Kunjungan tersebut menjadi langkah awal penjajakan kerja sama di sektor kelautan dan perikanan yang selama ini menjadi salah satu unggulan daerah.

Rombongan investor memulai agenda dengan bertemu Pelaksana Tugas Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, di Pendopo Kabupaten Pati.

Pertemuan tersebut membahas potensi investasi sekaligus peluang pengembangan industri perikanan di wilayah pesisir.

“Dengan adanya investor masuk di Kabupaten Pati, insyaallah lapangan pekerjaan juga akan lebih banyak lagi,” ujarnya.

Usai pertemuan, rombongan melanjutkan kunjungan lapangan ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI) II Juwana. Lokasi ini merupakan salah satu pusat aktivitas perikanan tangkap yang menopang perekonomian masyarakat pesisir Pati.

Dari TPI, rombongan juga meninjau kawasan Pulau Seprapat Juwana untuk melihat potensi pengembangan sektor maritim dan industri perikanan di daerah tersebut.

“Kami berharap potensi yang ada di Pati bisa dilihat secara langsung oleh investor. Semoga ini menjadi awal kerja sama yang baik dan memberi manfaat bagi masyarakat,” tambahnya.

Pemerintah Kabupaten Pati berharap penjajakan ini dapat membuka peluang investasi yang saling menguntungkan sekaligus memperkuat sektor kelautan dan perikanan sebagai penggerak ekonomi daerah.

Investasi juga diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah produk perikanan serta memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat pesisir.

Imbauan tersebut disampaikan Chandra saat melakukan kunjungan ke RSUD RAA Soewondo Pati, Jumat (20/2/2026). Ia menegaskan bahwa pembayaran pajak merupakan kewajiban warga negara sekaligus bentuk kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah.

“Terkait isu yang berkembang, saya mengimbau masyarakat Kabupaten Pati untuk tetap taat membayar pajak kendaraan. Pajak kendaraan adalah kewajiban kita bersama dan hasilnya kembali untuk kepentingan publik, mulai dari infrastruktur hingga pelayanan dasar,” ujar Chandra.

Ia menjelaskan, isu yang beredar muncul akibat informasi yang tidak utuh mengenai Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Karena itu, masyarakat diminta tetap tenang dan tidak mudah percaya pada narasi yang belum terverifikasi.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan tidak ada kenaikan PKB pada 2026. Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, dalam konferensi pers di Kantor Gubernur Jateng, 13 Februari lalu.

“Kami tegaskan, posisi PKB tahun 2026 dibandingkan 2025 tidak ada kenaikan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, disebut telah menginstruksikan pengkajian terkait kemungkinan pemberian relaksasi atau keringanan PKB tahun ini. Kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang dinamis.

Menanggapi hal itu, Chandra kembali menekankan pentingnya literasi informasi di ruang digital. Ia mengajak masyarakat dan pemerintah untuk terus bersinergi agar kebijakan publik dipahami secara utuh serta tidak disalahartikan, sehingga kepercayaan publik dan iklim pembangunan tetap terjaga.

Hal tersebut disampaikan Plt. Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, dalam Rapat Koordinasi Trantibum menjelang Ramadan, Kamis (19/2/2026). Ia menilai tongtek merupakan budaya lokal yang sudah mengakar di tengah masyarakat.

Menurutnya, tradisi membangunkan sahur dengan tongtek masih bisa dilakukan sepanjang tidak dilakukan secara berlebihan. Pemerintah ingin menjaga keseimbangan antara pelestarian budaya dan ketertiban umum.

“Tongtek ini kan budaya dari leluhur kita, cuma ya jangan sampai mengganggu dengan suara yang keras. Kalau tongtek masih sewajarnya untuk membangunkan sahur, saya kira masih diperbolehkan,” tegasnya.

Selain tongtek, pemerintah juga memperbolehkan takbir keliling dengan syarat dilaksanakan di wilayah masing-masing. Aktivitas tersebut diharapkan tetap memperhatikan aspek keamanan dan tidak memicu gangguan lalu lintas maupun keributan.

Chandra menekankan bahwa Ramadan harus menjadi momentum memperkuat kebersamaan dan ketenangan di tengah masyarakat. Karena itu, seluruh kegiatan tradisi diminta tetap mematuhi aturan yang berlaku.

