Hal itu disampaikan Kepala Bidang PBBP2 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Sugiharto saat acara Gebyar Lunas PBB-P2 Tahun 2023 di Pendopo Kabupaten Pati, Kamis (31/8/2023).

“Ditetapkan Rp 29,8 miliar dengan realisasi per 29 Agustus Rp 24,7 miliar atau 83,2 persen. Sebenarnya hingga 29 Agustus ditarget mampu mencapai Rp 28 miliar,” kata Sugiharto.

Diketahui hingga saat ini ada delapan kecamatan yang telah melunasi wajib pajak dari PBB. Delapan wilayah itu antara lain, Kecamatan Winong, Gembong, Batangan, Jaken, Tambakromo, Pucakwangi, Gunungwungkal serta Kecamatan Juwana.

Dalam kesempatan itu juga dilakukan pembagian doorprize bagi warga yang taat membayar PBB-P2. Serta hal itu sebagai wujud apresiasi kepada wilayah yang telah membayar pajak PBB 100 persen.

Penjabat (Pj) Bupati Pati, Henggar Budi Anggoro menyampaikan lunasnya pajak PBB oleh kedelapan kecamatan itu diharap mampu memberi dorongan semangat pergerakan bagi yang lain, yaitu dengan harapan wilayah lainnya juga segera lunas.

“Ini merupakan langkah positif ya, tentunya ke depan agar hal ini mampu memicu serta memacu pergerakan yang lain terhadap pendapatan pajak bumi dan bangunan,” kata Henggar dalam sambutannya.

Menurutnya, pendapatan daerah dari setor PBB-P2 itu dikelola serta digunakan untuk pembiayaan program pelaksanaan pembangunan di daerah. Pembiayaan itu dilakukan ke sejumlah program, seperti kegiatan mulai yang ada di tingkat desa hingga daerah.

“Apa yang kita terima ini semua, bisa kita gunakan untuk membiayai program kegiatan pembangunan di daerah. Pembangunan di desa, kecamatan hingga tingkat kabupaten,” papar dia.

Turut hadir dalam penilaian tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Pati Jumani, Asisten Pemerintahan dan Kesra Siti Subiati, Plt Asisten Ekonomi dan Pembangunan Nasikun, Kepala Bappeda Muhtar, Kepala BKPP Muh.Saiful Ikmal, Kepala Dispermades Sudiyono, Kepala Dinas Sosial P3AKB Indriyanto, serta Kabag Tata Pemerintahan Imam Kartiko.

Dalam paparannya, Henggar menyampaikan beberapa capaian kinerja yang dinilai mempunyai tren positif. Diantaranya adalah penanganan stunting, pendidikan dan kesehatan.

Selain itu, Henggar juga melaporkan terkait pemeliharaan infrastruktur yang ada di wilayah Kabupaten Pati.
“Sehingga infrastruktur yang ada di Kabupaten Pati dapat kita tanggulangi dengan bantuan gubernur. Dan saat ini juga saya coba komunikasikan dengan inpres yang kaitannya dengan jalan-jalan kabupaten,” terangnya.

Pada sektor kesehatan, Henggar menjelaskan bahwa saat ini jumlah pelayanan Puskesmas serta rumah sakit tipe B, C dan D berjumlah 89 yang tersebar di 21 kecamatan.
“Jadi perlu kami sampaikan bahwa Pati ini ada 21 kecamatan terdiri dari 401 desa dan 5 kelurahan. Jumlah tenaga kesehatan kita sampai dengan saat ini 2023 sebanyak 3551 orang,” ungkapnya.

Pada periode triwulan ll tahun 2022 lalu, Henggar menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan penanganan stunting kepada 45 anak dan hasilnya saat ini telah lepas dari stunting.
“Dan alhamdulillah semuanya sudah lepas pada stunting itu. Pada saat akhir pengukuran bulan ke tiga, semuanya sudah keluar dari zona stunting,” tandasnya.

Menurut EPPGBM (Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Balita Berbasis Masyarakat) data balita yang ada di Pati tercatat kurang lebih 69.000 orang.
“Tentunya kita punya data yang tersebar di 401 desa dan 5 kelurahan di Kabupaten Pati. Dan semuanya sudah bisa kita ukur,” pungkasnya.

Imam Sulkhan selaku founder Hamparan Properti mengatakan masjid diberi Bani Solichin sesuai nama orang tua kami yaitu Solichin Bukhori. Tujuannya agar anak cucu terus memikirkan kemakmuran masjid.

