Hal itu ia sampaikan saat rapat koordinasi terkait pemetaan kerawanan untuk menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Pati 2024 di Ruang Pragola Setda Pati, Selasa (3/9/2024) siang.

Selain Pj Bupati Pati, hadir dalam kegiatan tersebut antara lain jajaran Forkopimda beserta Camat se Kabupaten Pati, Polri, TNI, dan Kejaksaan.

Ia meminta kepada para camat di Pati untuk mendeteksi lingkungannya masing-masing. Bahkan bila perlu harus turun ke lapangan memastikan keamanan dan ketertiban tetap kondusif.

“Kami minta forkopimda pak camat betul-betul memahami kondisi lingkungan sebagai pemerintahan dan harus turun ke lapangan. Bahkan harus mampu mendeteksi kerawanan yang timbul di tengah masyarakat,” ujarnya.

Ia menyampaikan ketika terjadi bibit kerawanan maka bisa ditempuh dengan cara musyawarah secara kekeluargaan. Sehingga keamanan dan ketertiban itu betul- betul terwujud.

Dirinya pun mendorong dan berharap permasalahan sekecil apapun jangan disepelekan. Tetapi perlu meningkatkan komunikasi antara pemerintah dengan pihak keamanan.

“Takutnya kalau dibiarkan dapat menimbulkan permasalahan yang lebih besar di kemudian hari. Tentu harus segera bisa mengambil langkah-langkah untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kerawanan yang memicu persoalan,” ungkapnya.

Sujarwanto juga berharap pemerintah harus mampu menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif dari arus politik. Ia menegaskan perbedaan pilihan dalam Pilkada jangan sampai membuat permusuhan sesama masyarakat.

Rapat yang berlangsung di Ruang Pragolo Setda Pati pada Selasa (3/9/2024) itu guna mengantisipasi risiko konflik yang timbul dari Pilkada. Pemerintah harus mampu menciptakan Pilkada yang kondusif.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Penjabat (Pj) Bupati Pati, Sujarwanto Dwiatmoko dan dihadiri oleh jajaran Forkopimda beserta Camat se-Kabupaten Pati, Polri, TNI, dan Kejaksaan.

“Pemerintah harus mampu menciptakan lingkungan aman dan kondusif dari arus politik pelaksanaan Pilkada. Jadi jangan sampai perbedaan pilihan masyarakat nantinya menjadi permusuhan sesama saudara,” terang Sujarwanto dalam arahannya.

Pilkada, menurutnya bisa membuat masyarakat terpolarisasi atau terkotak-kotak. Seperti beda pilihan, beda dukungan kepada pasangan calon. Hal ini harus benar-benar diperhatikan.

Bahkan yang lebih menampar lagi adalah akibat perbedaan pilihan itu bisa memicu dendam antar masyarakat.

“Jangan sampai terjadi polarisasi karena berbeda pilihan saja. Apalagi nanti ketika itu terjadi maka akan menimbulkan dendam gaga-gara beda pilihan tadi,” bebernya.

Dirinya berharap hajatan demokrasi untuk memilih pemimpin suatu daerah nanti dapat berjalan lancar. Ia tak ingin konflik horizontal mencederai proses Pilkada 2024 yang bakal digelar beberapa bulan mendatang.

Dia bersama rombongan mendatangi Partai Golkar dan Partai Nasdem pada Senin (3/6/2024). Pihaknya intens menjalin komunikasi politik ini dengan maksud mendapat rekomendasi untuk pemilihan mendatang.

“Saya bakal calon bupati Pati melamar ke partai Golkar dengan harapan mengusung saya sebagai calon Bupati Pati pada Pilkada 2024. Kalau istilah di Golkar, ini merupakan komunikasi politik saya ke DPD Partai Golkar yang akan diteruskan ke DPP Golkar,” ungkapnya kepada wartawan.

Lebih lanjut, ia berharap baik partai Golkar maupun Nasdem memutuskan memberi rekomendasi sebagai calon Bupati Pati.

Pihaknya mengaku komunikasi politik ke sejumlah partai di daerah ini telah mendapat restu dari petinggi Partai Gerindra. Menurutnya, bagaimana pun juga sebagai kader partai Gerindra, maka langkah yang diambil harus sepengetahuan pimpinan partai.

“Saya sudah izin ke partai Gerindra, itu kan partai induk saya. Setiap saya melangkah di Pilkada ini pasti sepengetahuan dan seizin pimpinan kami partai Gerindra,” tambah dia.