Pemerintah Kabupaten Pati berharap masyarakat dapat menjalankan tradisi Ramadan dengan bijak, sehingga suasana bulan suci tetap khidmat, aman, dan kondusif bagi semua warga.

Plt. Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menyampaikan bahwa penutupan tersebut mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2013 tentang pengaturan hiburan malam saat Ramadan. Aturan itu bertujuan menjaga ketertiban umum serta menciptakan suasana kondusif selama bulan suci.

Ia menegaskan, penutupan berlaku sejak tujuh hari sebelum Ramadan hingga tujuh hari setelah Ramadan. Seluruh pelaku usaha karaoke diminta menaati ketentuan tersebut tanpa pengecualian.

“Terkait Perda Nomor 8 Tahun 2013, jadi Perda ini mengatur tentang pada saat Ramadan penutupan hiburan malam di Kabupaten Pati. Kesepakatannya harus ditutup H-7 dan H+7 Ramadan,” kata Chandra.

Untuk memastikan aturan berjalan efektif, Pemkab Pati telah berkoordinasi dengan TNI, Polri, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Pengawasan dan inspeksi mendadak (sidak) akan dilakukan di sejumlah titik yang dianggap rawan pelanggaran.

Salah satu lokasi yang menjadi perhatian adalah kawasan Ngemblok City. Pemerintah daerah menilai kawasan tersebut perlu diawasi secara intensif agar tidak terjadi aktivitas yang melanggar Perda selama Ramadan.

“Ngemblok City sudah kami koordinasikan bersama TNI, Polri, dan Satpol PP akan melakukan sidak di tempat tersebut. Tadi ada masukan terkait rehabilitasi pada saat penertiban, yaitu direhabilitasi di Solo,” ujarnya.

Pemkab Pati berharap kebijakan ini dipatuhi seluruh pelaku usaha demi menghormati umat Muslim yang menjalankan ibadah Ramadan serta menjaga situasi tetap aman dan tertib di wilayah Kabupaten Pati.

Menu MBG tersebut diketahui berasal dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Margorejo Pati atau yang dikenal sebagai SPPG Rondole. Menanggapi kejadian ini, pihak SPPG menyatakan telah menjalankan prosedur pemeriksaan sebelum pendistribusian makanan.

Kepala SPPG Margorejo Pati, Rosesita Tri Suci Rohani, mengatakan pihaknya telah melakukan uji cepat terhadap makanan sebelum dibagikan kepada siswa.

“Kami sudah rapid tes sebelum distribusi (MBG),” ujarnya.

Rosesita menjelaskan, menu MBG yang disajikan kepada siswa SMKN 4 Pati cukup beragam, mulai dari nasi, garang asem ayam, sayur, buah semangka, hingga susu kedelai. Namun hingga kini, belum dapat dipastikan menu mana yang menjadi penyebab dugaan keracunan tersebut.

“Menu hari ini nasi, garang asem ayam, semangka, ada susu kedelai. (Dugaan penyebab keracunan) semua masih indikasi saja,” jelasnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati Risma Ardhi Chandra menyampaikan bahwa SPPG Rondole berada di bawah naungan Yayasan Patriot Bangsa dan selama ini telah menjalankan standar operasional prosedur (SOP).

“SPPG Rondole dari Yayasan Patriot Bangsa. SPPG ini sebenarnya adalah percontohan pertama di Kabupaten Pati. Selama ini SPPG sudah melakukan SOP yang sudah berjalan,” katanya.

Chandra yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas MBG Kabupaten Pati berharap kejadian serupa tidak terulang. Ia menekankan pentingnya peningkatan SOP dapur, terutama dalam penanganan bahan baku makanan.

“SOP raw material ini faktor yang berisiko terjadinya keracunan. Itu penyimpanannya seperti apa, rantai dinginnya seperti apa. Sebelum diolah, bahan harus benar-benar segar,” sebutnya.

Hingga saat ini, pihak terkait masih melakukan observasi lebih lanjut untuk memastikan penyebab dugaan keracunan MBG tersebut.

Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan para siswa mendapatkan penanganan medis yang optimal serta memantau proses observasi kesehatan yang sedang berlangsung. Berdasarkan pemantauan sementara, kondisi siswa berangsur membaik dan seluruhnya berada di bawah pengawasan tenaga medis.

