Pihaknya menyebut batalnya penyeragaman PPKM level 3 di semua daerah adalah lantaran penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia menunjukkan perbaikan yang signifikan dan terkendali pada tingkat yang rendah.

“Indonesia sejauh ini berhasil menekan angka kasus konfirmasi Covid-19 harian dengan stabil di bawah angka 400 kasus. Kasus aktif dan jumlah yang dirawat di RS menunjukkan tren penurunan dalam beberapa hari ke belakang,” ujar Luhut dilansir dari laman resmi Kemenko Marves pada Selasa (7/12/2021).

Di samping itu, ini tak terlepas dari data tren perubahan konfirmasi Covid-19 harian yang menurun. Berdasarkan assessmen per 4 Desember, jumlah kabupaten kota yang tersisa di level 3 hanya 9,4 persen dari total kabupaten/kota di Jawa-Bali atau hanya 12 kabupaten/kota saja.

Kendati batal penyeragaman PPKM, tetapi pihaknya menyebut pembatasan akan tetap berjalan seperti biasa dengan beberapa pengetatan. Terutama mengingat munculnya varian baru Omicron yang sudah dikonfirmasi di beberapa negara.

“Kebijakan PPKM di masa Nataru (Natal dan Tahun Baru) akan dibuat lebih seimbang dengan disertai aktivitas testing dan tracing yang tetap digencarkan,” papar Luhut.

Melalui penguatan 3T (testing, tracing dan treatment) dan percepatan vaksinasi dalam 1 bulan terakhir, Indonesia saat ini lebih siap dalam menghadapi momen Nataru. Testing dan tracing tetap berada pada tingkat yang tinggi, meski kasus rendah, dan lebih baik dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Selama Nataru, pemerintah melakukan pengetatan bagi pelaku perjalanan, yaitu dengan syarat perjalanan jarak jauh dalam negeri adalah wajib vaksinasi lengkap dan hasil antigen negatif maksimal 1×24 jam sebelum keberangkatan.

Untuk orang dewasa yang belum mendapatkan vaksinasi lengkap ataupun tidak bisa divaksin karena alasan medis, tidak diizinkan untuk bepergian jarak jauh.

“Anak-anak dapat melakukan perjalanan, tetapi dengan syarat PCR yang berlaku 3×24 jam untuk perjalanan udara atau antigen 1×24 jam untuk perjalanan darat atau laut,” pungkasnya.

Penetapan level 2 PPKM tersebut berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri tentang PPKM Jawa-Bali, Senin (23/8).

Menyikapi hal ini, Bupati Jepara Dian Kristiandi menyatakan bahwa keberhasilan tersebut merupakan capaian kolektif dari semua elemen masyarakat.

“Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh warga masyarakat. Juga kepada Forkopimda, jajaran Kodim 0719/Jepara, Polres Jepara, dan juga tenaga kesehatan,”  tutur Andi, Selasa (24/8/2021) kemarin.

Meski demikian, Andi tetap mengimbau masyarakat agar tidak lengah dan melupakan protokol kesehatan yang berlaku.

“Jangan sampai setelah level kita turun kita justru abai. Sebab senyatanya virus masih ada disekitar kita,” tandasnya.

Hal ini ia sampaikan saat menggelar konferensi pers secara virtual, Senin (23/8/2021) kemarin. “Perlu kita ketahui bersama, bahwa PPKM ini akan terus berlaku selama pandemi,” tegasnya.

Selain itu, Luhut juga menjelaskan bahwa level PPKM akan ditentukan sesuai dengan kondisi pandemi di masing-masing daerah. Secara teknis, dalam satu hingga dua minggu akan dilaksanakan evaluasi yang akan menjadi acuan penetapan.

“Tentu kita semua berharap seluruh kabupaten kota dapat masuk ke level 2 atau 1 pada suatu waktu nanti. Pencapaian tersebut dapat terjadi jika kita semua disiplin dan bergerak bersama,” tandasnya.

Keputusan ini diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marives) Luhut Binsar Pandjaitan dalam siaran pers secara virtual, Senin (16/8/2021).

“PPKM level 4, 3, dan 2 di Jawa-Bali akan diperpanjang sampai 23 Agustus,” tegas Luhut.

Seperti diketahui, pada perpanjangan PPKM level 4 pada 9 Agustus kemarin, ada pelonggaran di berbagai sektor. Salah satunya pemerintah melakukan uji coba pembukaan mal dengan kapasitas 25 persen.

Kepala Satpol PP, Sugiyono mengatakan menyiapkan personilnya serta PPKM darurat itu harus sesuai instruksi presiden Joko Widodo, perintah gubernur dan Bupati Pati wajib dilaksanakan. Di samping itu, dengan memastikan penerapan PPKM darurat oleh masyarakat.

