“Kita dibudget dari total sepanjang 302 kilometer anggaran Rp 64 miliar, padahal dulu itu dibudget Rp 120 miliar,” ujarnya kepada wartawan, Senin (22/5/2023).

Jalan milik Pemkab Pati ini kondisinya rusak cukup panjang. Lantas diperparah dengan adanya banjir, cuaca ekstrim, persoalan muatan dari intensitas kendaraan over load dan over dimensi (ODOL) serta dari anggaran yang terbatas.

Pihaknya menampik bahwa sebelumnya DPUTR saat rapat paripurna LKPJ beberapa waktu lalu di kantor DPRD dituding tidak serius mengerjakan perbaikan jalan di daerah. Menurut Riyoso, anggapan itu adalah keliru.

“Saya tertawa saja karena mereka tidak paham lapangan. Jika dibilang garapan kita asal-asalan itu pandangan ngawur,” ungkap Riyoso.

“Kita ada audit khusus dari BPK. kalau tidak maksimal ya jalannya cepat rusak dan juga disalahkan dan dihujat orang. Memang sebaiknya jalan itu di cor terkena air tidak masalah,” sambungnya.

Dia mencontohkan untuk mengerjakan jalan secara maksimal dengan menggunakan hotmix atau cor membutuhkan anggaran yang besar. Panjang satu kilometer lebar 6 meter tebal 10 cm bisa sampai memakan Rp 3 miliar.

Tetapi, lanjutnya jika menggunakan lapis tipis aspal pasir (Latasir) atau aspal hanya butuh anggaran yang lebih terjangkau. Karena dengan ukuran panjang yang sama dengan ketebalan 2 cm hanya dibutuhkan budget Rp 1,2 miliar. Lebih murah setengah harga dari perbaikan hotmix.

Tetapi kualitas di sini yang menjawab, bahwa menggunakan hotmix hasilnya akan jauh lebih bagus dan tahan lama.

“Kalau ada orang mempermasalahkan itu apalagi masalah anggaran, itu pasti ada. Namun jika diaudit BPK (misalnya) kerusakan tersebut disebabkan cuaca ekstrim dan faktor kelebihan muatan,” tandasnya.

Untuk diketahui salah satu pimpinan DPRD Pati pada saat rapat paripurna LKPJ belum lama ini meminta Dinas PU melakukan perbaikan jalan. Bahkan tidak hanya diperbaiki, melainkan juga harus memikirkan kualitas material.

Ketua LSM Joyo Kusumo, Ketut Norman Sasono mengatakan bahwa pihaknya menerima keluhan dari petani terhadap upaya mereka yang menata lahannya agar lebih produktif. Akan tetapi aktivitas itu justru menabrak regulasi yang ada.

Dirinya menyebut penataan lahan pertanian ini bukanlah suatu aktivitas penambangan. Lantaran menurutnya sudah jelas peruntukannya bagi produktivitas hasil pertanian. Namun, petani justru berbenturan dengan aparat penegak hukum (APH).

“Penataan lahan pertanian, terkait aturannya bagaimana, caranya bagaimana sebab petani bingung harus kemana. Karena petani melakukan aktivitas itu pasti berhadapan APH. Padahal kita tahu ini bukan pertambangan,” katanya.

“Meminta keadilan bapak/ibu yang ada di sini memperhatikan nasib para petani karena hasilnya kurang bagus. Instruksi presiden untuk ketahanan pangan, kami mohon agar petani di Pati lebih sejahtera dan hasilnya lebih meningkat dengan penataan lahan,” sambung Ketut.

Dia menyebut misalnya sawah tadah hujan dengan kondisi lahan yang tinggi dari perairan, jika tanah tersebut tidak dikeruk maka tidak akan produktif. Ketut mengatakan audiensi ini belum ada titik temu. Hanya saja, Komisi C berjanji akan berkoordinasi dengan pimpinan dewan.

“Kami minta solusi agar bagaimana kita melangkah untuk bisa mendapatkan izin agar kami tidak berbenturan dengan APH,” harap Ketut.

Sementara itu, Siti Maudlu’ah usai memimpin jalannya audiensi mengakui bahwa lahan pertanian terutama di Pati bagian selatan tanahnya tinggi. Dari pertemuan ini, akan ia sampaikan ke pimpinan DPRD untuk dibahas bersama dengan eksekutif untuk menyikapi kasus ini.

“Lahan pertanian di selatan tinggi, jadi susah dapat air. Kami tampung aspirasi, akan kami sampaikan kepada pimpinan. Nantinya pimpinan berkoordinasi dengan Pj Bupati Pati dan dinas terkait. Kita akan mengupayakan regulasi terbaru biar petani lebih sejahtera hidupnya,” singkatnya.

Di sisi lain, plt DPUTR Pati, Riyoso menjelaskan izin aktivitas pertambangan sekarang ini menjadi kewenangan provinsi. Dirinya memastikan penerbitan izin sangat mudah. Hanya saja perlu dipahami bersama, jika yang dilakukan aktivitas galian di area kawasan karst maka itu diharamkan.

“Saya sebagai plt DPUTR dan Kepala DPMPTSP izin tersebut sangat mudah. Namun semua area selain KBAK (Kawasan Bentang Alam Karst) keputusan ESDM adalah menjadi potensi yang bisa dilakukan penambangan. Kecuali alam Karst itu haram dilakukan penambangan,” tegas dia.

Kemudian, lanjut Riyoso lahan yang masuk di LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) dinaungi undang-undang sendiri. Lahan di kawasan LP2B itu juga dilarang melakukan aktivitas pengerukan.

“Bagaimana keputusan ESDM dengan undang-undang LP2B, kami yang mempunyai tugas di ranah RTRW itu jelas lahan yang masuk LP2B dilarang keras menyebabkan kerusakan, menurunkan fungsi lahan kemudian juga dampak lingkungan dan bencana,” jelasnya.