Makanan MBG yang diduga menjadi penyebab keracunan diketahui berasal dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Rendole yang dikelola oleh Yayasan Patriot Bangsa. SPPG tersebut merupakan SPPG percontohan pertama di Kabupaten Pati dan selama ini telah menjalankan prosedur operasional standar (SOP) yang berlaku.

“SPPG ini adalah SPPG percontohan pertama di Kabupaten Pati yang diinisiasi oleh Yayasan Patriot Bangsa. Selama ini ya memang SPPG ini sudah melaksanakan SOP-SOP yang sudah berjalan. Nah, kita baru observasi, sampelnya sudah dikirim ke Semarang, tadi menunya adalah ayam, terus tahu dan ada sayuran. Kita belum tahu, makanan mana yang menjadikan adik-adik sekolah ini keracunan,” jelas Chandra.

Ia menyebutkan, para siswa mengalami keluhan berupa mual, pusing, hingga muntah. Meski demikian, perkembangan kondisi para siswa menunjukkan tren positif.

“Jadi, mual, pusing, dan ada beberapa yang sudah muntah-muntah, ini baru diobservasi. Semoga tidak ada masalah bagi adik-adik lagi. Para siswa sudah mulai membaik, mualnya sudah mulai hilang, tapi ada beberapa yang masih mual, pusing, sebagian besar sudah mulai membaik. Total ada 22 anak, semua terkontrol di KSH,” ungkapnya.

Chandra menegaskan, Pemerintah Kabupaten Pati bertanggung jawab penuh terhadap penanganan para siswa, termasuk pembiayaan perawatan. Selain itu, pihaknya juga akan memperketat kembali penerapan SOP di seluruh SPPG yang ada di Kabupaten Pati guna mencegah kejadian serupa.

“Biaya perawatan pasti Pemerintah Daerah support. Tadi sudah saya informasikan kepada Ketua Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) untuk semua SPPG di Kabupaten Pati terkait SOP,” pungkasnya.

Ketua PWI Kabupaten Pati, Much Noor Effendi, mengatakan kegiatan sosial ini merupakan bentuk kepedulian insan pers terhadap masyarakat, khususnya anak-anak yang membutuhkan perhatian dan dukungan.

“Kita ada santunan untuk anak-anak yatim dan memberi bantuan peralatan sekolah bagi anak terdampak banjir.”

Ia menegaskan bahwa kegiatan tersebut sejalan dengan nilai yang terus diusung PWI sejak lama, yakni membangun iklim informasi yang sehat, memperkuat kapasitas jurnalis, serta menjunjung tinggi profesionalisme dalam dunia pers.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menyampaikan apresiasi kepada seluruh insan pers atas kontribusinya dalam mendukung pembangunan daerah dan penyampaian informasi yang akurat kepada masyarakat.

“Tema Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat, sangat relevan. Kami mengucapkan terima kasih atas peran rekan-rekan pers yang telah membantu menyampaikan informasi pembangunan secara objektif dan bertanggung jawab,” ujar Chandra.

Ia menambahkan bahwa peran pers sangat dibutuhkan dalam menyosialisasikan berbagai program prioritas pemerintah daerah, mulai dari peningkatan produktivitas pertanian dengan target panen 10 ton per hektare, pendidikan dan beasiswa, pembangunan infrastruktur, hingga pengembangan sektor perikanan dan kesehatan.

“Kami berharap pers ikut mengedukasi masyarakat dengan menghadirkan narasumber yang kompeten, agar informasi yang diterima publik benar dan utuh,” tegasnya.

Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menyampaikan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja keras jajaran Dinas Pertanian bersama petani melalui pendampingan intensif hingga ke tingkat desa. Program tersebut dinilai mampu meningkatkan hasil panen secara signifikan dibandingkan sebelumnya.

“Ini membuktikan 1 hektar 10 ton di Botok, Bumiharjo yang pagi ini sudah dicek Pak Ratri ubinan 10,28 ton. Ini program luar biasa,” ucap Risma Ardhi Chandra.

Meski hasil panen tergolong tinggi, ia mengakui masih ada keterbatasan sarana dan prasarana pertanian, khususnya alat mesin pertanian. Namun, ketersediaan pupuk subsidi yang didukung pupuk bantuan mitra dinilai sangat membantu peningkatan produksi.

