Kades Karangsari, H Asroruddin menegaskan Hari ini kita menyerahkan sertifikat massal dari program PTSL sejumlah 517 bidang yang diserahkan di balai desa pada Rabu (3/1/2024).

“Sertifikat ini sebagai bukti ke warga, legalitas tanah ini merupakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilaksanakan serentak oleh pemerintah untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan hak atas suatu tanah milik masyarakat,” Terang Kades.

Sementara itu, Abdul wahid salah satu warga desa karangsari mengaku sangat senang dengan adanya pembagian sertifikat ini, Ia mengaku program PTSL ini sangat membantu masyarakat.

Dan warga yang lain penerima sertifikat juga mengaku senang akhirnya mendapat sertifikat tanah, karena sertifikat ini bisa menjadi bukti kepemilikan tanah secara resmi dan sah menurut Hukum.

Saat di wawancarai terkait biaya, Kades juga menjelaskan sesuai dengan Perbup pembiayaan 400 ribu rupiah itu sudah melalui tahapan-tahapan sudah dilakukan, dan alhamdulillah sesuai dengan harapan sejumlah 517 sertifikat sudah dibagikan dan tidak ada yang tersisa.

Kades Asroruddin berharap setelah sertifikat di terima dari masing-masing pemilik supaya bisa bermanfaat karena sertifikat ini sangat berharga bagi warga desa karangsari, Pungkasnya.

Sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pati itu pun dibagi secara langsung kepada masyarakat di Aula Balai Desa Rogomulyo, Kamis (26/10/2023) siang.

Kholistiono mengaku bersyukur pengajuan program PTSL kini sudah jadi. Menurutnya program pemerintah ini sangat membantu masyarakat untuk mengurus tanah secara legal.

“Alhamdulillah ada program PTSL, sebelumnya kami mengajukan 3 petak bidang tanah. Ini jelas membantu warga. Dari pada ngurus mandiri menghabiskan biaya yang lumayan,” terangnya di sela-sela pembagian.

PTSL merupakan program serentak yang dilaksanakan secara nasional untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan hak atas suatu tanah milik masyarakat.

Sementara Kepala Desa Rogomulyo, Suyikno, menyatakan secara keseluruhan program PTSL yang akan dibagikan kepada warganya sebanyak 990 bidang. Namun, kali ini baru terealisasi sekitar 600- bidang tanah.

“Dengan program ini dapat membantu pengurusan pembuatan surat tanah, memberikan kejelasan hak tanah warga. Tentu ini mengantisipasi dan menghindari adanya konflik batas tanah antar sesama warga,” katanya.

“Kali ini kita Pemdes Rogomulyo menyerahkan sertifikat tanah gratis melalui program PTSL kepada 600 lebih warga. Sementara targetnya total keseluruhan dari BPN yang akan dibagikan sebanyak 990 bidang. Sisanya akan disalurkan bulan November,” tambah Suyikno.

Dirinya berharap, di samping ini merupakan dukungan terhadap program Presiden Joko Widodo yaitu PTSL. Di samping itu ia berharap bidang tanah di wilayahnya mempunyai sertifikat tanah resmi dari pemerintah semuanya.

Ketua Tim 3 BPN Pati, Lulus Y.P mengatakan pihaknya membagikan sertifikat sejumlah 406 bidang tanah dari estimasi yang diusulkan sebanyak 511 unit. Program legalisasi aset tanah ini merupakan program nasional yang digagas Presiden RI, Joko Widodo.

“Ini merupakan program strategis nasional yang dicanangkan presiden Joko Widodo untuk membantu masyarakat dalam hal legalisasi aset hak sertifikat atas tanah,” ucap Lulus usai pembagian sertifikat kepada wartawan.

Di samping sebagai program legalisasi hak atas tanah tersebut, menurut Lulus program ini juga sebagai dukungan program nasional pemulihan perekonomian masyarakat pasca pandemi.

“Program pemberdayaan ekonomi sertifikat ini bisa digunakan pemiliknya misalnya diagunkan di perbankan sehingga nanti memperoleh tambahan modal usaha,” jelasnya.