“Pembangunan masjid ini kami persembahkan untuk warga Hamparan Kajar Residence (HKR) 1 dan 2 serta warga sekitar perumahan. Pembangunan masjid sudah selesai sekitar november 2022 lalu saat ini sudah dibentuk takmir dan digunakan ibadat salat 5 waktu,” jelasnya.

Masjid yang dibangun di lingkungan perumahan HKR I sejumlah 23 unit rumah dan HKR II 75 unit rumah ini diharapkan ke depannya bisa digunakan juga untuk ibadah salat jumat. Dan kegiatan pendidikan untuk anak-anak warga setempat.

Dia berpesan bagi penghuni perumahan baik HKR I maupun HKR II untuk menjaga lingkungan perumahan. Yakni merawat tanaman hingga fasilitas yang disediakan.

“Fasilitas seperti tanaman buah di jalan perumahan agar dirawat jangan dipotong serta Biopori yang ditanamkan di depan masing-masing rumah agar dirawat melalui membuang sisa makanan disini jangan ditempat sampah,” pesannya.

Sedangkan Pj Bupati Pati Henggar Budi Anggoro dalam sambutannya mengatakan atas nama pemerintah Kabupaten Pati mengapresiasi atas pembangunan masjid Bani Solichin.

Menurut Henggar peresmian masjid Bani Solichin menjelang ramadhan menghadirkan makna besar. Lantaran kata dia dapat menjadi tempat dalam syiar agama islam.

“Dengan selesainya masjid ini membawa manfaat jauh lebih besar terhadap lingkungan baik warga perumahan, maupun warga sekitar. Karena tidak mungkin hanya dinikmati warga sini, manakala ada warga luar yang sholat di masjid,” ucapnya.

Dalam sambutannya, Pj Bupati Pati menyampaikan bahwa pihaknya menargetkan pencairan dan pendistribusian bantuan keuangan Sarpras perdesaan dapat diusahakan sebelum bulan puasa agar program tersebut dapat berjalan lebih cepat. Henggar juga meminta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) untuk meneliti kembali harga satuan agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

“Semua hal yang Bapak Ibu peroleh telah dikomunikasikan sejak awal tahun 2022. Kita akan berusaha agar pencairan dan pendistribusian bantuan Sarpras perdesaan dapat dilakukan sebelum bulan puasa. Saya juga meminta Kepala DPUTR untuk meneliti kembali harga satuan sehingga tidak menimbulkan masalah nantinya”, ujar Henggar.

Lebih lanjut, Henggar menjelaskan bahwa akan dilakukan dua kali kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) agar para peserta dapat mempersiapkan dokumen yang diperlukan secara cermat. Ia juga menegaskan bahwa tanggung jawab program ini ada di tangan semua pihak, termasuk kepala desa dan camat.

Sementara itu, Kepala DPUTR, Riyoso, menyampaikan bahwa tim pengamanan khusus telah disiapkan di beberapa dinas, seperti DPUTR, Bappeda, dan BPKAD, guna menjamin terlaksananya program dengan baik. “Dana bantuan keuangan yang tersedia di DPUTR sebesar Rp 129 miliar 150 juta untuk 318 desa. Sedangkan di DLH ada dua kegiatan senilai Rp 255 juta, lalu Dinporapar Rp 180 juta, dan kegiatan di Disdikbud sebesar Rp 64 miliar 630 juta”, tambah Riyoso.

Diharapkan program bantuan keuangan Sarpras perdesaan tahun 2023 dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat di Kabupaten Pati.

Penetapan tersebut dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Banjir di Ruang Joyo Kusumo Setda Pati, Senin (5/12/2022). Dalam kesempatan ini dihadiri oleh Pj Bupati Pati, Kapolresta, Dandim, seluruh stakeholder hingga Kepala OPD.

“Rakor bersama dengan seluruh stakeholder itu dilakukan untuk mempercepat penanganan bencana banjir di Kabupaten Pati,” kata Pj Bupati Pati, Henggar Budi Anggoro.

Untuk menyikapi percepatan penanganan bencana banjir tersebut, dirinya mengaku membutuhkan baik data maupun laporan serta masukan dari petugas yang ada di lapangan. Sehingga bencana dapat diatasi serta dilakukan mitigasi.

