“Karena DPC merupakan kepanjangan dari DPP maka kami mengikuti keputusan DPP. Kenapa mengikutinya? Karena tentu saja yang diatas sudah melakukan analisis yang dalam terkait itu,” ungkapnya kepada Samin News, Selasa (2/5/2023).

KH Zainuddin Rusydan yang juga merupakan tokoh agama asal Desa Getasrabi, Kecamatan Gebog, Kudus mengatakan, bahwa yang menjadi tradisi PPP itu ketika memutuskan sesuatu melalui Salat Istikharah.

“Jadi tak hanya misalnya rapat kemudian memutuskan gini gini tidak. Disamping melakukan analisis dan survey, rapat DPP pasti dilakukan memohon kepada Allah melalui Salat Istiqara sehingga nanti ini baik tidak untuk PPP,” jelasnya.

Kemudian untuk DPP PPP dalam mencalonkan Ganjar Pranowo menurut analisa KH Zainuddin Rusydan itu merupakan hal biasa. Karena di waktu pencalonan Gubernur Jateng dulu juga diusung diantaranya PDIP dan PPP.

“Jadi kalau terulang kembali di capres maka ini hal biasa. Dalam mencalonkan pak Ganjar, DPP PPP melihat track record beliau terutama dalam memimpin di Jateng itu juga menjadi pertimbangan mereka untuk memutuskan,” ungkapnya.

Disamping itu, ia menyebut bahwa pasti ada perbedaan dalam pemilihan capres. Ada yang menolak dan juga yang menerimanya, namun itu hal biasa. Untuk itu pihaknya akan coba rapatkan barisan dan memberikan pengertian kepada anggota lainnya.

“Kalau misal pilihan presiden beda, kita tetap harus menjadi satu di PPP,” pesannya.

Kendati demikian pihaknya akan lebih berpikir dan mempersiapkan dahulu untuk legislatif di Kabupaten Kudus, terutama di DPC dari empat dapil tersebut. Ia berharap minimal satu dapil, satu kursi.

“Biarlah pilihan presiden itu menggulir sesuai dengan rencana di DPP. Sementara kami di kabupaten lebih mempersiapkan calegnya bagaimana di Kudus ini nantinya PPP mendapat kursi,” pungkasnya.

Hal ini ditegaskan melalui surat instruksi bernomor Nomor 3134/IN/DPP/VIII/2021.

Pada paragraf kedua, dijelaskan dengan gamblang agar seluruh kader tak berbicara pilpres. Kader PDIP diminta disiplin untuk tidak memberikan tanggapan terkait capres dan cawapres.

“Agar semua kader berdisiplin untuk tidak memberikan tanggapan terkait calon presiden dan calon wakil presiden, pelanggaran atas ketentuan ini akan diberikan sanksi disiplin partai,” demikian petikan isi surat yang dikutip Samin News, Selasa (24/8/2021).

Surat tersebut diteken oleh Megawati selaku ketum dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto pada 11 Agustus 2021 ditujukan kepada DPP, anggota DPR RI, DPD hingga DPC PDIP se-Indonesia.