Sebelumnya juga kantor Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) pun turut menjadi sasaran didatangi sejumlah massa. Mereka menuding pengadaan PPPK tahun ini syarat dengan kecurangan.

Menanggapi hal itu, Kepala BKPP Pati, Muh Saiful Ikmal menegaskan bahwa proses pengadaan PPPK dilakukan secara objektif, adil, hingga kompetitif. Bahkan panitia seleksi PPPK merupakan kewenangan Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) BKN. Pemerintah Daerah hanya memfasilitasi kesiapan peserta dan tempat tes.

“Mengenai praktik pungli itu tidak benar. Jadi masyarakat jangan mudah percaya dengan iming-iming uang nanti bisa dipastikan lulus. Padahal itu tidak benar. Kelulusan (peserta) kewenangan BKN,” ungkap Ikmal dihadapan sejumlah awak media, Rabu (11/10/2023).

Dirinya menjelaskan pengadaan PPPK tercabut dalam Permenpan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Ini sudah diatur secara detail di dalam peraturan.

Pihaknya menegaskan sesuai dengan Permenpan itu, maka BKPP selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi kepegawaian di daerah tidak punya ruang terhadap cara-cara picik meluluskan peserta.

“Jadi jangan mudah percaya dan laporkan jika ada praktik mafia terkait pengadaan PPPK tahun 2023,” pesan Ikmal.

Menurutnya rekrutmen PPPK sudah sesuai aturan yang berlaku berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara (Permenpan) Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Ikmal mengatakan proses pengadaan PPPK dibagi dua panitia, pertama yaitu Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) dan Panitia Seleksi Daerah.

Di pasal 3 Permenpan itu, ungkap Ikmal dijelaskan bahwa prinsip PPPK yaitu kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktik korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) serta tidak dipungut biaya.

“Panselnas mengurusi proses CAT (Computer Assisted Tesd) hingga kelulusan itu kewenangan BKN. Kemudian Pansel instansi (daerah) kewenangannya meliputi seperti tempat tes dan persiapan peserta,” ujarnya dalam rekaman yang ditulis Selasa (10/10/2023).

“Jadi sangat tidak mungkin mencampuri lulus tidaknya pelamar atau peserta PPPK,” sambung Ikmal.

Pihaknya juga menegaskan jika terdapat pungli dalam proses pengadaan PPPK, maka segera laporkan. Pihaknya justru mendorong akan hal itu terungkap sesuai kebenarannya. Karena, seleksi yang dipakai adalah berbasis komputer terpercaya telah diakui yaitu dari BKN.

“Dan kami imbau kepada masyarakat bahwa pengadaan PPPK tahun 2023 ini benar-benar normatif dari BKN, jadi jangan mudah terbujuk rayu mengatasnamakan pejabat, siapa pun di Pati dengan iming-iming uang bisa meloloskan PPPK tidak benar dan itu pembohongan,” terang dia.

Lebih lanjut, dirinya menjelaskan terkait THL teknis pengadaan tahun ini sesuai dengan Permenkeu, Pati mendapat dua formasi, yaitu formasi guru dan tenaga kesehatan. Berdasarkan amanat undang-undang belanja pegawai tidak lebih dari 30 persen, sementara ini sudah 34 persen. Sementara arahan dari pimpinan daerah, kebijakannya disesuaikan dengan pegawai yang pensiun tahun ini.

Sebagai informasi, sebelumnya Senin (9/10) kantor BKPP Pati digeruduk sejumlah massa yang mengatasnamakan Masyarakat Penjaga Nusantara (Mantra). Mereka menuding di dalam pengadaan PPPK tahun ini ada mafia. Selain itu massa juga meminta seleksi PPPK dibuka secara transparan.

Setibanya di Alun-alun Pati sekitar pukul 11.00 WIB, massa aksi kemudian berjalan beberapa putaran mengelilingi alun-alun.

Peserta aksi membawa sejumlah poster yang berisikan tuntutan hapus mafia PPPK, hapus dikritik THL honorer dan permintaan penyelenggaraan PPPK secara terbuka dan adil.

Setelah beberapa putaran, peserta aksi kemudian berlanjut menyuarakan aspirasinya ke depan kantor Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP).

“PPPK yang dibuka 600, sementara yang mendaftar sangat banyak bahkan sampai ribuan. Ini kemungkinan pakai mahar,” kata Cahaya Basuki koordinator lapangan dari Mantra.

Dirinya menduga ada permainan dengan menarik mahar. Menurutnya meskipun baru indikasi, namun pihaknya menegaskan bahwa perlu dicurigai proses selengkapnya PPPK. Pasalnya Pemkab hanya membuka ratusan formasi, berbalik dengan kebutuhan yang ada.

Lebih lanjut, dia meminta masyarakat agar brani bersuara menyuarakan keadilan. Dia mengaku akan siap menerima aduan serta mendampingi masyarakat atas kasus ini.

“PPPK patut dicurigai, yang mendaftar lebih banyak. Jadi mestinya kami menunggu teman-teman honorer serta THL brani angkat bicara. Dan kami akan siap mengawal,” tandasnya.

Hal ini disampaikan Kepala BKPP Pati, Saiful Ikmal merespon pendataan pegawai non ASN atau honorer. Pihaknya mengatakan, informasi mengenai tawaran oknum menjanjikan masuk ASN secara instan itu santer terdengar hingga masuk ke telinganya.

“Kami imbau masyarakat jangan percaya dengan oknum yang menjanjikan bisa langsung jadi ASN,” ucap Ikmal belum lama ini.

Sebelumnya, BKPP tengah melakukan pendataan pegawai non ASN. Menurutnya ini dilakukan berdasarkan SE dari pusat. Seterusnya ditindaklanjuti agar OPD segera yang punya tenaga non ASN untuk mengirim datanya ke BKPP.

Pendataan non ASN ini, dia menegaskan tidak ada hubungannya dengan perekrutan ASN, baik itu CPNS maupun PPPK. Pihaknya meminta kalau ada oknum, ada pejabat nawarin untuk masuk jadi PPPK, dengan dalih akan diuruskan biar gampang itu tidaklah benar.

“Padahal itu tidak benar, karena yang pasti BKPP diperintah pusat untuk mendata pegawai non ASN, kecuali pegawai BLUD. Sudah kita rekap sudah ada data masternya, sudah kita injec ke aplikasi BKN. Setiap pegawai non ASN itu punya akun sendiri,” tegas Ikmal.

Lebih lanjut, kata Ikmal apakah dari mereka selaku pegawai non ASN berharap dengan pendataan ini seterusnya akan diangkat menjadi ASN, dirinya tidak tahu. Dimungkinkan, pegawai non ASN ini beranggapan akan segera diangkat.

“Yang pasti kita disuruh memotret kondisi non ASN itu berapa. Tetapi sekali lagi saya tegaskan pendataan non ASN ini tidak ada kaitannya dengan penerimaan PPPK maupun CPNS,” jelasnya.

Pihaknya mengungkapkan untuk saat ini pendataan pegawai non ASN di OPD lingkup Kabupaten Pati sudah selesai. Adapun jumlahnya 4.651 meliputi baik itu guru maupun Tenaga Kesehatan (nakes) non ASN.