“Senantiasa meningkatkan kontribusi dalam mendorong pertumbuhan perekonomian daerah. Yaitu dukungan terhadap perkembangan UMKM dilakukan Kabupaten Pati,” terang Henggar dalam sambutannya saat menghadiri kegiatan Undian Tamades BPR-BKK di pendopo, Rabu (11/10/2023).

Menurutnya, UMKM merupakan sektor perekonomian yang cukup terbukti sebagai salah satu penyangga ekonomi. Upaya mendukung kemajuan ekonomi itu bisa berupa program-program yang kompetitif dalam rangka mewujudkan kemajuan perekonomian.

“Kami harap agar ke depan apa yang sudah baik ini agar terus dioptimalkan. Sebab persaingan dalam dunia perbankan dari waktu ke waktu semakin meningkat,” pesan Henggar.

Selain itu, lanjut dia adalah yang perlu diperhatikan juga adalah bagaimana menjaga profesionalitas kerja, akuntabilitas, hingga pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

Sedangkan Direktur Utama BPR-BKK Pati Slamet Widodo menyatakan bahwa pihaknya turut aktif dalam membantu pelaku UMKM sebagai dukungan pembangunan perekonomian di Kabupaten Pati. Hal itu bisa dilihat dari kredit yang disalurkan sebagian besar adalah kepada UMKM.

“Kredit BPR-BKK sebagian besar hampir 87 persen dari total kredit yang disalurkan yaitu untuk usaha produktif seperti UMKM sebagai urat penyangga perekonomian,” terangnya.

Dalam kesempatan itu, dia menjelaskan saham BPR-BKK Pati perusahaan milik daerah di mana sahamnya dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar 51 persen. Sementara sahaja miliknya Pemkab Pati sejumlah 49 persen.

Dia menambahkan bahwa BPR-BKK Pati sebagai perusahaan perbankan juga telah ikut serta dalam program penjaminan simpanan. Jadi simpanan baik berupa tabungan maupun deposito dijamin 100 persen oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Hal itu disampaikan Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Pati, Anik Sukristiyani. Audit pada BUMD dilakukan oleh lembaga Kantor Akuntan Publik (KAP).

“BUMD masih audit mulai pertengahan Januari kemarin. Kemudian biasanya keluar itu setelah dua bulan dari tutup buku, bukan Februari. Jadi saat ini belum ada angkanya (dividen). Audit ini dilaksanakan dari KAP,” kata Anik di ruangannya, Selasa (14/2/2023).

Bahkan tak hanya audit, melainkan dikatakan Anik jika pemegang sahamnya lebih dari 1 antara provinsi dan kabupaten. Maka, setelah proses audit selesai, masih harus RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). Sehingga tidak bisa serta merta menyetor angka dividen berapa kepada daerah.

Dia menjelaskan pembagian dividen tergantung dari beberapa faktor. Seperti besaran laba, karena tidak sama persis setiap tahun bisa berubah fluktuatif sifatnya.

“Prediksinya ada yang naik ada yang turun. Sebab perolehan laba tidak hanya dari kinerja, mungkin dari koreksi bisa, dari hibah menjadi pendapatan atau pun penyuntikan modal,” ungkapnya.

Anik menyebutkan penyuntikan modal kepada BUMD tahun 2022 hanya dua perusahaan masing-masing ke PDAM dan BPR Bank Daerah Pati. Selain dua perusahaan tersebut, selebihnya tidak ada.

“Penyertaan modal Rp 6,5 miliar, untuk PDAM sekitar Rp 4 miliar, sedangkan Bank Daerah Rp 2,5 miliar. Pastinya lupa karena sudah di awal tahun kemarin,” sebut Anik.

Sebagai tambahan informasi, BUMD di Pati di antaranya PT BPR Bank Daerah Pati (Perseroda), Perumda Aneka Usaha, PDAM Tirta Bening, PT BPR BKK Pati dan PT Bank Jateng.