Dalam kesempatan itu, Sudewo diterima langsung oleh ketua partai masing-masing yakni Endah Sri Wahyuningati sebagai ketua DPD Golkar Pati maupun Moh Ali Mundir sebagai ketua DPD Nasdem Pati.

Selain menjalin komunikasi politik dengan DPD Golkar dan Nasdem, Sudewo sebelumnya juga telah bersilaturahmi ke sejumlah partai. Di antaranya PKB, PPP, PKS.

Pria yang duduk di Komisi B DPRD Pati itu mengharapkan Pilkada nanti menjadi sarana demokrasi yang mampu melahirkan pemimpin yang amanah.

“Harapannya Pilkada 2024 damai, kondusif dan menciptakan pemimpin yang amanah,” kata Mundir usai acara DPD Nasdem Kabupatan Pati menerima safari politik dari DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Pati, beberapa waktu lalu.

Pertemuan antar partai ini digelar guna mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Pati 2024 damai.

Disinggung koalisi antara Nasdem dengan PDI Perjuangan, ia menyatakan masih akan menunggu keputusan DPP. Menurutnya, saat ini pihaknya masih sebatas silaturahmi antar partai.

“Pertemuan ini dalam rangka mewujudkan Pilkada damai. Ini komunikasi awal kita. Ini sebatas silaturahmi dari PDI Perjuangan kita sebatas menerima. yang datang kesini, nanti gantian kita yang akan kesana dan partai-partai yang lain,” ungkapnya. (ADV)

Narso yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pati itu juga menyatakan dengan komunikasi yang dibangun antar partai ini diharapkan membawa dampak positif terhadap proses demokrasi.

“Yang jelas kita komunikasi dengan semua partai demi terselenggaranya pilkada yang damai dan aman, yang langsung bebas dan rahasia,” katanya usai menerima rombongan tamu dari DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut, PKS kata dia selain menjalin komunikasi antar partai politik. Ia juga berharap semua lapisan masyarakat mendukung terciptanya pilkada yang luber dan jurdil.

Menurutnya jika para pemimpin partai dan masyarakat bersatu padu menjaga saling berkomunikasi, maka dengan begitu suasana di tahun politik ini di wilayah Kabupaten Pati tetap kondusif.

“Sehingga nantinya akan terpilih pemimpin Kabupaten Pati yang siap membawa Kabupaten Pati maju serta kesejahteraan masyarakat dapat meningkat,” pungkas Narso. (ADV)

Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu KPU Pati Khusnul Imanuddin menyatakan hal ini sesuai dengan Pengumuman KPU Kabupaten Pati No. 346/PL.02.2-Pu/3318/2024 tentang Pemenuhan dan Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2024.

Selama tahapan penyerahan syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan tersebut dikatakan Khusnul bahwa KPU tidak menerima pendaftaran dari calon perseorangan.

“KPU Pati telah membuka pendaftaran dan penyerahan berkas selama lima hari, mulai dari tanggal 8 sampai dengan 12 Mei 2024. Tetapi sampai batas akhir penyerahan, tidak ada paslon perseorangan yang mendaftarkan diri ke kantor KPU,” kata Khusnul.

Dia menyatakan sesuai dengan regulasinya, paslon non dukungan partai politik ketika hendak maju menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati harus menyerahkan 67.443 foto kopi KTP yang minimal tersebar di 11 kecamatan.

Khusnul menambahkan untuk tahapan pasangan calon yang diusung oleh partai politik akan dimulai pada 24 Agustus sampai dengan 23 September. Kemudian tahap penyerahan berkas pendaftaran parpol akan dimulai pada tanggal 27-29 Agustus.

Kendati demikian dirinya mempersilakan masyarakat untuk berkonsultasi kepada KPU Pati mengenai Pilkada. “Iya Meskipun masih tiga bulan lagi, kami mempersilakan masyarakat maupun parpol jika ingin bertanya sesuatu terkait dengan Pilkada,” ujarnya.

Ketua DPD PKS Pati, Narso mengatakan kegiatan pada sore hari ini merupakan komunikasi antar partai guna persiapan Pilkada.

“Pertemuan ini yang jelas komunikasi untuk Pilkada. Kami berharap ada kesepakatan dengan partai lain kita akan mengusung calon yang punya visi untuk memajukan Pati lebih sejahtera,” katanya selepas acara.
Menurutnya pertemuan antara PKS dengan Demokrat ini masih dalam pembicaraan awal. Ke depan, pengurus DPD PKS yang akan bergantian mendatangi kantor Demokrat.

Dalam kesempatan itu, lanjut Narso baik PKS maupun Demokrat menyepakati ada kesepahaman untuk membangun Kabupaten Pati serta mencari sosok pemimpin yang siap memajukan Kabupatan Pati.

