Sebab, kontestasi pilkades serentak sudah berakhir dan masyarakat maupun para pemilih di tiap-tiap desa sudah mengetahui hasil akhir dari pilihannya. Itu adalah sebuah fakta politik yang tak bisa diungkit-ungkit lagi, meskipun laporan dari kelompok yang kecewa pun tak bisa dihindari, dan itulah dinamika dalam berdemokrasi.

Mengingat peristiwa politik di tataran paling bawah tersebut sudah berakhir, maka seharusnya semua bisa menerima hasil akhirnya yang sudah pasti nanti semua akan untuk semua. Maksudnya, kepala desa (kades) yang terpilih di setiap desa akan memimpin semua rakyat di desa masing-masing, sehingga rasa kecewa dan tidak puas oleh siapa pun harus ditanggalkan.

Dengan kata lain, hanya karena faktor peristiwa politik yang dalam kurun waktu tertentu akan terus berlangsung masa kontestasinya, maka desa dan masyarakat tidak perlu menciptakan situasi hiruk pikuk. Hal itu hanya akan membuat rugi desa itu sendiri, dan juga rugi bagi warga karena akan terpecah kebersamaan dan kegotongroyongannya.

Karena itu, berakhirnya peristiwa politik pilkades serentak ini marilah hal itu secara bersama-sama diakhiri perbedaan yang terjadi selama menjelang hingga berakhirnya penghitungan suara pilkades yang sudah jeles menentukan, siapa yang unggul untuk memimpin masing-masing desanya. Kini 121 dari 401 desa di Pati sudah selesai menyelenggarakannya secara serentak, Sabtu (21/12) lalu.

Sudah tepat kiranya, semua harus diakhiri dengan tetap menjaga iklim demokrasi di pedesaan yang jauh-jauh pada awalnya tidak pernah memunculkan hiruk-pikuk. Semua berjalan dalam kebersamaan dan kesederhanaan pemikiran yang masih lugu, yaitu hanya semata-mata bahwa mereka adalah diajak untuk memilih pucuk pimpinan di desanya.

Dengan sistem sederhana, hanya para pemilih cukup memasukkan ”biting” (bilah) ke dalam bumbung milik masing-masing calon, itulah suara yang akan dihitung untuk mengetahui siapa pemenangnya. Sistem ini tentu banyak kelemahan, dan jika bicara tentang kecurangan tentu banyak kecurangan terjadi, karena pilihan berlangsung berlarut-larut mulai pagi hingga dini hari.

Akan tetapi kondisi masyarakat yang tidak banyak tuntutan dalam berdemokrasi, maka itu adalah bagian demokrasi masyarakat pada masanya yang belum mengenal lapor melapor. Bahkan itulah satu hal yang seharusnya bisa dikemas menjadi pemahaman masyarakat, bagaimana seharusnya menyikapi kondisi yang terjadi.

Bertambah majunya dinamika masyarakat dan sistem penyelenggaraan demokrasi dalam memilih pucuk pimpinan, seharusnya setiap masyarakat bisa lebih menempatkan posisnya dalam menyikapi kondisi akhir setiap proses demokrasi. Yakni, bisa mengendalikan diri, meredam, dan tidak provokatif berkait dengan hasil pemilihan.

Hal itu menunjukkan, bahwa tingkat kesadaran masyarakat pada proses memilih pemimpin benar-benar sudah tumbuh secara alami. Sedangkan soal bagaimana hasil dari proses tersebut juga bisa diterima sebagai hal-hal biasa yang tidak perlu disikapi dengan hiruk-pikuk sekali pun hasil itu belum bisa memenuhi atau memuaskan kepentingannya.(Selesai)

Hal itu bisa saja muncul, karena dalam memilih mereka tidak banyak dipengaruhi faktor X yang biasanya menjadi provokasi yang namanya kalangan botoh. Dalam pilkades serentak kali ini, pengendali keamanan dan ketertiban masyarakat, AKBP Bambang YS, Kapolres Pati, jauh-jauh sudah menegaskan tidak ada kompromi terhadap para botoh.