Dari hasil rakor yang digelar bersama dengan BPBD maupun jajaran Forkopimda, dia menegaskan di Kabupaten Pati berdasarkan kondisi yang ada di lapangan akhirnya ditetapkan status tanggap bencana banjir selama 14 hari.

Kendati sudah ditetapkan selama dua minggu itu, dirinya mengaku masih memungkinkan waktunya diperpanjang apabila bencana belum benar-benar teratasi seperti yang diharapkan. Adapun perpanjangan itu hingga satu minggu lagi.

“Akan tetapi mudah-mudahan 14 hari sudah cukup untuk membantu mempercepat penanganan bencana banjir di Kabupaten Pati,” harapnya.

Sebelumnya, Pj Bupati Pati sempat meninjau kondisi warga pasca banjir bandang. Dirinya mengatakan, pemerintah daerah akan membantu memoerbaiki rumah warga yang rusak akibat dampak-dampak banjir bandang.

Tak hanya itu, dia menegaskan pemerintah tak memperbolehkan pembukaan hutan sosial. Menurutnya ini kaitannya dengan upaya reboisasi hutan yang diperkirakan akan dilakukan awal tahun 2023 di wilayah Pati utamanya di wilayah selatan.

“Pemkab sudah melakukan moratorium dengan Perhutani terkait lahan atau hutan sosial. Sekarang sudah tidak ada lagi pembukaan hutan sosial. Dan dalam waktu dekat nanti akan kami lakukan penanaman pohon bersama dengan seluruh elemen masyarakat,” tandas dia.

Hal itu disampaikan Ketua KPU Pati, Imbang Setiawan dalam acara koordinasi dan sosialisasi penggunaan Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIAKBA) di Hotel New Merdeka, Senin (21/11/2022).

“Sejak dibuka sampai dengan pukul 21.00 WIB tadi malam sekitar 104 orang yang sudah mendaftar di sistem (SIAKBA). Tetapi pendaftar dimungkinkan bertambah pagi ini, belum dicek,” kata Imbang.

Dia menjelaskan ini dilakukan sebagai persiapan rekrutmen badan Adhoc di tingkat kecamatan. Sosialisasi tahapan mulai tanggal 20 November sudah mulai pendaftaran dan calon adhoc itu melalui aplikasi SIAKBA.

Pada pemilu sebelumnya, pendaftaran PPK dilakukan secara offline. Namun kali ini pendaftaran melalui sistem online dari SIAKBA. Yakni aplikasi berbasis website yang membantu proses dalam administrasi anggota KPU dan badan adhoc.

“Pendaftaran dari 20 sampai 29 November, berikutnya ada seleksi administrasi, lalu tes tertulis melalui CAT, dan seleksi wawancara. Yang dibutuhkan PPK tiap kecamatan 5 orang kali 21 kecamatan jumlahnya 105 orang,” jelasnya.

Sementara Pj Bupati Pati, Henggar Budi Anggoro dengan pemanfaatan sistem aplikasi itu berharap semakin memudahkan petugas penyelenggara. Di sisi lain juga nantinya terpilih SDM yang cakap di bidangnya.

“Mudah-mudahan nanti terpilih SDM mumpuni sehingga harapannya pendaftaran dan pemilu bisa berjalan dengan baik, jangan sampai terjadi konflik sosial,” ucapnya.

Pj juga mengingatkan kerawanan mengenai konflik pemilu harus diantisipasi bersama mulai dari jajaran TNI Polri, dari kejaksaan serta dari OPD terkait. Sehingga untuk mewujudkannya bergerak bersama bagaimana menciptakan sinergitas sehingga Pemilu berjalan dengan lancar dan aman.

Hal itu dia sampaikan saat Konsultasi Publik 1 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Pati di Ruang Penjawi Pendopo Pati, Rabu (25/10/2022). Sebagai informasi RDTR ini merupakan perangkat rinci operasional dari Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

“Permasalahan di Kecamatan Pati adalah yang saat ini perlu diperhatikan, apalagi terkait lahan sawah yang dilindungi (LSD), kami harap ada pencerahan dari narasumber terkait masih adanya LSD di kawasan non KPI dan kawasan permukiman,” katanya.

Dirinya mengakui meski iklim investasi saat ini cukup meningkat, akan tetapi diharapkan sektor ketahanan pangan dan iklim investasi itu bisa berjalan secara profesional sebagaimana yang telah direncanakan dalam Perda RTRW.