“Kita sudah persiapkan kader, cuman semuanya harus ada kalkulasi tidak hanya sebagia calon tetapi siap menang,” ungkap dia.

Di tempat yang sama, Ketua DPC Demokrat Joni Kurnianto menyatakan agenda ini merupakan silaturahmi kepada partai lain selepas Pemilu kemarin. Ia juga menyatakan pihaknya terbuka untuk bekerjasama di Pilkada nanti.

“Kita sampaikan ke DPD PKS Pati bahwa kita partai Demokrat terbuka. Monggo kalau ada calon yang diusung kita siap berbarengan,” terangnya.

Dua partai PKB dan Partai Demokrat menggelar silaturahmi di kantor DPC PKB Kabupaten Pati, Kamis (2/5/2024). Ketua DPC Demokrat, Joni Kurnianto turut hadir beserta rombongan, dan disambut oleh Ketua DPC PKB Bambang Susilo, Dewan Syuro PKB Ahmad Junaidi Halim bersama jajaran pengurus.

Ketua DPC PKB Pati, Bambang Susilo menyatakan pertemuan ini sebagai bagian dari upaya untuk mempererat silaturahmi antara PKB dan Demokrat. Ini juga langkah untuk membangun Kabupaten Pati
“Kita bisa membawa visi misi kita, mari membangun Pati bareng-bareng. Makanya secara kebetulan ini terjadi, alhamdulilah sudah digariskan oleh Allah,” katanya.

Ia menjelaskan masih akan terus ada pertemuan ke depannya. Diharapkan pertemuan ini membawa hasil untuk Kabupaten Pati yang lebih baik lagi.

Menurutnya PKB dan Demokrat bisa menjadi alternatif antara poros yang ada. Lantaran ia memprediksi ada dua kekuatan pada Pilkada nanti. Bahkan, PKB, kata Bambang mengaku akan siap mendukung jika kader Demokrat maju pada Pilbup mendatang.

“Nanti kayaknya ada dua poros di Pati, poros menengah dan poros penguasa. Tidak usah saya sebutkan ya. Ini menjadi alternatif. Siapa tahu bu Ina maju, PKB siap mendukung,” terangnya.

Sementara Ketua DPC Demokrat, Joni Kurnianto menambahkan langkah yang dilakukan antara kedua partai ini merupakan fungsi kegunaan partai politik, yakni mencari pemimpin terbaik.

“Inilah gunanya partai politik untuk mencari pemimpin. Mari kita cari calon terbaik untuk masyarakat Kabupaten Pati,” jelas dia.

“Mempererat silaturahmi antara Demokrat dan PKB. Karena politik yang baik adalah politik yang cair tidak saling gontok-gontokan. Memberi dan menerima untuk Kabupaten Pati,” pungkasnya.

Penjabat (Pj) Bupati Pati, Henggar Budi Anggoro mengatakan belasan miliar dana hibah dari Pemprov Jateng itu akan diperuntukkan bagi kedua lembaga penyelenggara pemilu di daerah, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

“Pemkab Pati mendapat dana hibah dari Pemprov Jateng sebesar Rp 19,2 miliar untuk pelaksanaan Pilkada. Rinciannya Bawaslu Rp 3 miliar, sementara KPU Rp 16,2 miliar,” ungkap Henggar saat rapat paripurna di kantor DPRD Pati, kemarin.

Dana hibah Pemprov Jateng ini sifatnya merupakan bantuan. Karena dalam pelaksanaan Pilkada, Henggar menyebut masih ada kekurangan. APBD Kabupaten Pati pun masih terbebani kekurangan anggaran sejumlah Rp 12,8 miliar.

Pihaknya menjelaskan Pemkab Pati akan memenuhi kekurangan itu, sehingga bisa menutupi anggaran yang dibutuhkan nanti ke depan. Untuk menutupi kekurangan ini, akan dilakukan pergeseran anggaran yang diperlukan.

Henggar mengungkapkan pergeseran ini dari penyertaan modal untuk Bank Jateng sebesar Rp 3 miliar serta efisiensi belanja daerah sebesar Rp 9,8 miliar.

“Pergeseran anggaran ini telah dilakukan pencermatan dengan berpedoman terhadap peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Selain itu juga telah mendapat persetujuan dari Pj Gubernur Jawa Tengah,” jelasnya.

Persetujuan itu berdasar evaluasi Gubernur Jawa Tengah serta beberapa rekomendasi yang harus ditindaklanjuti dan disempurnakan.