Ketua PC PMII Pati, Agus Ulin Nuha, menyatakan pembahasan Raperda tersebut ditengarai ada kepentingan. Sehingga beberapa kali yang seharusnya ditindaklanjuti, namun gagal dibahas.

Tetapi, menurut Ulin, terlepas ada kepentingan itu padahal sudah ada gantungan hukum Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Ini memungkinkan daerah dituntut agar segera mempunyai Perda yang saat ini masih berbentuk rancangan.

“Mungkin dinilai ada kepentingan tertentu, sehingga molor dan gagal dibahas beberapa kali. Tetapi, kan di atasnya sudah ada undang-undang pesantren. Apalagi di Kabupaten Pati pesantren jumlahnya ratusan,” kata Ulin saat mengikuti kirab upacara peringatan Hari Santri Nasional (HSN).

Menurutnya, Perda tersebut sangat bermanfaat sebagai regulasi yang mengatur tentang keberadaan pesantren di daerah. Baik itu mulai dari sistem pendidikan hingga nantinya pendanaan daerah untuk pesantren.

“Kita mendorong agar DPRD, Komisi D itu segera menuntaskan Raperda menjadi Perda Pesantren. Ini sebagai bentuk dukungan keberpihakan pemerintah daerah terhadap pesantren,” terangnya.

Lebih lanjut dia menuturkan, Raperda Pesantren diusulkan sekitar lebih dari setahun ini diharapkan agar segera selesai.

Sebagai informasi, pembahasan Raperda dua kali gagal diselenggarakan oleh Komisi D DPRD Pati. Adapun pertama diselenggarakan pada tanggal 3 September 2022 dan yang kedua pada tanggal 20 Oktober 2022.

Akan tetapi, kedua momen tersebut jajaran Komisi D tidak lengkap sehingga secara aturan tidak bisa dilanjutkan dibahas bersama. Adapun saat ini baru akan dijadwalkan kembali untuk membahas Raperda tersebut.

Pertemuan pimpinan DPRD dengan mahasiswa PMII Pati tersebut terlaksana setelah sebelumnya mereka tidak ditemui lantaran disebutkan tengah kunjungan kerja (Kunker).

Agus Ulin Nuha selaku Ketua PMII Kabupaten Pati menyatakan kenaikan harga BBM subsidi pada 3 September 2022 beberapa hari lalu itu telah menuai polemik di tengah situasi ekonomi negara yang belum pulih seutuhnya akibat dampak pandemi Covid-19.

Upaya pemulihan ekonomi yang dilakukan pemerintah melalui tiga cara, yaitu peningkatan konsumsi nasional, peningkatan aktivitas dunia usaha serta menjaga stabilitas ekonomi dan ekspansi moneter.

“Di sisi lain justru pemerintah menaikkan harga BBM yang secara otomatis menganggu ketiga rencana tersebut yang berkaitan langsung dengan hajat hidup orang banyak,” kata Ulin, Kamis (8/9/2022).

Audiensi yang digelar ini untuk membahas bersama isu seputar dampak kenaikan BBM, seperti angka pengangguran, terjadi inflasi atau kenaikan harga pangan, termasuk ditengarai penyaluran BBM yang tepat sasaran. Sikap mahasiswa PMII tersebut lebih tepatnya sebagai aksi penolakan terhadap naiknya harga BBM yang merugikan masyarakat.

Sementara Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin, menanggapi bahwa wakil rakyat tidak ada kata terpaksa menemui mahasiswa yang merupakan sebagian dari masyarakat itu sendiri.

“Kita tidak ada kata-kata terpaksa menemui, bahkan tidak ada surat pun hanya melalui wa jagong bisa,” ucap Ali.

Terkait dengan aspirasi yang disuarakan mahasiswa PMII itu dia mengaku pada prinsipnya sependapat apa yang disampaikan terkait dampak berantai kenaikan BBM subsidi.

