Disdikpora Kudus melalui Kabid Pendidikan Dasar, Anggun Nugroho mengungkapkan, permasalahan tersebut akan dibahas terlebih dahulu bersama pihaknya yang mengenai komite sekolah.

“Nanti dibahas dulu dengan teman-teman di Dinas Pendidikan dan pengawas kaitannya dengan komite agar tidak terjadi polemik,” ujarnya saat ditemui di sela kesibukannya.

Terkait sumbangan, nantinya Anggun sapaan akrabnya akan mencoba untuk men-standarkan sumbangan yang benar seperti apa dan yang sesuai regulasi tersebut bagaimana, akan dibahas lebih dalam.

“Kami akan coba standarkan sumbangan yang bener seperti apa dan yang sesuai regulasi nanti akan dibahas lebih dalam,” ujarnya

Dari hasil itu akan muncul berupa surat edaran maupun hasil lainnya setelah mengadakan rapat pembahasan polemik. Terkait penggalanan dana, ia menjelaskan bahwa sudah tertera dalam Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

“Didalam Permendikbud itu dijelaskan penggalangan dana yang dilakukan oleh komite itu sudah melalui rapat baik sekolah maupun semua wali murid,” katanya.

Sehingga yang disepakati tersebut akan muncul sebuah angka yang bisa menjawab kebutuhan sekolah, sifatnya sukarela dan tidak memaksa atau memberatkan wali murid. Serta meminta untuk melihat prosedur pada Permendikbud No 75 Tahun 2016.

“Himbauan prosedur dalam melakukan penggalangan dana harus diikuti yang berdasarkan komite Permendikbud No 75 Tahun 2016. Tentang komite sekolah disitu sudah lengkap,” ujarnya.

“Penggalangan dana oleh komite bisa diperuntukan oleh apa saja termasuk penggembangan sarpras sekolah dan pembiayaan operasional komite bisa dilakukan melalui penggalangan dana,” tambahnya.

Selain itu dirinya berpesan untuk komite sekolah agar bisa bekerja sama dalam memajukan pendidikan di sekolah.

Ketua Komite SD Negeri 3 Demaan Kudus Febrina Rahmawati mengungkapkan, bahwa dalam hal tersebut terjadi salah komunikasi mengenai yang sebenarnya terjadi yakni permohonan bantuan yang bersifat sukarela.

“Telah ada miskomunikasi disini, bahwa yang terjadi adalah permohonan bantuan yang sifatnya sukarela,” ungkapnya kepada Samin News.

Terkait hal itu, dirinya menyebut bahwa tidak ada penentuan besaran nominal, namun hal itu justru dilakukan karena adanya kejadian darurat yaitu ambrolnya plafon ruang perpustakaan dan ruang kelas.

“Saat itu sementara kegiatan belajar mengajar harus terus berjalan. Dari pihak sekolah sudah melakukan upaya permohonan perbaikan kepada dinas,” bebernya saat berada di SD 3 Demaan Kudus.

Namun, untuk itu tentunya ada prosedur yang harus dilalui, sementara kala dulu kejadiannya sangat darurat yang membuat harus segera ditindaklanjuti. Maka, muncul sebuah inisiatif guyub bersama mengatasi keadaan tersebut.

“Laporan keuangannya ada. Didalamnya jelas tertera nama-nama donatur, jumlah dana yang masuk serta lengkap dengan rincian penggunaannya,” tandasnya.

Terkait pengadaan proyektor saat itu sudah melalui musyawarah yang menghadirkan seluruh anggota kelas satu dan disepakati bersama bahwa akan membantu pengadaan proyektor untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di kelas 1.

Selain itu, untuk iuran paguyuban yang terbentuk atas prakarsa masing-masing kelas serta melalui proses musyawarah bersama dengan tujuan bersama yakni untuk mensupport segala bentuk kegiatan dan keperluan kelas itu sendiri.

“Komite mohon maaf bilamana telah sempat terjadi pola komunikasi yang kurang berkenan kepada pihak-pihak tertentu dan berharap suasana dapat kembali kondusif,” pungkasnya.

Muhaimin sapaan akrabnya meminta Pemkab Kudus berkaca pada kasus rekrutmen perangkat desa yang ada di Kabupaten Demak, agar menjalankan mekanisme yang sesuai.

“Setelah terjaringnya oknum yang terlibat suap pada rekrutmen perangkat Desa Demak hendaklah menjadi pelajaran bagi Pemkab Kudus dalam menjalankan mekanisme rekrutmen yang sesuai,” ujar Ketua HMI Kudus, Senin (29/8/2022).

Ia melanjutkan, ada banyak oknum penyelenggara atau panitia yang bisa memanipulasi dan memanfaatkan celah jika tidak diawasi dengan benar dalam proses perekrutannya.

“Banyak sekali celah yang bisa dimanipulasi oleh para oknum penyelenggara atau panitia jika tidak saling mengawasi,” kata dia.

“Kita tidak menggunakan narasi hati-hati pada Pemkab Kudus karena kehati-hatian berarti masih dilakukan. Tapi kita dengan tegas menyatakan stop pungli dan money politik dalam proses rekrutmen perangkat desa,” sambungnya.

HMI Kudus melalui Muhaimin berkomitmen akan mengawal hingga tuntas proses tersebut supaya bersih dan bisa melahirkan perangkat desa yang berintegritas tinggi.

Penulis
Adam Naufaldo