/11/2022) hari ini jajaran DPRD bersama dengan pemerintah daerah melakukan rapat paripurna penyesuaian bersama menyepakati APBD 2023. Defisit tersebut sudah selesai dibahas.

“Defisit sudah diatasi sudah dilakukan rasionalisasi di semua OPD kemudian dana cadangan pemilu dikurangi. Defisit boleh, menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 tahun 2021 asal diasumsikan bisa tertutup dengan Silpa di tahun sudah berjalan,” ungkapnya.

Adapun total pendapatan daerah Kabupaten Pati tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp 2,63 triliun. Sementara belanja daerah sebesar Rp 2,69 triliun. Kemudian APBD itu ditandatangani antara Pj Bupati Pati dan pimpinan DPRD.

Artinya, sebelumnya yang masih berupa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), kini menjadi produk Peraturan Daerah (Perda) tentang Dana Cadangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati tahun 2024.

“Dana Cadangan untuk Pilkada 2024, yang disepakati antara eksekutif dan legislatif dicadangkan untuk Pilkada sebesar Rp45 miliar. Di APBD perubahan 2022 dianggarkan Rp10 miliar, kemudian tahun 2023 dianggarkan Rp35 miliar,” ujar Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin.

Ali melanjutkan, adapun untuk kekurangannya nanti setelah dihitung penggunaan Pilkada oleh KPU dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Pati, akan ditambahkan pada tahun 2024 atau di tahun berkenaan.

Dalam kesempatan ini, pihaknya membeberkan bahwa anggaran untuk membiayai Pilkada 2024 itu berdasarkan perhitungan pada saat pembahasan di tingkat Panitia Khusus (Pansus) dengan total anggaran Rp72 miliar. “Hasil rapat komisi yang membidangi sebesar Rp72 miliar untuk anggaran Pemilukada tahun 2024,” terangnya.

Sementara Pj Bupati Pati, Henggar Budi Anggoro menambahkan Dana Cadangan untuk Pilkada tersebut tidak boleh diambil digunakan untuk keperluan pembiayaan program lainnya.

“Jadi duit ini tidak boleh digunakan. Penggunaannya nanti pada tahun 2024 untuk kepentingan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati. Ini sudah disetujui. Bentuknya Perda,” kata Henggar.

Dirinya menegaskan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati itu akan dianggarakan dua kali tahun anggaran. Masing-masing Rp10 miliar pada APBD tahun 2022 dan Rp35 miliar pada tahun 2023.(adv)

Dalam rapat tersebut dihadiri oleh Hj. Tri Erna Sulistyawati, S.H. selaku Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kudus, Dr. Ars. Sam’ani Intakoris, ST, MT. Selaku Sekretaris Daerah yang mewakili Bupati Kudus Dr. HM. Hartopo, ST, MM, MH, beserta jajaran pejabat Kabupaten Kudus lainnya yang menghadiri rapat paripurna itu.

Pada pembukaannya, Hj. Tri Erna Sulistyawati, S.H. menyampaikan urutan 7 Fraksi DPRD Kudus yang akan memaparkan pandangannya terkait Ranperda APBD Kabupaten Kudus Tahun 2022. Mulai dari PKB, Golkar, PDI Perjuangan, Gerindra, Nasdem, PKS, PAN, Hanura, dan Demokrat.

“Pertama, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa oleh H. Ali Ihsan, S. Ag, MH, kedua, Fraksi Partai Golkar oleh Dedhy Prayogo, SE, ketiga, Fraksi PDI Perjuangan oleh Peter M. Faruq, keempat, Fraksi Partai Gerindra oleh Nurhudi, SH, kelima, Fraksi Partai Nasdem oleh H. Muhtamat, SH, MH, keenam, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera oleh Umi Bariroh, dan terakhir, Fraksi Partai PAN, Hanura, dan Demokrat (PANHD) oleh Sa’diyanto, S, Sos.,” katanya.

Juru bicara Fraksi Partai PKB menyampaikan apresiasi kepada lembaga eksekutif yang telah bekerja keras saat wabah Covid-19 melanda dan berharap di tahun 2023 sebagai anggaran registrasi tahun terakhir.

Juru bicara Fraksi partai Golkar menyampaikan dalam melaksanakan pembangunan harus mengutamakan program skala prioritas, serta meminta OPD terkait PPDB untuk mengevaluasi sistem zonasi karena dinilai membingungkan wali murid.

Lanjut dia mengatakan, sebab penerimaan peserta didik baru di Kabupaten Kudus belum bisa mencakup seluruh wilayah. Hal itulah yang sangat membingungkan wali murid. Dan meminta warga yang kurang mampu untuk mendapatkan prioritas bantuan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Kemudian, juru bicara Fraksi Partai PKS mengapresiasi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap pengelolaan APBD Kabupaten Kudus dan mengapresiasi PAD yang melebihi target.

Demikian penyampaian isi pandangan dari beberapa Juru bicara Fraksi partai yang mengikuti Rapat di ruang Paripurna DPRD Kabupaten Kudus terkait Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Kudus tahun anggaran 2022.

Penulis
Adam Naufaldo