Selain itu isu strategis yang muncul saat pembahasan di DPRD yaitu masalah banjir. Dirinya mengingatkan jangan sampai banjir bertambah besar di kemudian hari setelah penyusunan RDTR atau pun bahkan sampai menutup saluran irigasi.

“Termasuk kami menyoroti terkait dengan perizinan di Kecamatan Pati jangan sampai lahan terbuka hijau berubah jadi lahan pemukiman. Nah di Kecamatan Pati masih ada hal-hal seperti itu,” lanjut Ali.

Kendati demikian, pihaknya berharap penyusunan RDTR di Kecamatan Pati ini dapat mengakomodir potensi yang dimiliki. Lalu adanya kawasan peruntukan industri (KPI) sesuai dengan Perda RTRW. Kemudian limbah tertata dengan baik meskipun ada investor masuk ada pabrik harus diantisipasi nantinya.

“Dinamika pembangunan sektor ekonomi, Perdagangan, maupun jasa di Pati, serta iklim investasi di Pati meningkat signifikan dan banyak investor tertarik menanamkan investasi di Pati. Dinamika ini harus kita tangkap positif dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan,” tandasnya.

Sementara itu, Pj Bupati Pati, Henggar Budi Anggoro, menambahkan dalam proses pengambilan keputusan penyusunan RDTR ini agar mempertimbangkan sesuatunya secara komprehensif. Sehingga ke depannya persoalan tata ruang tak berdampak pada lingkungan.

“Harus hati-hati dalam menyusun RDTR, jangan sampai mengambil kebijakan yang keliru sehingga banyak berdampak lingkungan. Nanti kalau sudah ditetapkan ya harus komitmen dijalankan berubah-ubah tak sesuai dokumen,” jelasnya.

Upacara ini dipimpin oleh Pj Bupati Pati Henggar Budi Anggoro, dihadiri oleh pimpinan beserta anggota DPRD, jajaran Forkopimda yang dimeriahkan oleh marching band serta tokoh masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Henggar membacakan sambutan Menteri Agama (Menag). Dia mengatakan penetapan 22 Oktober sebagai hari santri merujuk pada tercetusnya Resolusi Jihad yang berisi fatwa kewajiban berjihad demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dan tahun ini hari santri mengambil tema Berdaya Menjaga Martabat Kemanusiaan.

“Maksud tema tersebut adalah bahwa santri dalam sejarahnya selalu terlibat aktif dalam setiap fase perjalanan Indonesia. Ketika Indonesia memanggil, santri tidak pernah mengatakan tidak. Santri dengan berbagai latar belakangnya siap sedia mendarmabaktikan hidupnya untuk bangsa dan negara,” ucap Henggar.

Lebih lanjut, berdasarkan sambutan Menag itu, Henggar menyebutkan peran santri sekarang ini telah banyak merambah ke berbagai bidang profesi, memiliki keahlian bermacam-macam, bahkan mereka menjadi pemimpin negara.

“Meski bisa menjadi apa saja, santri tidak melupakan tugas utamanya, yaitu menjaga agama itu sendiri. Santri selalu mengedepankan nilai-nilai agama dalam setiap perilakunya,” jelasnya.

Bagi santri, kata dia menjaga martabat kemanusiaan adalah salah satu tujuan diturunkannya agama di muka bumi. Tidak ada satu pun agama yang menyuruh pemeluknya untuk melakukan tindakan yang merusak harkat dan martabat manusia.

“Santri senantiasa berprinsip bahwa menjaga martabat kemanusiaan adalah esensi ajaran agama. Apalagi di tengah kehidupan Indonesia yang sangat majemuk. Bagi santri, menjaga martabat kemanusiaan juga berarti menjaga Indonesia,” jelasnya.

Sementara, Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin berharap santri bisa membawa kehidupan yang aman tentram mampu menjaga persatuan bangsa. Apa yang diinginkan para pejuang pendiri bangsa ini bisa dicapai.

“Sehingga cita-cita founding father pendiri bangsa kita benar-benar tercapai yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur,” harap Ali Badrudin.

Husaini selaku Ketua Sarbumusi Pati, mengatakan bahwa audiensi sore hari ini menagih janji bahwa sebelumnya Pemkab berjanji membangun pangkalan truk.

“Dulu ketika pas audiensi dengan DPRD dijanjikan masuk anggaran 2023, tapi ternyata gak masuk karena alasannya bareng dengan anggaran untuk pemilu,” ucap Husaini.