“Sejauh ini 100 persen pupuk subsidi, ditambah pupuk bantuan mitra, sehingga yang biasanya 5 sampai 7 ton kini bisa mencapai 10,28 ton,” jelasnya.

Pemerintah Kabupaten Pati berkomitmen terus mengoptimalkan sektor pertanian melalui pemenuhan sarana pertanian dan distribusi pupuk yang tepat guna agar hasil panen tetap terjaga dan berkelanjutan.

Pemanggilan tersebut berkaitan dengan penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi jual-beli jabatan perangkat desa.

Chandra menekankan bahwa kehadiran memenuhi panggilan KPK merupakan kewajiban sebagai bentuk dukungan terhadap proses penegakan hukum. Ia meminta para pejabat tidak menghindar jika dimintai keterangan sebagai saksi oleh penyidik.

“Saya menegaskan, siapa pun di struktur Pemkab Pati harus datang jika dipanggil KPK. Itu kewajiban,” katanya kepada wartawan yang ditulis Kamis (5/2/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Chandra saat ditemui awak media usai memimpin kegiatan konsultasi publik di Pendopo Kantor Bupati Pati, Rabu, 4 Februari 2026. Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya telah lebih dulu menjalani pemeriksaan oleh KPK.

Menurut Chandra, pemeriksaan berlangsung selama kurang lebih satu setengah jam dan dilakukan di Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Jawa Tengah. Dalam pemeriksaan tersebut, ia mengaku memberikan keterangan sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya.

Ia menjelaskan, penyidik KPK mengajukan sejumlah pertanyaan yang dijawab secara jujur dan apa adanya. Chandra juga menyebutkan bahwa dalam proses pemeriksaan, ia bertemu dengan staf dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Kabupaten Pati.

Sebagai informasi, pemeriksaan terhadap Plt Bupati Pati oleh KPK dilakukan pada hari yang sama di Mapolda Jawa Tengah sebagai bagian dari pendalaman kasus dugaan korupsi jual-beli jabatan perangkat desa di wilayah Kabupaten Pati.

Forum konsultasi publik ini menjadi tahapan awal penyusunan RKPD 2027 dengan tujuan menyerap masukan dari para pemangku kepentingan, sekaligus menyelaraskan program pembangunan daerah dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi.

Plt. Bupati Pati menyampaikan bahwa rancangan awal RKPD 2027 masih menitikberatkan pada penguatan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, pembangunan berkelanjutan, serta optimalisasi aset daerah. Selain itu, dukungan infrastruktur digital juga menjadi perhatian untuk mendorong aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya di ruang publik dan sentra UMKM.

“Rancangan awal RKPD Tahun 2027 masih berfokus pada infrastruktur, pendidikan, dan pembangunan berkelanjutan. Untuk Alun-Alun Kembang Joyo, saya sudah menginformasikan kepada Pak Kepala Dinas Kominfo untuk memasang Wi-Fi di sana, nanti tidak hanya Alun-Alun Kembang Joyo saja, Alun-Alun Pati juga, serta lokasi strategis UMKM agar masyarakat tertarik untuk datang ke sana,” ujar Chandra.

Selain membahas arah pembangunan, Chandra juga menyinggung penanganan kebencanaan di Kabupaten Pati yang terus dimaksimalkan melalui penguatan peran kecamatan. Ia menyebut kondisi di lapangan saat ini sudah terkendali, meski masyarakat tetap diminta waspada karena curah hujan masih tinggi hingga Maret.

“Alhamdulillah, saat ini sudah tidak ada warga yang mengungsi dan kondisi mulai surut. Namun, saya mengimbau masyarakat tetap waspada karena potensi hujan masih tinggi dalam beberapa waktu ke depan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bapperida Kabupaten Pati, Muhtar, menjelaskan bahwa forum konsultasi publik merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Menurutnya, forum ini menjadi ruang integrasi antara kebijakan perencanaan yang bersifat top-down dengan aspirasi masyarakat secara bottom-up, sehingga Rancangan Awal RKPD 2027 dapat disusun lebih responsif, inklusif, dan selaras dengan arah pembangunan nasional maupun regional.