Besar kemungkinan karena situasi yang dibangun Kapolres ini, secara tidak langsung memberikan pengaruh pada warga dengan merasa tenang dalam menentukan pilihan. Karena itu, ke depan adalah harus ada keberanian untuk membangun bahwa demokrasi yang sehat itu tanpa harus dengan hitungan atau ukuran nilai nominal.

Dengan demikian, hal tersebut akan membutuhkan waktu yang semakin panjang karena menghapus kebiasaan yang diciptakan kalangan pemilik kepentingan politik itu memang selalu menggiurkan. Karena jika ada yang masih berpendapat secara apriori, bahwa pilkades ini masih diwarnai dengan bagi-bagi uang, hal tersebut tidak salah faktanya memang demikian.

Akan tetapi sistemkah yang salah? Tentu tidak, karena sistem pilkades tidak ada bunyi aturan yang menyebutkan para calon harus membagi-bagikan uang maupun barang kepada pemilih agar bersedia menjadi pendukungnya, sehingga dalam hal ini masyarakat lebih cenderung dalam posisi pasif menunggu, kalau ada pihak-pihak yang datang membeli.

Semisal, di tiga desa itu ada tiga calon yang masing-masing berpegang teguh pada kejujuran, tidak akan membagikan sepeser pun uang kepada pemilih. demokrasi warga tetap tidak akan mati. Sebab, itu ada pada nurani masyarakat atas rasa tanggung jawab dalam memilih pemimpin kelompoknya sehingga yang jumlah menurun drastis, adalah pemilih yang biasa mendapatkan imbalan sejumlah uang dari calon.

Hal itulah yang paling sulit dalam menjaganya, sehingga dalam pilkades faktor bagi-bagi uang/barang memang sudah menjadi rahasia umum. Akan tetapi, jika ada di antara yang sudah membagi-bagi tersebut tidak terpilih, biasanya membuat laporan ke polisi bahwa telah terjadi kecurangan karena ada calon yang membagi-bagi uang maupun barang.

Terlepas laporan itu benar atau salah, kebanyakan munculnya adalah pasca penghitungan dalam pemungutan suara. Seperti adanya warga dari wilayah Kecamatan Winong, sekarang ini melapor ke Polres Pati, bahwa ada calon yang diketahui membagi-bagi cincin kepada warga dengan jumlah sebanyak 150 buah, masing-masing berat 1 gram.

Itu salah satu contoh kejadian dalam dinamika demokrasi pilkades, sehingga warga butuh penyadaran perlunya tidak mengharap pemberian apa pun dari setiap calon. Akan tetapi sebaliknya, adakah calon yang benar-benar berani bermain bersih, tanpa embel-embel membagi-bagi uang maupun barang. Jawabnya, jelas dan tegas, mereka tak bakalan ada yang berani.(bersambung)

SAMIN-NEWS.com – Bergerak dipetakan RT dan RW serta Dusun mana orangnya siapa?, Suasana tersebut hilang tinggal menghitung habis berapa. Money politic memang hebat tetap menjadi Panglima demokrasi, sambil yrutup kopi ala deny siregar. (24/12/2019)

Senyum kecut pasti semua ngak mau ngaku ah uang enak kok trima sana trima sini, Sandiwara masih terjadi tangisan kemenangan tangisan kekalahan itulah demokrasi.

Praktisi yang didatangi calon kalah hanya obat terakhir “strutup kopi lagi kenapa ngak dari awal jawabnya buat sodakoh pak”.

Penegakan hukum yang namanya advokat mungkin dianggap solusi bisa memecahkan orang yang pada diam menerima sana-sini senyum karena saya bukan obat saya advokat Pancasila bersambung dalam perkara lain korupsi momok didesa sekarang.

SAMIN-NEWS.com, Pati – ISYARAT sudah diberikan sejak awal kepada para botoh berkait dengan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di Pati, dan juga sudah barang tentu terhadap para penggemar berbagai bentuk jenis judi lainnya. Yakni, saat ini janganlah coba-coba berspekulasi untuk menggelar permainan judi jika nasibnya tidak ingin menjadi penghuni ruang di balik jeruji Polres Pati.

