Hal tersebut disampaikan usai pihaknya menghadiri sosialisasi Bantuan Keuangan Kabupaten Pati di kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) beberapa waktu lalu.

“Tentunya harapan kami bisa dikerjakan dengan baik sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan sesuai dengan speknya atau perintahnya. Jangan ditunda-tunda,” ujarnya.

Setiap desa, kata Ali ada yang menerima bantuan senilai Rp 100 juta sampai Rp 200 juta.

Hampir semua desa di Pati mendapatkan bantuan. Bantuan ini digunakan untuk pembangunan infrastruktur di wilayah desanya masing-masing. Seperti pembangunan jalan, trotoar atau talud.

“Dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pati tahun 2024 yang diusulkan dan dibahas tahun 2023 kemarin,” ungkap dia.

Sebagaimana diketahui Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati melalui DPUTR memberikan bantuan keuangan kepada desa di tahun 2024 sebesar Rp 106 miliar. Bantuan itu diserahkan ke 281 desa.

“Sehingga harapannya agar bantuan keuangan ini dikerjakan oleh pihak desa dengan baik yang akhirnya bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Pati,” pungkasnya. (ADV)

Rapat konsolidasi itu mengundang para tim kemenangan Ali Badruddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPC PDIP sekaligus Ketua DPRD Kabupaten Pati.

Sutikno selaku Ketua tim pemenangan Ali Badruddin Caleg dari PDIP berharap kepada para tim kemenangan untuk bekerja bersama guna mendukung perjuangan yang telah dilakukan. Tentu diharapkan pemilihan yang akan datang dapat dukungan lebih banyak.

“Diajak untuk bekerja bersama-sama dengan kami, agar pada 14 Februari 2024 nanti dapat memenangkan bapak Ali Badruddin dan mengalami peningkatan dari pemilihan kemarin. Pak Ali Badruddin mendapatkan suara 12 ribu lebih dan tentunya kami berharap pemilihan yang akan datang bisa mengalami peningkatan yang signifikan untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat,” jelas Sutikno.

Sedangkan Ali Badruddin dalam sambutannya menyampaikan dirinya meminta bantuan dari para simpatisan untuk kemenangan pada pemilu pileg 2024 mendatang. Pihaknya mengaku mempunyai 11 desa binaan di Kecamatan Gabus.

“Di Gabus ini saya adakan pertemuan yang pertama. Tujuannya untuk dapat bertemu dan bersilaturahmi sama panjenengan. Saya ingin minta tolong dan kerja samanya dari panjenengan semuanya,” pinta Ali Badrudin.

Menurut Suwarno, urungnya ditindaklanjuti Raperda CSR tersebut lantaran antara pihak legislatif dan eksekutif belum sepakat mengenai mekanisme penyaluran CSR yaitu soal besaran nominal yang bakal dikeluarkan.

“Raperda CSR masih mandek dalam tingkatan pansus karena belum ada kesepakatan antara eksekutif dan legislatif soal minimal besaran CSR. Asalkan eksekutif bisa kompromi, itu sudah clear,” kata politisi asal PDIP ini, Kamis (15/9/2022).

Pihaknya menjelaskan, ketika masih dipimpin Bupati Pati Haryanto, daerah tidak sepakat soal CSR ada batasan minimal yang harus dikeluarkan perusahaan. Di sisi lain, DPRD menghendaki CSR terdapat patokan.

Suwarno menyatakan bahwa dewan menginginkan CSR yang bakal dikeluarkan perusahaan dengan nominal sebesar 1,5 persen dari penghasilan bersih perusahaan.

Saat ini Pemkab Pati yang dipegang Penjabat (Pj) Henggar Budi Anggoro, Suwarno mengungkapkan semoga segera kembali dilanjutkan. Sebab pembahasannya sudah sampai tingkat Pansus, maka diharapkan bulan depan segera dijadwalkan untuk pembahasan.

“Dengan adanya pergantian kepemimpinan (bupati) supaya bisa di banmuskan lagi. Jadi perlu di jadwal ulang untuk pembahasan pansus bersama dengan pemkab,” ungkap Suwarno.

Raperda CSR ini dinilai sangat penting ditetapkan karena kemanfaatanna bagi masyarakat secara luas. Terlebih, Raperda ini ia mengaku sudah diajukan sejak tahun lalu.

“Semoga dalam pembahasan ke depan Pemkab sepakat dan sepaham. Dengan demikian CSR itu segera bisa dijalankan dan bisa bermanfaat untuk masyarakat banyak,” pungkasnya.(adv)