Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pati Jumani mengatakan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama dengan Banggar DPRD saat ini sudah selesai membahas Rancangan APBD 2023. Hanya saja, masih akan ditindaklanjuti lagi nantinya dengan paripurna.

“Kalau sampai dengan 30 November tidak ditetapkan, memang ada konsekuensi dan ada resikonya untuk DPRD dan Bupati. Resikonya ada penundaan dana transfer dari pusat, dewan tak gajian enam bulan, termasuk harus menetapkan Perkada 2023,” ucap Jumani.

Menurutnya, pembahasan dengan DPRD sudah selesai. Namun saat ini pihaknya mengumpulkan jajaran OPD untuk menyinkronkan anggaran program kegiatan untuk tahun depan.

Kendati demikian, Jumani menyebut APBD 2023 akan segera ditetapkan sebelum batas yang ditetapkan. Karena pembahasan antara eksekutif dengan legislatif sudah selesai.

“Kalau tidak ada perubahan APBD 2023 akan ditetapkan tanggal 28 November, deadline maksimal 30 November. Pembahasan dengan dewan sudah selesai, saat ini masih penyesuaian di eksekutif,” jelasnya.

Dirinya menyebut pembiayaan anggaran program kegiatan di daerah sebagian besar didanai dari transfer pusat. Akibatnya, belanja modal pegawai hingga pembangunan di daerah tidak berjalan secara maksimal.

Dia memperkirakan APBD 2023 Kabupaten Pati sebesar Rp 2,6 triliun. Dibanding dengan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Pati nominalnya hanya kecil diperkirakan tak menyentuh Rp 400 miliar.

“Resikonya untuk semua, karena kita lebih banyak dapat dari dana transfer pusat, sumber dari PAD cuma sedikit tidur di sampai Rp 360 miliar. Kalau gak salah dari Rp 2,6 triliun itu hanya PAD Rp 360-an miliar,” ungkapnya.

Dari sejumlah anggaran APBD 2023 tersebut, dia mengatakan satu di antaranya digunakan untuk kebutuhan belanja pegawai. Dia menyebut adapun belanja pegawai Kabupaten Pati sebesar 34 persen dari total APBD.

Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin yang didampingi para wakilnya mulai wakil I s/d wakil III. Dalam pembukaannya dia mengabsen anggota DPRD, yang disebut telah memenuhi quorum dihadiri 28 anggota dewan.

“Rapat pada siang hari ini adalah mendengarkan penyampaian RAPBD tahun 2023 yang tadi disampaikan oleh Pj secara jelas,” kata Ali Badrudin, usai rapat kepada wartawan.

Setelah penyampaian penjelasan dari Penjabat (Pj) Bupati Pati, Henggar Budi Anggoro. Ali mengatakan kemudian ditindaklanjuti dengan rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Pati terhadap rancangan APBD tahun 2023.

“Secara keseluruhan fraksi di DPRD Pati telah menyampaikan pandangan umumnya terhadap RAPBD Kabupaten Pati tahun 2023 yang dibacakan oleh Saudara Dicko,” jelasnya.

Pihaknya mengungkapkan, RAPBD ini akan diparipurnakan kembali pada Selasa (11/10) besok. Agenda paripurna berikutnya yaitu penyampaian Pj Bupati Pati terhadap jawaban pandangan umum fraksi.

“Setelah itu, kami akan mendapatkan jawaban Pj Bupati Pati terkait pandangan umum fraksi terhadap RAPBD 2023 guna ketika pencermatan antara TAPD bersama dengan Banggar DPRD Pati bisa sekelas-jelasnya,” pungkasnya.(adv)