Sebab, sosok personel pimpinan jajaran kepolisian Polres setempat, AKBP Bambang YS ini tidak pernah berkompromi terhadap setiap munculnya penyakit masyarakat, utamanya yang berbentuk judi. Karena itu, saat berlangsung pilkades serentak Sabtu (21/12) lalu dimulai, para botoh justru seperti sengaja ”menantang” Kapolres, karena sehari sebelumnya mereka sudah kasak-kusuk di sejumlah desa.

Dengan demikian, hari itu Kapolres pun langsung bergerak ke sasaran untuk mengamankan para botoh sehingga sedikitnya ada sepuluh botoh yang langsung dijebloskan ke sel tahanan, untuk selanjutnya satu per satu dilakukan pemeriksaan. Ternyata motif mereka untuk mempengaruhi para pemilih dengan menyebutkan, bahwa untuk calon di satu desa yang paling unggul suaranya adalah calon ini.

Dari pembicaraan-pembicaraan yang provokatif itulah, ketika di dengar warga yang mempunyai hak pilih di desa setempat tetap terpengaruh. Dampak dari kerja para botoh inilah yang sering memutarbalikkan kondisi di desa-desa yang melaksanakan pemilihan kades serentak, sehingga tidak upaya lain paling tepat adalah menggaruk mereka dan menjebloskannya ke dalam sel.

Selain sepuluh orang pertama, maka dalam waktu relatif singkat di malam hari maupun pada hari H pemilihan, akhirnya berturut-turut berhasil diringkus lagi lebih dari sepuluh botoh. Jika sudah demikian, maka mereka tinggal siap-siap menghadapi proses persidangan perkaranya yang mereka tentu sudah hafal pasal yang mereka langgar, 303.

Sementara itu, pilkades serentak sudah usai dalam kendali situasi keamanan yang kondusif sehingga pasca pemungutan suara pun tidak ada kejadian menonjol. Hal itu juga berkat kerja keras jajaran keamanan dan seluruh jajaran terkait untuk mengendalikan situasi, termasuk  jajaran kepolisian yang harus mengamankan puluhan botoh.

Melalui upaya tersebut, sudah barang tentu menjadikan berkurangnya tindakan provokatif sekelompok orang untuk menciptakan situasi yang terkesan tidak kondusif. Sehingga kelompok-kelompok kepentingan yang tidak bertanggung jawab ini pun sama saja mencoba bermain di permukaan air keruh.

Padahal pelaksanaan pilkades serentak yang dipersiapkan oleh panitia berbulan-bulan, saat pelaksnaannya memang berjalan tertib, aman, dan lancar lebih-lebih setelah para botoh dikandangkan. Hal itu sebagai bukti untuk menghargai kerja keras panitia dalam mempersiapkan pilkades di desanya, sampai-sampai ada yang jatuh sakit dan akhirnya meninggal.

Adapun Ketua Panitia Pemungutan Suara dalam pilkades yang jatuh sakit pada hari H pelaksanaan, adalah Multazam. Almarhum sebagai Ketua Panitia Pilkades serentak Desa/Kecamatan Dukuhseti , Pati (bersambung).

SAMIN-NEWS.com, Pati – DINAMIKA warga dalam mengambil dan memutuskan bersama untuk kepentingan yang terbaik dalam memilih pemimpin di desanya melalui pemilihan kepala desa (pilkades), kini benar-benar mulai terasa geregetnya. Yakni, semua warga yang mempunyai hak pilih bisa menjaga dan menciptakan ketenangan di lingkungan masing-masing.

Selebihnya, kendati pilkades adalah identik dengan pesta demokrasi di pedesaan tapi hiruk-pikuk antar pendukung calon bisa ditiadakan. Hal itu tentu berkat kesepakatan di antara para calon yang memang sudah paham bahwa memilih kepala desa itu, adalah keputusan mutlak warga yang saat ini paham benar mana calon yang layak dipilih dan sebaliknya.