“Yakni dengan monitoring bersama pak Bupati dan Forkopimda menutup (toko modern) Ada serta Luwes sebagai pusat pertokoan kita tutup selama dua minggu,” ucap Sugiyono di kantornya, Minggu (4/7/2021).

Selain penutupan pusat perbelanjaan, kata Sugiyono pemerintah Kabupaten Pati juga menutup sejumlah tempat hiburan karaoke, di antaranya adalah Karaoke Hotel Safin, One Hotel, Hotel 21 dan New Merdeka. Penutupan tempat hiburan berlangsung selama penerapan PPKM darurat.

Sejumlah upaya tersebut guna menekan, pencegahan penyebaran Covid-19. Karena, melihat penyebaran kasus Covid-19 belakangan ini menunjukkan penyebaran yang cukup signifikan di Jawa dan Bali. Semua elemen, wajib bersinergi melaksanakan ppkm ini secara sungguh-sungguh.

Kemudian, pihaknya mengaku sabtu malam (3/7) dengan Damkar bersama jajaran TNI-Polri serta PMI mengadakan penyemprotan disinfektan di sejumlah tempat umum sebagai tempat kerumunan.

“Yang kita semprot di dalam kota, yang jelas kita lihat situasi. Kita siapkan tim Damkar, kepolisian juga PMI harus show of force (unjuk kegigihan/kekuatan) untuk sosialisasi muter kepada masyarakat,” tegas Sugiyono.

Pihaknya meminta PPKM darurat ini dipatuhi. Menurutnya bahwa ppkm darurat adalah semacam social distancing (menjaga jarak). Jadi, Sugiyono meminta melaksanakan itu dengan tetap prokes. Pasalnya semua dari diri kita masing-masing.

“Kita cegah penyebaran Covid-19, sehingga kita berupaya agar kondisi menjadi normal sebagaimana pada umumnya. Ini adalah peran diri, masyarakat guyub dalam pencegahan Covid-19,” pungkasnya.

Instruksi dimaksud tak lain tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarkat (PPKM) Darurat Covid-19 di Kabupaten Pati, dan hal tersebut akan berlangsung hingga Selasa (20/Juli) mendatang. Karena itu, hal tersebut diberikan langsung melalui pembagian ”print out” dengan sasaran ke sejumlah objek yang selama ini bila malam hari  menjadi tempat berkumpulnya warga.

Dengan demikian, papar camat yang bersangkutan, pihaknya bersama tim gabungan baik Danramil 13 Tlogowungu, Kapten CPM Saryono dan Kapolsek AKP Sunaryo, malam itu mendatangi para pedagang kaki lima (PKL) di sepanjang pinggir jalan raya Tlogowungu. ”Tak ketinggalan angkringan penjual kopi dan nasi kucing yang juga ada di sepanjang jalan sama,” ujarnya.

Adapun sasaran lainnya, lanjut dia, yaitu kompleks pertokoan dan cafe cepat saji Roket Chicken, sehingga dengan imbauan tersebut diharapkan agar mereka mematuhi segala ketentuan yang tertera jelas dalam Instriuksi Bupati itu. Sebab, apa yang dilaksanakan pemerintah melalui berbagi upaya tak kenal lelah tersebut tak lain demi menyelamatkan warganya agar jangan sampai ada yang terpapar Covid-19.

Mengingat hal itu, maka warga harus selalu mematuhi apa yang digariskan oleh pemerintah seperti menerapkan protokol kesehatan, dan berbagai upaya lainnya seperti  pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro sampai PPKM Darurat. Untuk bisa mematuhi ketentuan tersebut, maka masyarakat khususnya para pedagang harus mengerti dan memahami bunyi dari Instruksi Bupati No 02 Tahun 2021.

Dengan memahami dan mengerti, maka harapan tegasnya hendaknya mereka juga melaksanakan pembatasan-pembatasan yang jangan sampai dilanggar. ”Semua sudah tertera dalam lembaran print out yang kami bagikan langsung kepada mereka, sehingga upaya untuk mematuhinya agar benar-benar dilaksanakan secara maksimal,” tandasnya.

BERITA terbaru data Satgas Covid-19, sebanyak 29 daerah ditetapkan menjadi zona merah atau wilayah dengan risiko tinggi penyebaran Covid-19. Jumlah ini bertambah dari data pekan  lalu, per 134 Juni 2021 tercatat hanya  17 daerah zona merah Covid-19.