“Juga sepakat mendesak pemerintah serius memberantas mafia bbm, kemudian mendesak pemerintah menerapkan penyaluran subsidi tepat sasaran, mendorong Pemkab Pati 2 persen untuk menyalurkan Bansos ini ada PMK (Peraturan Menteri Keuangan). Tetapi kita berembuk dulu dengan eksekutif karena ini domain eksekutif,” terangnya.(adv)

PMII menggelar audiensi ini mengenai persoalan merespon naiknya Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi pemerintah yakni Pertalite dan Solar oleh pemerintah pusat pada 3 September 2022.

“Kami PMII Pati tentunya kecewa karena pimpinan DPRD sebanyak 50 anggota dewan tidak bisa menemui kami satu pun lantaran kunjungan kerja,” kata Ketua PMII Pati, Agus Ulin Nuha usai audiensi, kepada wartawan, Rabu (7/9/2022).

Audiensi yang digelar ini untuk membahas bersama isu seputar dampak kenaikan BBM, seperti angka pengangguran, terjadi inflasi atau kenaikan harga pangan. Sikap mahasiswa PMII tersebut lebih tepatnya sebagai aksi penolakan terhadap naiknya harga BBM yang merugikan masyarakat.

Akan tetapi, dirinya menuturkan kekesalannya lantaran tidak ditemui oleh wakil rakyat. Sementara berdasarkan keterangan dari Sekwan, dikatakan bahwa pertemuan audiensi ini akan disampaikan kepada pimpinan dewan untuk menjadwalkan waktu duduk bersama.

Ulin menegaskan jika audiensi ini tidak direspon oleh dewan, pihaknya menyebut PMII Pati akan melakukan aksi yang lebih besar. Tidak melakukan audiensi namun secara nyata turun ke jalan melakukan demonstrasi mendesak pemerintah mengenai kenaikan BBM.

“Kalau memang ini tidak direspon, kami akan bawa mengerahkan massa yang lebih banyak. Tidak audiensi tetapi kami mengadakan aksi demonstrasi,” tegas Ulin.

Dirinya mengaku, PMII Pati sebelumnya tanggal 5 September sudah mengirim surat dengan keperluan untuk mengadakan audiensi. Tetapi, baru tadi pagi dapat informasi dari Sekwan bahwa dewan tengah kunjungan kerja

Seperti diketahui massa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Pati melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati, Senin (11/4/2022) pagi tadi. Aksi mereka untuk menyuarakan sejumlah persoalan yang menjadi keluhan rakyat kecil.

Puluhan mahasiswa tersebut berorasi, kemudian menyuarakan kritikan dengan atraksi treatrikal dan membawa sepanduk bertuliskan nada kritikan terhadap pemerintah pusat.

“Kalau nanti sudah ditindak lanjuti DPRD Kabupaten Pati, dan dikirim ke pusat lalu tidak ada perubahan, terpaksa kita melaksanakan aksi lagi dengan jumlah masa yang lebih besar,” kata Ulin.

Dalam aksi yang dilakukannya itu, kata dia, terdapat lima tuntunan yang diusung oleh PMII. Salah satunya yakni mengusut dan mengutuk keras kartel-kartel mafia minyak goreng. Hal itu yang mengakibatkan terjadinya kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng.

Sedangkan tuntutan yang kedua menolak wacana kenaikan harga BBM. Karena hal tersebut akan menambah beban masyarakat utamanya dari kalangan ekonomi kelas menengah kebawah.

“Kami menuntut pemerintah untuk memberikan keadilan peraturan perpajakan. Menuntut pemerintah untuk segera menangani ketidak stabilan ekomoni,” imbuhnya.

Tak hanya itu, pihaknya mengajak seluruh mahasiswa di Kabupaten Pati untuk ikut serta dan mengawal isu yang dinilai memberatkan masyarakat kecil tersebut.

Sementara itu, Ketua DPRD Pati, Ali Badruddin mengungkapkan, pihaknya akan segera menyampaikan lima tuntunan dari mahasiswa tersebut ke pusat. Dirinya mengaku senang ketika ada yang meyampaikan keluhan masyarakat.

“Di situasi pandemi seperti ini kemudian ada rencana-rencana kenaikan. Mulai minyak goreng hingga penundaan pemililu. Tentunya kami sebagai wakil rakyat ketika ada rakyatnya mengeluh harus kami terima. Apalagi itu hanya menyampaikan ke pusat,” pungkasnya.