Hasilnya secara keseluruhan bisa dirasakan dari hasil pilkades serentak di Kabupaten Pati, di akhir Tahun 2019 yang layak menjadi sebuah catatan kendati masih ada satu tahapan yang mengundang kerawanan. Yakni, pasca pemilihan ini memunculkan kelompok-kelompok pendukung maupun pihak-pihak ketiga yang mencari keuntungann untuk memancing di air keruh.

Maksudnya, bagi kelompok pendukung calon yang kecewa karena calon yang dijagokan tidak terpilih tapi faktor penyebabnya terjadi selisih perolehan suara yang sangat tipis. Contoh kasus ini terjadi di Desa Jrahi, Kecamatan Gunungwungkal, Pati, di mana dua dari tiga calon perolehan suaranya selisih tipis 3 suara, yaitu calon dengan nomor urut 2 Salim (680 suara) dan rivalnya Miko (yang terpilih) dengan 683 suara.

Selama calon nomor urut 2 bisa menempatkan rasa legawa bersama para pendukungnya atas hal tersebut, yaitu siap kalah dan siap menang tentu pasca pemilihan akan menjamin kondisi warga tidak terganggu hiruk-pikuk munculnya kelompok yang besar kemungkinan menyoal hal tersebut. Jika sepanjang yang ditempuh adalah sebuah dinamika untuk mencari titik terang dan kebenaran bahwa dalam penghitungan suara, hasil akhir memang memunculkan selisih suara yang sangat tipis.

Jika itu adalah kondisi dan fakta sebenarnya, semisal selisih satu suara saja maka calon yang lebih unggul tentu tetap sebagai calon terpilih dan calon pemenang dalam pilkades tersebut. Karena itu, sebelum kelompok-kelompok kepentingan mencari fakta kebenaran dalam dinamika sebuah pilkdes, tentu lebih baik jika melakukan kajian-kajian secara maksimal tentang selisih hasil penghitungan suara yang relatif tipis itu.

Munculnya banyak dinamika masyarakat pada dasarnya, adalah karena  mereka ingin memilih dan mempunyai pemimpin di desa yang benar-benar berkualitas. Karena itu, ketentuan yang ditetapkan pemerintah tidak mengizinkan/melarang tampilnya calon tunggal adalah sudah tepat, sehingga jika yang hendak tampil lagi adalah mantan kades setempat maka yang bersangkutan mencari rival dengan menampilkan calon. baik istri maupun suami.

Sedangkan dinamika calon untuk memecah konsentrasi pemilih sekiranya mendapatkan satu lawan yang menurut perhitungan pesaing berat, maka biasanya calon yang bersangkutan juga menempatkan calon bayangan yang tak lain adalah istri mereka sendiri. Akan tetapi jika dalam proses perjalanannya kemudian calon rival kekuatannya dinilai tidak maksimal, maka calon bayangan pendamping setelah ditetapkan sebagai calon mengundurkan diri.

Hal itu tidak hanya terjadi di Desa Winong, Kecamatan Kota Pati tapi dinamika ini muncul pula di Desa Sokopuluhan, Kecamatan Pucakwangi, salah satu dari tiga calon setelah ditetapkan kemudian mengundurkan diri. Yakni, calon nomor urut 3 atas nama Siti Atmini yang menghadapi rivalnya Abdul Kholiq dan Sujani.

Hasil akhir, yang bersangkutan tetap sebagai calon akhirnya hanya berhasil mengantongi perolehan (2 suara). Sedangkan calon nomor urut 1, Abdul Kholiq memperoleh (1.230 suara) dan calon nomor urut 2, Sujani (1.698 suara) dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) 3.543, yang hadir 2.956, tidak hadir 587, suara sah 2.930 dan tidak sah 26.

Dinamika lain tentu masih banyak  bermunculan ketika proses pilkades berlangsung secara serentak di banyak desa, tapi sampai sekarang tetap memunculkan situasi kondusif di masing-masing desa pasca pemilihan. Bahkan ada desa yang mempunyai kelompok pemilih dengan menamakan diri ”Semut Hitam” pun berhasil mengantar seorang calon memenangkan pemilihan di salah satu desa di Kecamatan Juwana. Ada-ada saja….!!(bersambung).