Jawa Tengah menjadi penyumbang terbanyak daerah zona merah. Dari 29 daerah zona merah, tujuh di antaranya berada di Jateng, antara lain Kabupaten Wonogiri, Kudus, Grobogan, Tegal, Sragen, Semarang, dan Jepara.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk factor kecepatan, Walikota Semarang, Hendrar Prihadi, atau biasa disapa Mas Hendi melalui media social berharap seluruh warga semarang mulai hari ini, tanggal 15 juni 2021 semakin waspada terkait dengan situasi covid-19 jadi. Indikasinya,  kecenderungan trend di kota Semarang angka penderita ini semakin meningkat dibandingkan dua minggu yang lalu trednnya naik terus dari angka 300 sekarang ini sudah diatas 1.300 lebih.

Walau kata banyak orang sebagian sekitar 45% adalah warga luar Semarang tapi apapun itu kondisi pandemic Covid-19 di Semarang hari ini perlu disikapi dan waspadai bersama-sama. Untuk itu Pemerintah Kota Semarang mengambil berbagai Langkah, pertama mengeluarkan Surat Keputusan Walikota per tanggal 15 Juni 2021 dengan penekanan melarang kerumunan massa.

Termasuk kegiatan yang sifatnya sosial budaya, pernikahan  termasuk prosesi pemakaman dan lain-lain yang memungkinkan kerumunan dibatasi, kalua kemarin boleh 100 orang sekarang dibatasi maksimal 50 orang. Tidak itu saja, disektor ekonomi juga jam operasional usaha yang tadinya bisa sampai pikul 23.00 WIB, sekarang dibatasi sampai dengan pukul 22.00 WIB.

Langkah Pemkot Semarang menerapkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro. Menurut Hendi, keputusan ini memang berat dimana sekarang ini lagi berupaya untuk ekonomi tetap tumbuh tapi sekali lagi bahwa kesehatan harus kita proritaskan jadi mari kita saling menghormati keputusan ini.

Saling menghargai semua disiplin dengan demikian PPKM Mikro cukup 14 hari. Tapi kalau memang belum cukup bisa jadi 21 hari. Posisi sampai saat ini vaksinisasi di Semarang sudah mencapai diatas 530.000 orang dari 1,7 juta penduduk, tetap tidak bermakna kalau mengabaikan protocol kesehatan.

Momentum meningkatnya penyebaran Covid-19 seluruh masyarakat Semarang diharap untuk kita bisa saling menjaga protocol kesehatan ini tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk keluarga dan lingkungan yang ada disekitar.

Hal ini sesuai dengan program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah “Jogo Tonggo”. Percepat tangani Covid-19 dengan “Jogo Tonggo”. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meluncurkan gerakan ‘Jogo Tonggo’. Gerakan yang dibuat untuk saling menjaga tetangga saat Pandemi COVID-19.

Istilah Jogo Tonggo diambil dari bahasa jawa. ‘Jogo’ artinya menjaga, sedangkan ‘Tonggo’ artinya tetangga. Pada pelaksanaannya, ‘Jogo Tonggo’ mencakup dua hal, yaitu jaring pengaman sosial dan keamanan, serta jaring ekonomi.

Satuan Tugas Jogo Tonggo selama ini ditempatkan di setiap RW. Satgas itu dibuat untuk menjaga dan melakukan pemantauan kepada tetangga masing-masing. Tugas anggota gerakan ini juga memastikan bantuan dan dukungan dari luar wilayah yang masuk ke daerahnya tepat sasaran dan tepat guna.

Mengapa PPKM Mikro level Rumah Tangga ?

Berdasarkan hasil evaluasi Pemerintah, Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro pada periode pertama mampu menurunkan jumlah kasus aktif COVID-19 sekitar 17,27 persen dalam sepekan, untuk itu Pemerintah kembali memperpanjang PPKM mikro selama dua pekan, waktu itu hasilnya cukup signifikan. Langkah ini sekarang diambil lagi salah satunya dikarenakan lonjakan penyebaran pandemic Covid-19 yang diprediksi hasil mobilitas masyarakat disuasana lebaran sangat berpengaruh.

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala rumah tangga dalam rangka mendukung PPKM berskala mikro, dinilai sangat strategis. Hal ini sekaligus untuk memetakan perkembangan kondisi kesehatan anggota keluarga dalam satu rumah. Ini bisa lebih focus dimana PPKM dengan bentuk yang lebih kecil lagi, yaitu disebut PPKM level rumah tangga, jadi rumah tangga itu akan dikelola lebih baik, akan menemukan suspeknya siapa, dan siapa yang bergejala.

Satuan Tugas Penanganan Covid-19 menjelaskan konsep baru untuk mencegah penularan virus corona. Dengan strategi PPKM level Rumah Tangga dalam rangka mendukung suksesnya program PPKM Mikro di sebanyak 29 daerah yang ditetapkan menjadi zona merah atau wilayah dengan risiko tinggi penyebaran Covid-19. Apalagi jumlah ini bertambah dari data pekan  lalu, per 13 Juni 2021 tercatat hanya  17 daerah zona merah Covid-19.