Dirinya menceritakan pada saat audiensi, Pemkab menawarkan alternatif kepada anggota PSP. Alternatif itu PSP diminta untuk mencari lahan yang bakal dijadikan pangkalan truk.

Akan tetapi, menurutnya alternatif pangkalan truk itu dikelola oleh pihak swasta. Dalam prosesnya, Pemkab dengan Dinas Perhubungan (Dishub) menjanjikan siap mengawal hingga terwujud.

“Namun sebelum ada pangkalan resmi, para sopir meminta izin tempat-tempat yang dijadikan pangkalan sementara,” ungkapnya.

Merespon hal itu, Pj Bupati Pati, Henggar Budi Anggoro mengatakan kemampuan anggaran Pemkab tidak mampu untuk memenuhi pengadaan pangkalan truk. Dia mengaku akan mencarikan investor atau pihak ketiga untuk membantu pengadaan pangkalan truk bagi para sopir.

“Di 2023 nanti belum memungkinkan. Sebenarnya kami juga bisa menggandeng pihak ketiga, investor yang bisa membangunkan tempat pangkalan truk,” ucap Henggar.

Menurut Henggar, untuk membangun pangkalan truk membutuhkan setidaknya seluas 2 hektar. Pihaknya mengaku bersama dengan OPD yang membidangi, yaitu Dishub akan mencari lokasi yang strategis untuk keperluan pangkalan truk.

“Idealnya 2 hektar, tapi kalau yang tersedia di bawah itu tidak masalah. Kita belum tahu lokasinya, kita masih cari, kira-kira ada lokasi yang cocok atau tidak,” pungkasnya.

Mereka yang terdaftar sebagai penerima BLT tersebut menerima sebanyak uang tunai sebesar Rp500 ribu dengan rincian BLT BBM Rp300 ribu ditambah dengan Bantuan Sembako dalam wujud tunai senilai Rp200 ribu.

Penyaluran BLT BBM ini dihadiri langsung oleh Penjabat (Pj) Bupati Pati, Henggar Budi Anggoro, disaksikan pegawai kantor pos setempat, jajaran TNI-Polri dan masyarakat sebagai penerima.

“Tahap I 43 ribu KPM penyalurannya nanti digilir, sementara hari ini ada sekitar 800 orang menerima BLT ini. Penyalurannya bersamaan dengan bantuan sembako yang diwujudkan tunai karena diharapkan tentunya sebagai percepatan sampai ke bapak/ibu sekalian,” kata Henggar dalam sambutannya.

Diharapkan masyarakat agar menggunakan dana BLT tersebut untuk memenuhi kebutuhan pokok. Sebab, pasca naiknya harga BBM pada 3 September 2022 lalu, akan berdampak pada kenaikan harga sejumlah bahan pokok. Di sisi lain, penyaluran Bansos ini sebagai bantalan sosial menjaga agar tidak terjadi inflasi besar-besaran.

Henggar melanjutkan, tidak semua masyarakat menerima bantuan ini, Pemerintah mengacu pada Data Terpadu Kesejahterasn Sosial (DTKS). Olehnya sebagianr juga ada yang tidak mendapatkan bantuan. Seperti nelayan, dirinya memastikan akan mendapatkan bantuan dari sektor lain.

“Kita persiapkan lagi, di samping BLT yang hari ini dibagikan BPNT yang tentunya datanya terus diverifikasi lagi karena jangan sampai dobel. Yang jelas ketika sudah dapat BLT ini tidak dapat bantuan lainnya, gitu, harapannya seperti itu,” jelasnya.

Henggar mengimbau BLT ini dimanfaatkan untuk memenuhi keperluan kebutuhan pokok. Sehingga bisa mengurangi beban yang dialami.

“Mudah-mudahan BLT yang diterima bapak/ibu ini bisa mengurangi beban yang dialami. Tentunya pemerintah menaikkan BBM sudah banyak melakukan pertimbangan yaitu dengan menyalurkan BLT ini langsung secara langsung bahkan kemarin ada sebagian yang dicicil,” ungkap Henggar.

Sebagai informasi, penyaluran BLT BBM akan didistribusikan dua tahap dengan total keseluruhan 129 ribu KPM masing-masing senilai Rp300 ribu. Tetapi jadwal penyaluran tahap dua belum diinformasikan lebih jelas bakal kapan disalurkan oleh pihak yang berwenang.