SAMIN-NEWS.com, Pati – MARAKNYA suasana pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di Pati, Sabtu (21/12) kemarin yang tak lagi diwarnai gegap gempitanya para botoh karena sikap tegas pihak pengendali keamanan. Hal itulah yang tampak sebagai sesuatu kondisi baru yang patut diapresiasi dan dievaluasi semua pihak, karena ternyata Pati juga bisa membebaskan pilkades dari hiruk-pikuknya para botoh.

Di sisi lain sikap tegas panitia penyelenggara yang menutup akses masuk ke desa bagi orang-orang yang tidak punya kepentingan juga suatu langkah tepat, karena warga tidak akan banyak terpengaruh dalam menentukan pilihannya. Dengan demikian, mereka bisa memilih pemimpin di desanya lebih leluasa.

Terlepas dari kondisi aman dan kondusif situasi di tiap-tiap desa selama menjelang berlangsungnya pemilihan maupun saat pemilihan, dan pasca penghituangan suara, tentu ada hal-hal yang tercecer dan layak menjadi catatan sebuah peristiwa penyelenggaraan pesta demokrasi dalam memilih pucuk pimpinan pada tingkatan itu, di akhir Tahun  2019.

Apalagi, dari jumlah desa yang harus menyelenggarakan pilkades serentak ini 121 dengan jumlah calon yang harus berkompetisi di masing-masing desanya sebanyak 282, terlepas dari satu calon yang mengundurkan diri setelah ditetapkan. Jika yang ini muncul di Desa Winong, Kecamatan Kota Pati, ketika 4 Desember panitia menetapkan tiga orang calon, satu di antara mereka hari berikutnya mengundurkan diri.

Adapun calon dimaksud, yaitu Sri Endang Rahayu karena tetap harus tercetak dalam surat suara, atau tetap tampil sebagai calon maka yang bersangkutan dalam penghitungan suara mendapatkan 50. Sedangkan lawannya Wicaksono Bowo Leksono (2.790), dan Jarnawi yang juga mantan kades setempat (758 suara).

Kondisi tersebut sesuai dengan pengambilan nomor urut undian pada saat ketiganya ditetapkan oleh panitia sebagai calon, dan calon kades perpilih adalah yang nomor 1, yaitu Wicaksono Bowo Leksono. Itu salah satu contoh bahwa mantan calon kalau selama memimpin di desanya tidak memberikan perubahan apa-apa atau kurang maksimal dalam memberikan layanan, maka masyarakat pasti akan mencari pengganntinya.

Hal itu bisa terlihat pula di Desa Regaloh, Kecamatan Tlogowungu, Pati yang menampilkan ketiga calon, satu di antaranya, Suwarno juga mantan kades setempat periode sebelumnya. Sedangkan pesaingnya masing-masing Astuti dan Rumijan Abdullah, bahkan khusus yang disebut terakhir adalah pendatang dari Sumatra, yaitu wilayah Provinsi Jambi.

Desa Regaloh memang tempat kelahiran calon tersebut karena sudah lama ditinggalkan, tapi ketika ada ketentuan orang dari daerah lain boleh mencalonkan diri di mana saja, serta ada pihak keluarga yang mendorong untuk pulang kampung, maka jadilah yang bersangkutan ikut bersaing dalam pilkades di desa tersebut. Padahal dengan masyarakat dalam keseharian juga tidak banyak yang sering berkomunikasi.

Akan tetapi masyarakat menghendaki pemimpin di desanya harus ganti, maka pilihan atas calon yang tampil pun sebuah keberanian masyarakat tetap yakin itulah pemimpin yang dinilai tepat. Sehingga dalam pemilihan, akhirnya mereka memilih Rumijan Abdullah dengan memberikan dukungan 771 suara, Astuti (88 suara) dan mantan kades , Suwarno hanya meraih dukungan 473 suara (bersambung).