Dalam kegiatan tersebut, dibacakan keputusan PTDH terhadap Briptu Rifki Sarandi, mantan Banit Samapta Polsek Cluwak Polresta Pati. Keputusan ini diambil setelah melalui proses panjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mekanisme internal Polri.

Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi menegaskan bahwa sanksi PTDH merupakan bentuk komitmen pimpinan Polri dalam menjaga marwah institusi serta menegakkan disiplin dan kode etik secara tegas.

“Pembacaan keputusan PTDH ini adalah wujud komitmen pimpinan Polri dalam menindak tegas setiap pelanggaran disiplin maupun kode etik yang dilakukan oleh anggota,” katanya.

Dalam amanat Kapolda Jawa Tengah yang dibacakan Kapolresta, ditegaskan bahwa penegakan hukum internal harus dilakukan secara konsisten, objektif, dan berkeadilan. Setiap keputusan, termasuk PTDH, tidak diambil secara tergesa-gesa, melainkan melalui tahapan yang menjunjung asas kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

“Keputusan ini tidak diambil secara singkat, melainkan melalui tahapan panjang dengan mengedepankan asas kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan,” ungkap Kombes Jaka.

Kapolresta Pati menyebut, sanksi PTDH ini menjadi peringatan keras bagi seluruh personel agar selalu menjaga integritas dan profesionalisme dalam bertugas. Menurutnya, tidak ada ruang bagi perilaku menyimpang yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

“Ini menjadi pengingat bagi seluruh personel bahwa tidak ada ruang bagi perilaku menyimpang yang dapat mencederai kepercayaan masyarakat terhadap Polri,” terangnya.

Ia juga menekankan bahwa Polri harus berani melakukan pembenahan internal demi menjaga kehormatan organisasi. Penindakan tegas terhadap anggota yang terbukti melanggar merupakan bagian dari upaya membangun institusi yang kuat dan dipercaya publik.

“Polri yang kuat adalah Polri yang berani menindak tegas anggotanya sendiri apabila terbukti melanggar dan tidak layak dipertahankan sebagai anggota,” jelasnya.

Selain penegakan disiplin, Kapolresta Pati menekankan pentingnya keseimbangan antara penghargaan dan hukuman bagi personel. Anggota yang berprestasi akan diberikan apresiasi, sementara pelanggaran akan ditindak tegas sesuai aturan.

“Reward dan punishment berjalan seiring. Anggota yang berprestasi akan diberi penghargaan, sementara yang melanggar akan diberikan sanksi tegas,” sambungnya.

Dirinya berharap, peristiwa PTDH ini menjadi yang terakhir di lingkungan Polresta Pati dan dapat menjadi bahan introspeksi bagi seluruh personel agar selalu menjalankan tugas secara profesional, bertanggung jawab, serta menjunjung tinggi nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya.

Dengan langkah ini, Polresta Pati menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat pengawasan dan pembinaan internal guna mewujudkan aparat kepolisian yang berintegritas dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Kapolres Demak AKBP Budi Adhy Buono menyampaikan, apel ini mengusung tema ‘Jam Pimpinan TNI-Polri Jateng Hadir Siap Mendukung Agenda Nasional, Internasional Tahun 2023 Dan Pemilu 2024.

“Momen ini tentunya untuk meningkatkan produktivitas transformasi ekonomi yang inklusif dan secara Berkelanjutan,” jelasnya.

Tidak hanya itu, lanjut dia, apel tersebut juga sebagai sarana dalam memperkuat tali silahturahmi serta meningkatkan soliditas dan sinergitas TNI bersama dengan Polri yang selama ini sudah terjalin dengan baik.

“Ini bertujuan untuk mengecek kesiapan TNI-Polri untuk menghadapi tahun politik yang tinggal hitungan tahun. Dan mendukung agenda nasional, internasional di Jateng,” katanya.

Selain itu, diharapkan dengan adanya apel ini dapat menciptakan dan meningkatkan keterpaduan yang semakin kuat dalam menjaga keamanan, pertahanan, kedaulatan bangsa dan negara.

“Harapannya apel ini dapat memperkokoh soliditas, kerjasama, mempererat tali silahturahmi dan menjaga sinergitas sesama anggota,” ucapnya.

Maka hasilnya TNI-Polri dapat menciptakan situasi kondusif di wilayah Kabupaten Demak serta dalam mensukseskan agenda politik tahun 2024 di Kabupaten Demak.

Dandim 0716 Demak Letkol Czi Pribadi Setya Pratomo menambahkan, untuk TNI-Polri harus selalu menjaga kekompakan dan solid untuk menjaga NKRI. Bahkan harus mendukung program pemerintah.

“Tentunya hal itu untuk kesejahteraan rakyat. Pesan saya jangan mau di adu domba dengan membenturkan kedua instansi yakni TNI dan Polri di media sosial,” tuturnya.

Lebih lanjut, untuk tugas pokok dari TNI Polri sangat berbeda, tetapi memiliki tujuan yang sama dalam mewujudkan ketertiban dan keamanan masyarakat.

SAMIN-NEWS.com, PATI – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri telah melaunching pelayanan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) online secara nasional. Peluncuran diikuti oleh seluruh jajaran kepolisian di daerah secara virtual. Dimana peluncuran juga diikuti jajaran kepolisian di Kabupaten Pati.

Baur SIM SatLantas Polres Pati, Bripka Hery Prayitno mengatakan aplikasi Sinar (SIM Nasional Presisi) telah dilaunching oleh Kapolri Selasa (13/4) yang lalu secara nasional. Dan di Kabupaten Pati dihadiri oleh Kapolres, Forkopimda lengkap di PPKO Mapolres Pati.

Dengan aplikasi Sinar tersebut, pihaknya menjelaskan cara memperpanjang SIM melalui ponsel. Karena berbasis digital, maka dimana pun berada bisa mengakses pelayanan itu.

“Adapun untuk persyaratan itu mengupload SIM lama yang masih berlaku dan KTP. Dan perpanjangan ini khusus berlaku untuk SIM A dan SIM C, ada dua jenis,” ujar Hery di ruangannya kepada Samin News, Jumat (16/4/2021).

Hery menyebutkan aplikasi Sinar bisa didownload melalui playstore. Dan di aplikasi sudah tertera penjelasan informasi yang berkaitan bagi pemohon. Sebab, sudah ada petunjuk seperti verifikasi nomor hp juga nomor induk kependudukan (NIK).

“Setelah itu (download) diikuti ada petunjuknya, verifikasi nomor hp, registrasi NIK, foto KTP, SIM juga dengan swafoto (selfie),” terangnya lebih lanjut.

Oleh sebab itu pihaknya menyatakan pemohon tidak usah datang ke Satpas SIM. karena dari petugas Satlantas telah ada bagian yang mengurus. “Petugas adjudikator untuk memverifikasi data tersebut lalu memilih jenis SIM yang diinginkan serta tanda tangan pemohon,” jelasnya.

Setelah mekanisme mulai pengisian identitas pemohon, maka kata dia proses selanjutnya yakni tinggal cetak dan terakhir adalah pengiriman. Menurutnya ada dua opsi yang dipilih yakni apakah diambil pemohon atau dikirim via POS.

“Dipilih metode pengiriman diambil sendiri atau melalui pos. Soalnya apa karena Korlantas dengan PT Pos sudah kerjasama secara nasional. Kami juga sudah koordinasi dengan PT POS Cabang Pati perihal pengiriman tersebut,” pungkasnya.