Dirinya menyebut pada tahun 2022 ini, BPN Pati menargetkan melakukan legalisasi pertanahan sebanyak 22 ribu bidang. Yang mana dari target itu diharapkan sebelum tahun 2022 berakhiran sudah selesai dibagikan.

“Kekurangannya ini terus diproses, pasalnya saat ini masih terus berjalan Insyaallah sebelum akhir Desember sudah terbagikan semuanya,” sebut Lulus.

Sementara itu, Kepala Desa Pegandan, Sudarmono berharap sisa sertifikat yang belum jadi itu oleh BPN agar segera diproses. Pihaknya akan selalu berkoordinasi dengan kantor BPN sehingga semuanya bisa segera selesai.

“Dengan sertifikat PTSL ini semoga perekonomian masyarakat meningkat, kemudian yang diinginkan terkait dengan legalitas tanah ini tercapai serta menyelesaikan persoalan-persoalan sengketa tanah,” tegasnya.

Lulus Y.P selaku pegawai dari kantor BPN Pati menyatakan pihaknya menyerahkan 578 bidang sertifikat tanah PTSL kepada masyarakat Kedungsari. Dirinya menyinggung bahwa Desa Kedungsari merupakan salah satu desa unggulan menjadi desa lengkap di Kabupaten Pati.

Menurutnya, program sertifikat tanah PTSL ini bukan sekadar menerbitkan legalitas terhadap suatu bidang pertanahan. Melainkan, upaya BPN dalam mendukung program pemerintah guna meningkatkan perekonomian masyarakat pasca pandemi.

“Di samping program pemerintah legalisasi aset berupa sertifikat tanah hak milik, tetapi juga untuk memberdayakan perekonomian masyarakat,” ucap Lulus.

Menurutnya, dengan sertifikat PTSL itu bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Lantaran, misalnya akan membuka usaha bisa digunakan menambah modal. Hal ini yang ia sebut sebagai pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Karena (sertifikat) ini di kemudian hari misalnya diagunkan ke bank pinjam modal untuk membuka usaha. Tidak bingung lebih gampang dalam mengakses permodalan,” terangnya.

Sedangkan Kades Kedungsari, Mustamin mengaku masyarakatnya antusias dan sangat senang terhadap program PTSL ini. Ia mengatakan Pemdes Kedungsari mengajukan 628 bidang tanah untuk disertifikarkan, namun baru 578 yang bisa diproses.

“Yang jelas masyarakat senang sekali sudah lama ingin mempunyai sertifikat karena tanah mereka sudah punya status tidak ada sengketa. Selain itu, juga meningkatkan ekonomi meningkatkan modal,” jelasnya.

Kades Sokokulon, Jami’an mengatakan sebanyak 521 sertifikat PTSL diserahkan kepada warganya. Sertifikat diserahkan secara simbolis kepada 5 orang perwakilan.

Menurutnya, PTSL merupakan pendaftaran tanah sistematis yakni program yang diluncurkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sebelum adanya program PTSL tersebut, Pemdes Sokokulon melihat masih banyak status tanah yang belum jelas. Banyaknya ketidakjelasan status tanah ini, membuat resah.

“Dengan adanya ini bisa menyelesaikan masalah yang ada terkait dengan pertanahan. Jumlah yang dibagikan ada 521 sertifikat,” kata Jami’an usai acara penyerahan kepada wartawan.

Dari sejumlah sertifikat yang dibagikan itu, pihaknya menegaskan masih ada 64 sertifikat yang belum jadi. Dia berharap dalam waktu dekat, bulan-bulan ini sisanya bisa direalisasikan dibagikan kepada yang bersangkutan.

Dirinya menyebut, sertifikat yang belum jadi ini lantaran persyaratan belum mampu dipenuhi oleh yang bersangkutan. Sehingga tidak bisa diproses selanjutnya untuk penerbitan sertifikat. Maka dari itu, pihaknya akan mengkomunikasikan kepada BPN.

“Memang ada sertifikat yang persyaratannya belum terpenuhi, misalnya terkait dengan penandatanganan ahli waris. Maka yang belum ini tidak bisa dikerjakan. Sementara sisanya sertifikat yang belum jadi itu, kita kembalikan kewenangan ke BPN,” pungkasnya.