Ketua PWI Kabupaten Pati, Much Noor Effendi, mengatakan kegiatan sosial ini merupakan bentuk kepedulian insan pers terhadap masyarakat, khususnya anak-anak yang membutuhkan perhatian dan dukungan.

“Kita ada santunan untuk anak-anak yatim dan memberi bantuan peralatan sekolah bagi anak terdampak banjir.”

Ia menegaskan bahwa kegiatan tersebut sejalan dengan nilai yang terus diusung PWI sejak lama, yakni membangun iklim informasi yang sehat, memperkuat kapasitas jurnalis, serta menjunjung tinggi profesionalisme dalam dunia pers.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menyampaikan apresiasi kepada seluruh insan pers atas kontribusinya dalam mendukung pembangunan daerah dan penyampaian informasi yang akurat kepada masyarakat.

“Tema Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat, sangat relevan. Kami mengucapkan terima kasih atas peran rekan-rekan pers yang telah membantu menyampaikan informasi pembangunan secara objektif dan bertanggung jawab,” ujar Chandra.

Ia menambahkan bahwa peran pers sangat dibutuhkan dalam menyosialisasikan berbagai program prioritas pemerintah daerah, mulai dari peningkatan produktivitas pertanian dengan target panen 10 ton per hektare, pendidikan dan beasiswa, pembangunan infrastruktur, hingga pengembangan sektor perikanan dan kesehatan.

“Kami berharap pers ikut mengedukasi masyarakat dengan menghadirkan narasumber yang kompeten, agar informasi yang diterima publik benar dan utuh,” tegasnya.

Sekretaris PWI Pati, Nur Cholis, menyampaikan bahwa perkara yang kini telah bergulir di pengadilan harus dikawal secara serius. Menurutnya, kekerasan dan intimidasi terhadap wartawan merupakan bentuk pembungkaman yang berdampak langsung pada hak masyarakat untuk memperoleh informasi.

“PWI kawal tuntas sampai pengadilan peristiwa upaya membungkam karya-karya jurnalistik. Ada penghalangan kerja mereka, karena menurut keterangan saksi ada upaya intimidasi,” ucapnya, Jumat (30/1/2026).

Ia juga menyesalkan adanya tindakan arogan yang diduga dilakukan oleh seorang pejabat di Kabupaten Pati. Cholis menyebut, peristiwa ini menjadi yang pertama di Pati karena kasus penghalangan kerja wartawan sampai berlanjut ke meja hijau.

“Ini merupakan pertama di Pati adanya kasus penghalang-halangan terhadap wartawan yang sudah sampai di persidangan. Ini menjadi awal ujian bagi dunia pers, ketika teman-teman kami mengalami penghalangan hingga harus diproses secara hukum,” lanjutnya.

Hal senada disampaikan Tim Advokasi IJTI Muria Raya, Andi Eko Prasetyo. Ia menilai jalannya persidangan belum sepenuhnya menyinggung aspek perlindungan pers, terutama terkait penerapan Undang-Undang Pers dalam perkara tersebut.

“Tidak disebutkan oleh JPU terkait adanya Undang-Undang Pers. Jadi kami berharap persidangan ini bisa menjadi pemicu bahwa jurnalis bekerja mencari dan menyampaikan informasi melalui media,” jelas Andi.

Menurut Andi, Undang-Undang Pers telah secara tegas mengatur bahwa tidak seorang pun dibenarkan menghalangi kerja jurnalistik. Jika kasus ini tidak ditangani secara tepat, ia khawatir akan menjadi preseden buruk bagi perlindungan wartawan ke depan.

“Dengan kejadian seperti ini sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Pers, siapapun tidak boleh menghalangi kinerja jurnalistik. Jika perkara ini lolos, itu akan menjadi tragedi buruk bagi jurnalis,” tegasnya.

PWI dan IJTI pun menilai, jika pelaku akhirnya dibebaskan, maka keamanan dan kebebasan wartawan saat menjalankan tugas di lapangan akan semakin terancam. Mereka berharap pengadilan dapat memberikan putusan yang adil demi menjaga iklim pers yang sehat dan bebas dari intimidasi.