“Sehingga tidak muncul kabar yang simpang siur terkait penyakit ini. Dan penting juga menjaga informasi untuk menghindari berita-berita hoax yang dapat menimbulkan kepanikan masyarakat,” ungkap Puan dilansir laman DPR, Jumat (13/5/2022).

Selain itu, pihaknya mendorong Pemerintah segera menentukan protokol penanganan kasus Hepatitis akut. Apalagi penyakit ini muncul di saat pandemi Covid-19 belum berakhir. Dengan penanganan yang tepat, kita berharap semua nyawa pasien Hepatitis akut ini dapat diselamatkan. Maka, komunikasi serta kerjasama antara pusat dan daerah terus diintensifkan.

“Pemerintah Pusat juga harus meningkatkan kerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam monitoring terkait potensi munculnya kasus-kasus baru di berbagai wilayah,” paparnya.

Dia berharap disiapkan dokter anak dan tenaga medis lainnya di setiap daerah, serta mempersiapkan fasilitas kesehatan untuk skenario terburuk. Apalagi, menurutnya, di tengah kegiatan PTM berlangsung masih dalam pandemi Covid-19 belum berakhir.

“Termasuk juga dengan terus memantau pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM). Pemerintah Pusat bersama-sama dengan Pemda dan pihak sekolah agar menjaga peserta didik dari penyebaran penyakit ini,” jelasnya.

Puan menambahkan, WHO melaporkan sudah ada 348 kasus Hepatitis akut di berbagai belahan dunia. Sementara itu Kementerian Kesehatan menyebut sudah ada 15 kasus dugaan penyakit ini di Indonesia, dan lima di antaranya meninggal dunia.

Berdasarkan laporan, Hepatitis akut ini menyerang anak usia 1-17 tahun. Puan meminta agar seluruh pihak tidak menyepelekan virus Hepatitis akut yang menular lewat asupan makanan atau melalui mulut itu.

Hal itu ia sampaikan saat mengunjungi ke Kecamatan Pronojiwo di beberapa lokasi dampak erupsi Gunung Semeru, Senin (20/12/2021). Jembatan Geladak Perak terputus itu mengakibatkan Kecamatan Pronojiwo terisolir.

“Di Pronojiwo ini saya melihat ada beberapa hal yang memerlukan percepatan. Salah satunya pembangunan jembatan gantung yang menjadi akses satu-satunya ke wilayah ini,” kata Puan.

Di samping akan mengawal pembangunan infrastruktur khususnya perbaikan jembatan gantung Geladak Perak untuk segera diperbaiki. Pihaknya juga tetap memprioritaskan penanganan pemulihan korban pasca erupsi. Pemulihan korban menurutnya sangat urgen dilakukan untuk kehidupan masyarakat menjalani aktivitas baru.

Kemudian, Puan mengunjungi ke lokasi pengungsian di SDN 02 Pronojiwo. Tak luput, ia juga membawa beberapa bantuan yang disalurkan. Di antaranya 1.000 paket sembako, 100 selimut, 300 buah mainan anak, 1.000 sarung, dan 100 mukena. Ia juga membagikan 300 paket tas sekolah dan alat tulis untuk anak-anak.

Dalam kesempatan itu, Puan mendengarkan keluh kesah yang dialami warga. Baik terkait dengan kondisinya maupun infrastruktur yang perlu diperbaiki. Masyarakat menginginkan tanggul di desanya juga diperbaiki.

“Saya tahu kondisi ini berat tetapi saya berharap Bapak/Ibu semua tabah. Kita semua berdoa agar Insya Allah masa yang berat ini segera terlewati dengan baik dan Bapak/Ibu semua bisa kembali normal kehidupannya,” ujarnya.

Puan meminta kebutuhan warga terdampak guguran awan panas erupsi Gunung Semeru harus menjadi prioritas saat ini.

“Kebutuhan warga terdampak harus menjadi prioritas,” ujar Puan dikutip akun Instagram Ketua DPR RI, Senin (6/12/2021).

Hingga saat ini Tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian korban di sekitar lereng Gunung Semeru. Pemerintah bersama jajaran BNPB, Basarnas, TNI/Polri telah bekerja cepat dalam melakukan tanggap darurat.

Para korban terdampak erupsi Gunung Semeru perlu sekali diperhatikan dan dijamin kebutuhan dasarnya. Seperti halnya tempat pengungsian, makanan, selimut alat-alat medis, akses jaringan dan termasuk pendirian dapur umum.

“sediakan dapur umum agar kebutuhan makan pengungsi terjamin, logistik lain seperti selimut, alas untuk tidur, hingga ketersediaan air dan listrik juga harus diperhatikan,” imbuh Puan.

Berdasarkan data informasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga Minggu (5/12) pukul 17.00 WIB terdapat 69 orang mengalami luka-luka, 14 orang meninggal dunia dan sekitar 5.205 orang terdampak erupsi.

Akibatnya sedikitnya 902 orang mengungsi di tiga lokasi berbeda. Di Kecamatan Pronojiwo sejumlah 305 orang, Kecamatan Candipuro terdapat 409 orang yang mengungsi dan di Kecamatan Pasirian 188 orang yang tersebar di berbagai titik.

Pemerintah mewajibkan pelaku perjalanan pesawat harus menunjukkan bukti negatif Covid-19 dengan skema PCR. Meskipun, telah mengikuti vaksinasi Covid-19. Hal ini yang mengundang kebingungan.

“Pemerintah harus memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait peraturan Inmendagri Nomor 53 Tahun 2021,” ujar Ketua DPR RI Puan Maharani, di akun Twitter miliknya, @puanmaharani_ri.

Di samping itu, syarat mampu menunjukkan negatif Covid-19 itu jika memang untuk mengatasi penyebaran pandemi Covid-19, maka seharusnya juga berlaku pada moda transportasi lainnya.

Menurutnya, tes PCR jika adalah solusi terbaik bagi pelaku perjalanan untuk menangani pandemi. Ia meminta harga yang dipatok harus terjangkau dan sebisa mungkin ditekan hingga biayanya kecil.

“Jika syarat tes PCR bagi pelaku penerbangan adalah solusi terbaik maka harga PCR test harus ditekan dan seragam di seluruh daerah,” lanjut Puan.

Kendati demikian, pandemi Covid-19 adalah persoalan yang harus ditangani dengan maksimal. Pasalnya faktor kesehatan dan keselamatan masyarakat merupakan unsur yang sangat penting.

“Utamakan keselamatan masyarakat, jangan sampai kasus Covid-19 naik lagi, tapi juga jangan membuat peraturan yang membingungkan dan memberatkan,” Puan menambahkan.

“Kalau data pribadi Presiden saja bisa bocor, apalagi warga biasa. Kita sama-sama tahu bahwa banyak NIK warga yang bocor dan akhirnya terjebak oleh pinjaman online ilegal,”  turur Puan, Jumat (3/9/2021) kemarin.

Menurut Puan, kebocoran data yang terjadi selama ini harus segera disikapi dan ditambal dengan UU PDP.

“Dengan UU PDP ini nantinya para pembocor dan pengambil manfaat dari kebocoran data pribadi warga ini akan dijatuhi sanksi, mulai dari denda sampai pidana,” tegas Puan.

Puan pun menjelaskan, RUU PDP belum disahkan karena masih ada perbedaan pendapat antara DPR dan pemerintah terkait kedudukan lembaga otoritas pengawas perlindungan data pribadi.