Dalam aksi tersebut, POS menggelar tradisi ritual ruwatan bertajuk “Ruwat Bumi Pati, Ruwat Bumi Nusantara”. Ritual ini ditujukan sebagai bentuk pembersihan spiritual atas berbagai persoalan hukum dan tindak keserakahan yang melanda daerah tersebut.

“Konteks ruwat ini adalah membersihkan kesialan dan perbuatan-perbuatan yang sifatnya serakah atau angkara murka dari bumi Pati. Harapannya ke depan Bumi Pati bisa damai dan tentram, di mana pejabat, masyarakat, hingga Aparat Penegak Hukum (APH) bisa bersinergi membangun Pati yang lebih baik,” ucap Ketua POS, Suharno.

Selain ritual ruwatan, aksi ini juga menjadi panggung penegasan sikap dan komitmen POS dalam mengawal isu korupsi dan dinamika pemerintahan daerah sepanjang satu tahun terakhir.

“Ini adalah bentuk komitmen kami atas masalah yang ada di Pati selama satu tahun ini, khususnya berkaitan dengan Bapak Bupati Pati nonaktif Sudewo yang saat ini sedang berproses di Tipikor Semarang dalam tahap putusan. Dua agenda itulah yang kami fokuskan hari ini,” tambah Harno.

Melalui pengawalan sidang putusan ini, POS berharap proses hukum di Pengadilan Tipikor Semarang berjalan adil serta menjadi momentum awal perubahan menuju tata kelola pemerintahan Pati yang bersih dan harmonis.

Anggota POS dalam orasinya, Saipul menegaskan bahwa pihaknya menghormati apa pun putusan yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang. Ia berharap keputusan tersebut benar-benar mencerminkan keadilan bagi masyarakat Pati.

“Apapun yang menjadi putusan hakim Tipikor Semarang, kami junjung tinggi. Berikan keadilan seadil-adilnya untuk masyarakat Kabupaten Pati,” tegas Saipul.

Ia menjelaskan, kehadiran POS di Alun-alun Pati merupakan bentuk pengawalan terhadap proses hukum Sudewo sekaligus mengingatkan kembali semangat perlawanan yang muncul pada 25 Agustus lalu.

Menurut Saipul, pihaknya memilih menggelar aksi di Pati agar tidak memicu benturan antarmasyarakat apabila massa dengan pandangan berbeda berkumpul di Semarang.

“Kami sadar, jika kami ke Semarang, bisa terjadi benturan sesama masyarakat Pati karena barangkali mereka berbeda pandangan,” ujarnya.

Saipul juga mengajak masyarakat untuk tidak terpecah akibat perbedaan pilihan atau dukungan politik. Ia menilai, kepentingan masyarakat dan pengawalan kebijakan pemerintah daerah harus menjadi prioritas bersama.

“Musuh rakyat bukan rakyat, musuh rakyat pejabat. Kita bergandeng tangan bersama, tidak ada pendukung A atau pendukung B. Yang ada, kita bersama mengawal kebijakan Kabupaten Pati. Ini lebih penting daripada dukung-mendukung,” pungkasnya.