Program “Jogo Tonggo” intinya Satgas menjaga tetangga yang bertugas memastikan bahwa warga secara bergotong royong melawan penyebaran dan penularan Covid-19 di wilayahnya, sekaligus memastikan dukungan dari luar wilayah tepat sasaran dan tepat guna. “Jogo Tonggo” nantinya tidak hanya dilaksanakan ketika pandemic Covid-10 berlangsung, tetapi juga dapat  diimplementasikan setelah pandemic Covid-19 berakhir.

Program ini tetap dapat dilaksanakan secara terus menerus sehingga tercapai suatu bentuk pola New Normal yang menjadi kebiasaan warga untuk lebih menjaga atau peduli terhadap lingkungan sekitar.

Apalagi sudah ada program herd immunity atau kekebalan kelompok adalah kondisi ketika sebagian besar orang dalam suatu kelompok telah memiliki kekebalan terhadap penyakit infeksi tertentu. Herd Immunity yang diyakini dapat membantu menekan penyebaran virus Covid-19.

(Drs. Pudjo Rahayu Risan, M.Si, Pengamat Kebijakan Publik, Fungsionaris Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Semarang dan pengajar tidak tetap STIE Semarang dan STIE BPD Jateng)

SAMIN-NEWS.com, PATI – Diperbanjangnya kembali Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro, serta pengoptimalan Posko Penangan Covid-19, maka para pedagang di semua daerah harus benar-benar memaksimalkan tingkat kepatuhannya. Selain itu, hendaknya jangan bosan, jika hal itu tiap dua pekan harus diperpanjang.

Apalagi, hal tersebut juga dengan tegas diatur dalam Surat Edaran (SE) Bupati, di mana untuk kali ini adalah perpanjangan PPKM mulai tanggal 21 April 2021 s.d 5 Mei 2021. SE tersebut bernomor 440/1924 tanggal 20 April 2021.

Dengan demikian, papar Penanggung Jawab Pengelolaan Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) Kabuaten Pati, Widyo, semua para pedagang di pasar daerah harus benar-benar tidak mengabaikan ketentuan yang selama ini sudah diberlakukan. ”Di antaranya, untuk yang berjualan mulai dari pagi harus mengakhirinya pada pukul 14.00,”ujarnya.

Demikian pula, lanjut dia, bagi yang harus berjualan sore hingga malam hari, seperti di Pasar Puri Baru Pati, harus sudah mengakhiri kegiatannya pukul 21.00. Dengan kata lain, jangan ada yang mencoba kucing-kucingan, hanya karena bisa berjualan waktu waksimal , terutama saat nanti menjelang datangnya Lebaran.

Sebab, mereka harus ingat, memperpanjang berlangsungnya transaksi di pasar tentu saja sangat berisiko, apa lagi jika yang melakukan transaksi adalah pengunjung dari daeah lain. Karena itu, kepatuhan pada penerapan protokol kesehatan (prokes) hendaknya jangan sampai kendor, utamanya jangan sampai memunculkan terjadinya kerumunan di pasar.

Dampak dan risiko terjadinya hal itu dalam kondisi seperti sekarang ini benar-benar sulit diketahui sehingga masing-masing harus bisa menjaga diri sendiri saat berjualan di pasar. ”Sekali lagi mereka harus bisa mengendalikan diri dalam melakukan transaksi dengan pengunjung, sehingga jangan menerapkan aji mumpung saat menjelang Lebaran nanti,”tandas Widyo.

Surat Edaran tersebut dikeluarkan tepat pada hari ini, Sabtu (9/1/2020) sebagai tindak lanjut dari instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 serta Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 443.5/0000429 tanggal 8 Januari 2021.

Dalam SE Bupati Pati kali ini dijelaskan bahwa PPKM di Kabupaten Pati akan dimulai 11 Januari hingga 25 Januari 2021 mendatang.

Selain itu, dalam surat tersebut disebutkan pula sejumlah ketentuan pembatasan yang harus ditaati dalam pemberlakuan tersebut seperti ketentuan pembatasan aktifitas di tempat kerja, pembatasan kegiatan belajar-mengajar, kegiatan tempat ibadah bahkan pembatasan tempat hiburan dan sederat pembatasan lainnya.

Tak hanya mengenai kegiatan apa saja yang diberlakukan pembatasan, dalam surat yang ditanda tangani oleh Bupati Haryanto tersebut juga dikatakan bahwa Kepala Perangkat Daerah, Satpol PP, camat dan kepala desa dituntut untuk menyukseskan PPKM yang akan segera diberlakukan.